TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA TABANAN

Berdasarkan UU No. 50 TAHUN 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Tabanan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Tabanan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan

•     Izin nikah
•     Hadhanah
•     Wali adhal
•     Cerai talak
•     Itsbat nikah
•     Cerai gugat
•     Izin poligami
•     Hak bekas istri
•     Harta bersama
•     Asal-usul anak
•     Dispensasi nikah
•     Pembatalan nikah
•     Penguasaan anak
•     Pengesahan anak
•     Pencegahan nikah
•     Nafkah anak oleh ibu
•     Ganti rugi terhadap wali
•     Penolakan kawin campur
•     Pencabutan kekuasaan wali
•     Pencabutan kekuasaan orang tua
•     Penunjukan orang lain sebagai wali

2. Ekonomi Syari’ah

•     Bank syari’ah
•     Bisnis syari’ah
•     Asuransi syari’ah
•     Sekuritas syari’ah
•     Pegadaian syari’ah
•     Reasuransi syari’ah
•     Reksadana syari’ah
•     Pembiayaan syari’ah
•     Lembaga keuangan mikro syari’ah
•     Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah
•     Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah

 3. Waris

•     Gugat waris
•     Penetapan ahli waris

4. Infaq

5. Hibah

6. Wakaf

7. Wasiat

8. Zakat

9. Shadaqah, dll

Pengadilan Agama Tabanan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi

    kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-

    Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,

    Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun

    1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);  serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide:

    Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan

    secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik

    yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide:

    Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat

    pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta

    administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur

    di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum

    dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada

    instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1)

    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya,

    seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.