Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Tabanan
Home / Artikel / URGENSI PENERAPAN E- COURT PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN

URGENSI PENERAPAN E- COURT PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN

Oleh : Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

 

  1. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk perwujudan visi Mahkamah Agung RI yakni mewujudkan peradilan yang Agung, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan. Berbagai inovasi telah dilakukan agar para pencari keadilan yang merupakan stake holder  dari lembaga ini, senantiasa puas dan tidak ada keluhan terhadap pelayanan yang diberikan.

Akan tetapi dari fakta yang terlihat, yang menjadi problem pada lembaga peradilan adalah banyaknya para pencari keadilan baik yang ingin mendaftar maupun sedang proses penyelesaian perkara. Hal ini menjadikan mereka antri berjam-jam dengan kondisi yang penat dan lelah sehingga membuat mereka enggan berada di dalam pengadilan. Pada Pengadilan Agama dengan jumlah volume perkara yang banyak, belum lagi yang dalam proses persidangan, baik yang sedang antri di ruang tunggu sidang maupun yang berada di dalam ruang sidang. Tentu saja hal ini membuat suasana ramai dan tidak kondusif.

Penerapan aplikasi e- Court diharapkan dapat menjadi solusi yang sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan karena memberi akses kemudahan dalam mendaftarkan perkara, membayar panjar biaya perkara, sampai dengan penyampaian salinan putusan. Namun dari berbagai kemudahan yang yang dirasakan tentu saja di sisi lain masih ada kekurangan dari penerapan e- Court ini. Sehingga dalam Paper ini Penulis akan membahas tentang “Urgensi Penerapan e- Court pada Pengadilan Agama Tabanan” yang Penulis rumuskan dalam rumusan masalah di bawah ini.

  1. RUMUSAN MASALAH

Agar tetap fokus pada bahasan, berdasarkan latar belakang di atas Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana Prosedur Penggunaan e- Court  di Pengadilan Agama Tabanan?
  2. Bagaimana Relevansi Pemberlakuan  e-Court terhadap Asas Peradilan secara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan?
  3. Bagaimana Urgensi Penerapan e- Court di Pengadilan Agama Tabanan?
  1. PEMBAHASAN
  1. Prosedur Penggunaan e- Court di Pengadilan Agama Tabanan

Aplikasi e- Court, disebut juga pendaftaran online, atau pendaftaran via elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, permohonan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan( relaas) secara elektronik. Aplikasi ini terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP).[1]

Aplikasi e- Court merupakan  sebuah inovasi yang diluncurkan Mahkamah Agung, yang berupa aplikasi berbasis elektronik. e-Court merupakan layanan bagi Pengguna yang telah terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (online).[2]

Pada tahun 2018 ini Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang menjelaskan bahwa peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang harus menerapkan administrasi perkara secara elektronik dan juga untuk keseragaman penerapan administrasi perkara di lingkungan peradilan secara elektronik (e-Court), oleh karena itu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Sebagai tindaklanjut dari Perma ini dikeluarkanlah Surat Keputusan KMAdengan Nomor 122/KMA/SK/VII/2018.

Perma ini bertujuan agar semua lembaga peradilan menerapkan administrasi perkara secara elektronik dari mulai mendaftar perkara, membayar, sampai dengan memberitahuan salinan putusan hingga. Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

Perma inilah yang dijadikan dasar penerapan e-Court, dan juga SK KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 yang dijadikan sebagai pedoman berperkara secara elektronik (e-Court). Pada tanggal 2 Juli 2018 Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA dengan Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.[3] Sebagai implementasi dari aturan sebelumnya. Uji coba ini dimaksudkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi guna melakukan perbaikan jika dirasa terdapat kekerangan dalam penerapan e-Court ini.

Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.[4] Selanjutnya, pihak yang mendaftarkan perkaranya dengan e_Court ini disebut dengan Pengguna terdaftar[5] wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkmah Agung ini dan/ atau ketentuan lain sebagai pelaksana Peraturan Mahkmah Agung ini. Selain itu mahkamah Agung juga berhak untuk memverifikasi data pendaftaran dan juga berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi serta menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna berupa teguran, penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

Mengenai prosedur berperkara dengan menggunakan aplikasi e- Court, telahdiatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 sebagai tindak lanjut dari Perma Nomor 3 Tahun 2018. Adapun tahapan yang harus dilakukan oleh calon pengguna aplikasi ini adalah sebagai berikut :

  1. Pendaftaran akun pengguna secara daring (online) melalui Aplikasi e- Court pada tautan https://ecourt.mahkamahagung.go.id dengan tahapan yang meliputi:
  • Mengakses aplikasi e- Court dengan peramban (web browser);
  • Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan;
  • Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sebagai verifikasi domisi elektronik yang dipilih;
  • Melakukan login ke dalam aplikasi;
  • Melengkapi data calon pengguna terdaftar;
  • Melengkapi data advokat dengan hasil pindai (scanning) dokumen;
  1. Melakukan pendaftaran online melalui e-Filling setelah melakukan pendaftaran akun pengguna (register akun Pengguna) dengan meng-upload berkas-berkas pendaftaran seperti pendaftaran secara manual dan juga disertai dengan surat pernyataan persetujuan dari prinsipal jika pengguna merupakan advokat;
  2. Taksiran panjar biaya perkara dilakukan melalui e-Skum, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan mendapatkan nomor virtual account (kode pembayan);
  3. Pembayaran  panjar dilakukan melalui saluran elektronik multi channel  (e-Payment) yang tersedia  (via Mobile Banking, transfer via ATM melalui bank-bank yang sudah MoU dengan PA terkait) ditujukan ke rekening bank pengadilan (virtual account) terkait;
  4. Verifikasi dan Pemberian nomor perkara dilakukan setelah dianggap lengkap oleh kepaniteraan pengadilan yaitu setelah melakukan pembayaran panjar dengan mendapatkan pemberitahuan pembayaran sukses pada domisili elektronik (email);
  5. Setelah proses pendaftaran berhasil dan sudah mendapatkan nomor  perkara, pengguna akun menunggu proses pemanggilan yang dilakukan via domisili elektronik melalui e-Summons
  6. Setelah dibacakan putusan sidang, salinan putusan juga dapat diberikan via domisili elektronik.[6]

Hal-hal lain yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 mengenai panggilan secara elektonik hanya dilakukan kepada Penggugat/Pemohon yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis, dan kepada Tergugat/Termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik. Dan bagi Kuasa hukum, jika hendak perperkara secara elektronik harus atas izin dari prinsipal.[7]

  1. Relevansi  e- Court terhadap Asas Proses Peradilan secara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Penerapan e-Court dinilai sangat memudahkan akses para pencari keadilan dalam melakukan proses peradilan. Hal ini merupakan perwujudan dari misi Mahkamah sertadengan cara memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana

Adapun relevansi e- Court terhadap penerapan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan memberikan peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika dicermati secara detail relevansi e- Court terhadap asas tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Asas Sederhana, sederhana berarti tidak berbeli-belit dan mudah dilakukan oleh siapa saja. Dengan penerapan e- Court ini para pencari keadilan dapat lebih mudah untuk melakukan pendaftaran perkara, dan pembayaran panjar biaya perkara karena dapat dilakukan dimana saja asal sudah mendaftar sebagai “Pengguna Akun/ Pengguna terdaftar, tanpa harus datang ke kantor pengadilan yang terkait, tanpa melewati proses mengantri dan berdesakan di petugas pelayanan. Selain itu pembayaran panjar biaya perkara juga dapat dilakukan dengan transfer via aplikasi mobile banking atau internet banking yang pada saat ini hampir semua nasabah bank manapun punya aplkasi ini, dan bagi nasabah yang tidak punya aplikasi ini juga masih bisa membayar melalui ATM ataupun datang langsung ke bank-bank terdekat yang bekerjasama dengan pengadilan terkait. Jadi menurut Penulis, penerapan  e-Court ini sangat relevan dengan asas sederhana.
  2. Asas Cepat  disini mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebagaimana dalam hal pemanggilan atau penyampaian relaas, jika sudah diterapkan e- Court, pemanggilan tidak perlu dilakukan oleh jurusita dengan mencari kediaman para pihak yang mungkin jauh dari pengadilan, jalan yang macet, atau juga lokasi yang susah dijangkau. Karena pemanggilan dilakukan jurusita melalui e-Summons dengan mengirim relaas panggilan ke domisili elektronik (alamat e-mail) yang dapat diterima langsung oleh pengguna terdaftar (para pihak) dengan seketika dan juga menghindari salah alamat atau relaas tidak sampai ke pihak yang berhak menerimanya.

Sehingga dapatPenulis katakan bahwapenerapane- Court ini sangat relevan dengan Asas Cepat. Bahkan penerapan e-Court ini juga dianggap lebih tepat sasaran karena pihak yang berperkara dapat menerima langsung relaas panggilannya.Selain itu, pada Pasal 14 Perma No. 3 Tahun 2018juga diatur mengenai panggilan untuk perkara yang memerlukan bantuan hukum pengadilan lain, dapat juga dilakukan secara elektronik dengan mengirimkan relaas panggilan secara elektronik yang ditembuskan kepada Pengadilan wilayah hukum tempat pihak berdomisili untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.

  1. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Selama ini bagi para calon pencari keadilan beranggapan bahwa biaya berperkara terlalu mahal. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang distribusi uang yang mereka bayarkan. dengan diterapkan e- Court ini terbukti ada pemangkasan biaya penggilan dan pemberitahuan (relaas), karena tidak diperlukan lagi adanya pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita. Sesuai ketentuan Pasal 9 jo Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018, Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik tetap dibebankan kepada para pihak yang berperkara dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik (tanpa biaya pengiriman fisik). Sehingga jelas bahwa penerapan  e- Court ini dapat meminimalisir panjar biaya perkara. Di samping itu ada juga pengurangan biaya panjar dari tidak perlunya transportasi untuk datang ke pengadilan.
  1. Urgensi Penggunaan E- Court Di  Pengadilan Agama Tabanan

Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi.

Pada Pasal 25 Perma Nomor 3 Tahun 2018 diatur bahwa paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan harus menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentetuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara pada tiap-tiap peradilan.[9] Sehingga mau atau tidak, perlu atau tidak setiap pengadilan harus menerapkan aplikasi e- Court.

E- Court merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya besar yang bertujuan untuk melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Sistem e- Court Mahkamah Agung memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata/perdata agama/TUN di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan.

Program terbaru Mahkamah Agung ini sangat penting bagi para pencari keadilan. Aplikasiini akan mempermudah para pengguna terdaftar dalam beracara di pengadilan. Pemberlakuan e- Court dapat memberi keuntungan bagi para pencari keadilan khususnya advokat. Untuk mendaftarkan perkara cukup dengan mendaftar melalui e-Filling, untuk membayar panjar biaya cukup melalui e-Payment tidak perlu datang ke pengadilan dan menunggu lama disana. untuk menerima panggilan sidang dapat dilakukan Jurusita melalui e-Summonttidak diperlukan lagi jurusita melakukan panggilan dengan mencari alamat rumah para pihak yang banyak dirasakan kurang efektif karena sering juga tidak dapat bertemu langsung dengan pihak terutama Tergugat/Termohon.

Selain merupakan perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, aplikasi e- Court juga dapat mengurangijumlah pengunjung yang datang ke kantor pelayanan Pengadilan Agama Tabanan , pemberlakuan e- Court ini ternyata juga dapat berpengaruh positif terhadap jalannya persidangan, karena dengan beralihnya para pencari keadilan melakukan pendaftaran via aplikasi yang dapat dilakukan dimana saja, jumlah pengunjung menjadi lebih sedikit sehingga suasana pengadilan menjadi kondusif tidak bising dengan keramaian suara-suara dari setiap sudut ruang tunggu. Sehingga jalannya prosespersidangan akan lebih tenang, aman, dan tertib.

Pengurangan jumlah pengunjung juga dapat berpengaruh positif terhadap proses pelayanan di Meja I, Meja II, Kasir, dan bank di kantor Pengadilan Agama Tabanan, para petugas palayanan tidak lagi merasa tertekan psikisnya karena melihat jumlah pengunjung yang banyak, yang berebut ingin diproses lebih dulu, dan tidak perlu lagi mendengarkan keramaian suara pengunjung yang membuat para petugas harus meninggikan intonasi suaranya agar pihak yang dilayani dapat mendengar penjelasan mereka sehingga tidak ada lagi miss comunication.

Pembayaran panjar biaya perkarajuga jadi makin ringkas, karena sistem e-Payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dan dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti internet banking, sms banking, transfer via ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

Pemanggilan elektronik (e-Summons) juga sangat meringkas proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik pengguna terdaftar, termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan se-minimal mungkin sampai nol rupiah.  Khusus untuk e-Summons, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui untuk dilakukan panggilan secara elektronik, untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Jadi menurut Penulis, penerpan e-Court ini sangat urgen untuk segera diberlakukan di semua lingkungan peradilan, termasuk di Pengadilan AgamaTabanan, dimana :

  • Penerapan e-Court merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan PERMA NO. 3 Tahun 2018;
  • Perlu adanya  inovasi yang dapat mempermudah  proses pendaftaran sampai dengan pengambilan salinan putusan;
  • Meskipun penerapan e-Court belum terlalu mendesak untuk diterapkan di PA Tabanan, akan tetapi dengan menerapkan e-Court  akan dapat mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan penerapan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di samping manfaaat yang banyak diberikan, aplikasi ini juga merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yang dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan juga lembaga pemerintah yang lain. Sehingga menjadi kontribusi dan sumbangsi Mahkamah Agung terhadap percepatan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

  1. PENUTUP
  1. Kesimpulan

e- Court adalah adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses pendaftaran gugatan/ permohonan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan( relaas) secara elektronik. Penggunaan aplikasi ini ditetapkan berdasa rkan aturan Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK dengan Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang pedoman penerapan  e- Court.

Aplikasi ini dapat digunakan oleh para pencari keadilan khususnya advokat, namun sebelum advokat mendaftarkan perkara secara elektronik, terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari prinsipal. Aplikasi e- Court memiliki tiga fitur utama yaitu e-Filling untuk pendaftaran perkara, e- Payment untuk pembayaran dan pengembalian sisa  panjar uang perkara dan e- Summons untuk dan pemanggilan persidangan/ penyampaian pemberitahuan secara elektronik.

Penerapan aplikasi ini terbukti sangat bermanfaat  dan memberi kemudahan dalam melakukan proses peradilan, sesuai dengan amanat dari UU Nomor 48 Tahun 2009 dimana peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat biaya ringan. Karena dengan aplikasi ini  terbukti dapat memangkas waktu, biaya, dan juga tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pihak, karena mulai dari pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan dapat dilakukandimana saja.  Sehingga untuk melakukan proses peradilan dirasa menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien sesuai harapan masyarakat.

  1. Saran

Sesuai instruksi dari Ketua Mahkamah Agung RI dan juga telah dilakukannya sosialisasi e-Court pada lingkungan Mahkamah Agung. Maka seluruhlembaga Peradilan harus menerapkan e- Courtmulai awalJanuari Tahun2019. Sejauh ini kesiapan yang dilakukan Pengadilan Agama Tabanantelah sampai pada tahap pengaktifan aplikasi. Hemat Penulis agar pihak-pihak yang berwenang segera melakukan kesiapan baik internal maupun eksternal Pengadilan dan juga segera dilakukan sosialisasi e- Court dengan mengundang advokat dan juga tokoh-tokoh masyarakat kota Tabanan Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memasang brosur penerapan e-Court di ruang pelayanan dan ruang tunggu sidang. Hal ini dimaksudkan agar penerapan aplikasi ini segera diketahui oleh masyarakat umum, khususnya para pencari keadilan. Sehingga kemudahan dalam proses peradilan ini segera dapat dirasakan oleh pencarikeadilan serta lembaga peradilan ini sendiri.


[1]Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018

[2]e- Court Mahkamah Agung RI,  https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, diakses pada tanggal 3 Desember 2018

 

 

[3] Terdapat dalam SK. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 305/SEK/ SK/ VII/ 2018

 

 

[4]Diatur dalam bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 3 Perma 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik. Akan tetapi untuk saat ini pengguna e-Court hanya diperuntukan untuk advokat

 

 

[5] Adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna aplikasi, untuk saat ini  e-Court masih dikhususkan untuk advokad saja. Diatur dalam bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Perma Nomor 3 Tahun 2018.

 

 

[6] Putusan dapat dilihat dalam Direktori Putusan, setelah dilakukan anonimisasi nama para pihak yang berperkara.

 

 

[7]Diatur dalam Bab IV tentang Administrasi Panggilan Secara Elektronik Pasal 12 a, b, dan c Perma Nomor 3 Tahun 2018.

 

 

[8]Muhammad Yasin, Minggu, 04 Pebruari 2018 Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, ,  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana–cepat–dan-biaya-ringan, diakses pada tanggal 04 Desember 2018.

 

 

[9]Diatur dalam  Bab IV Ketentuan Penutup Perma Nomor 3 Tahun 2018.

 

 

 

 

 

About Lukamnul Hakim, S.Kom