Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Tabanan
Home / Artikel / TINJAUAN YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM MONOPOLI

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM MONOPOLI

(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor : 9/KPPU-L/2009)

Oleh : Imdad

  1. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis selalu terjadi tarik menarik antara pendapat yang cenderung menyukai sistem pasar bebas dengan pasar yang diatur oleh pemerintah, akhirnya digunakan jalan tengah yaitu prinsip kebebasan pasar yang diatur oleh pemerintah, dimana persaingan yang terjadi antar pelaku bisnis menimbulkan persaingan yang sehat dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktifitas serta penemuan-penemuan baru atas barang maupun jasa. Sebaliknya persaingan tidak sehat akan dapat merusak perekonomian negara dan akan merugikan masyarakat secara luas.

Pasar dapat dikatakan dalam keadaan persaingan sempurna yaitu: bila terdapat banyak penjual dan pembeli secara kuantitas, barang-barang yang dijual oleh penjual dan dibeli oleh pembeli relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan kuantitas barang-barang yang tersedia pada suatu pasar, sehingga penjual tidak dapat mempengaruhi harga dari barang tersebut. Semua pembeli dan penjual memiliki informasi yang cukup mengenai harga-harga yang berlaku dipasar dan mengenai kualitas barang yang di jual, serta terdapat kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar yang bersangkutan.[1]

Sejarah pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa iklim persaingan usaha di Indonesia belum terjadi sebagaimana yang diharapkan, dimana Indonesia telah membangun perekonomiannya tanpa memberikan perhatian yang memadai untuk terciptanya sebuah struktur pasar persaingan.[2] Khususnya pada masa Orde Baru dimana pada waktu itu terjadi kemandekan sistem persaingan dalam dunia usaha, akibat corak kekuasaan Orde Baru yang sangat mementingkan kelompok dan kroni-kroninya agar mendapatkan keuntungan sistem pasar yang monopolistik.

Maka kemudian lahir Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI No. 33 Tahun 1999) karena iklim persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, menyebabkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. Pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok pengusaha tertentu terutama yang dekat dengan kekuasaan, telah menyebabkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi rapuh karena bersandarkan pada kelompok pengusaha-pengusaha yang tidak efisien, tidak mampu berkompetisi, dan tidak memiliki jiwa wirausaha untuk membantu mengangkat perekonomian Indonesia.[3]

Undang-undang No. 5 tahun 1999 diundangkan setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 1997-1998 yang meruntuhkan nilai rupiah dan membangkrutkan negara serta hampir semua pelaku ekonomi. Undang-undang ini juga merupakan salah satu bentuk reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh International Monetary Fund (IMF) untuk bersedia membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi.[4] Undang-undang ini berlaku efektif pada tanggal 5 Maret 2000.

Pembahasan UU No 5 tahun 1999 di DPR berlangsung pada awal Era Reformasi, tetapi masih dalam konstelasi politik Orde Baru. Lahir di saat masyarakat dan bangsa Indonesia merasakan pahitnya dampak konglomerasi perusahaan-perusahaan. Maraknya perekonomian monopolistik yang ditimbulkan karena adanya kolusi antara penguasa dan pengusaha. Demikian juga dengan meningkatnya laju globalisasi telah mempengaruhi lahirnya undang-undang ini. DPR yang terkesan populis pada waktu itu menginginkan judul yang tegas "anti-monopoli" sedangkan pemerintah lebih berorientasi kepada pembentukan kondisi "persaingan usaha yang sehat".[5]

Politik dan pembahasan pada waktu itu didominasi oleh pemikiran-pemikiran dekonsentrasi, yang kemudian jadi jiwa dari undang-undang tersebut. Tetapi kita ketahui bahwa persaingan usaha yang sehat bukan hanya ditentukan dan diatur oleh Undang-undang No 5 tahun 1999 saja, tetapi juga ditentukan oleh undang-undang lainnya, kebijakan pemerintah, maupun keputusan pengadilan.[6]

Secara umum, isi UU No. 5 tahun 1999 telah merangkum ketentuan-ketentuan yang umum ditemukan dalam undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ada di negara-negara maju, antara lain adanya ketentuan tentang jenis-jenis perjanjian dan kegiatan yang dilarang undang-undang, penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha, kegiatan-kegiatan apa yang tidak dianggap melanggar undang-undang, serta perkecualian atas monopoli yang dilakukan negara.[7]

Berdasarkan pasal 30 Undang-undang nomor 5 tahun 1999, untuk mengawasi dan menerapkan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU, Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:[8]

Tugas

  1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
  2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
  3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
  4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
  5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
  7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Wewenang

  1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
  4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
  8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
  9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
  10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
  11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

 Sejauh ini KPPU telah sering menjatuhkan keputusan kepada para pelaku usaha di Indonesia baik disebabkan karena telah melakukan perjanjian-perjanjian atau kegiatan-kegiatan yang dikategorikan terlarang oleh Undang-undang No. 5 tahun 1999 maupun karena telah menyalahgunakan posisi dominan mereka.

Salah satu perkara yang ditangani oleh KPPU adalah perkara akuisisi     75 % saham PT. Alfa Retailindo Tbk. oleh PT. Carrefour Indonesia, yang dengan akuisisi tersebut PT. Carrefour Indonesia diduga berpotensi memonopoli pasar ritel Indonesia. Dan pada hari Selasa tanggal 3 November 2009 KPPU telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut dengan nomor perkara: 9/KPPU-L/2009. Dalam putusan tersebut PT. Carrefour Indonesia dinyatakan telah melanggar pasal 17 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 tahun 1999 dan memerintahkan PT. Carrefour Indonesia melepaskan seluruh kepemilikannya di PT. Alfa Retailindo Tbk. Kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT. Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. KPPU juga menghukum PT. Carrefour Indonesia untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).[9]

 Dalam perkembangan selanjutnya atas permohonan PT. Carrefour Indonesia putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karenanya persoalan ini menarik untuk dianalisa lebih jauh dalam kaitannya dengan penegakan hukum monopoli di Indonesia, yang dalam hal ini penulis melakukan studi kasus atas perkara nomor: 9/KPPU-L/2009 untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

  1. Apa yang menjadi argumen dan dasar hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus perkara nomor 9/KPPU-L/2009?
  2. Mengapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara nomor 9/KPPU-L/2009 dibatalkan oleh Pengadilan?

 

  1. PEMBAHASAN
  1. PUTUSAN KPPU ATAS PERKARA AKUISISI SAHAM PT. RETAILINDO, Tbk. OLEH PT. CARREFOUR INDONESIA

 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa monopoli[10] adalah suatu pasar tanpa persaingan, tetapi sebaliknya monopoli dapat juga diperoleh melalui kemampuan usaha, kejelian terhadap bisnis yang tinggi, sehingga pelaku usaha dapat mengelola usahanya pada tingkat efisiensi yang tinggi yang akan menjadikan perusahaannya dapat tumbuh dengan pesat, yaitu dengan cara menawarkan produk kombinasi kualitas dan harga sesuai yang diinginkan oleh konsumen sehingga pangsa pasarnya dapat bertambah dengan cepat dan secara alamiah dapat merebut pangsa pasar[11] yang luas. Dengan adanya pangsa pasar yang luas untuk suatu produk sejenis maka akan dapat terjadi monopoli alamiah dalam suatu pasar.

Munculnya persaingan menjadikan setiap pelaku pasar dituntut untuk terus menemukan metode produksi yang baru untuk memperbaiki kualitas dan harga barang maupun jasa yang dihasilkannya, sehingga terciptalah efisiensi ekonomi, yang berarti pelaku usaha dapat menjual barang dengan harga yang wajar. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi konsumen, karena dapat menikmati barang atau jasa yang tinggi kualitasnya dengan harga yang seimbang.

Hukum persaingan diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar, agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga konsumen dapat terlindungi dari ajang ekploitasi bisnis. Meskipun persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antar pelaku usaha, dimana pemerintah tidak perlu ikut campur, namun untuk dapat terciptanya aturan main dalam persaingan usaha, maka pemerintah perlu ikut campur tangan untuk melindungi konsumen. Karena bila hal ini tidak dilakukan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengkongkolan (kolusi) antar pelaku bisnis yang akan menjadikan inefisiensi ekonomi, yang pada akhirnya konsumenlah yang akan menanggung beban yaitu membeli barang atau jasa dengan harga dan kualitas yang kurang memadai.

Dalam bisnis ritel di Indonesia, pemerintah membuka pintu selebar-selebarnya untuk asing, hal itu dapat dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Investasi yang Tertutup dan Terbuka dengan Syarat (Perpres DNI). Di situ secara implisit dinyatakan asing bisa masuk untuk kelas supermarket di atas 1.200 meter persegi, sedangkan untuk departement store, asing bisa masuk dengan luas lantai penjualan di atas 2.000 meter persegi sedangkan supermarket dengan luas di bawah 1.200 meter persegi dan department store di bawah 2.000 meter persegi harus dimiliki oleh 100% pemodal dalam negeri.[12]

Pada Oktober 1998, Carrefour sebuah kelompok supermarket internasional masuk dalam persaingan bisnis ritel modern di Indonesia dengan membuka unit pertama di Cempaka Putih, Jakarta. Kelompok yang didirikan oleh Marcel Fournier dan Louis Deforey ini merupakan kelompok ritel kedua terbesar setelah Wal-Mart yang membuka gerai pertamanya pada 3 Juni 1957, di Annecy di dekat sebuah persimpangan (carrefour, dalam Bahasa Perancis). Hingga kini, gerai pertama ini adalah gerai Carrefour terkecil di dunia.[13]

Carrefour (PT. Carrefour Indonesia) mengakuisisi Alfa (PT. Alfa Retailindo) pada Januari 2008 dengan mengambil alih 75% saham Alfa.[14] Penggabungan perusahaan apapun bentuknya, dengan apapun tujuannya seperti efisiensi, kompetisi, dan penguasaan teknologi, harus menjadi perhatian KPPU, terutama dengan memperhatikan dua hal. Pertama, apakah penggabungan tersebut akan menempatkan perusahaan pada posisi dominan. Kedua, apakah penggabungan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat (had the public in mind).[15]

Kasus akuisisi Alfa oleh Carrefour ini kemudian di laporkan ke KPPU dengan dugaan PT. Carrefour Indonesia telah melakukan pelanggaran Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25 ayat (1) huruf  a dan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:[16]

  1. Bahwa Carrefour sebelum melakukan akuisisi Alfa telah memiliki market power sebagaimana dilihat pada pangsa pasarnya baik di pasar downstream maupun di pasar upstream serta berdasarkan keterangan-keterangan dari beberapa asosiasi pemasok;
  2. Market power Carrefour semakin meningkat setelah melakukan akuisisi Alfa sebagaimana terlihat pada perubahan pangsa pasarnya yang mengakibatkan berkurangnya persaingan di pasar sebagaimana terlihat pada meningkatnya ukuran konsentrasi pasar;
  3. Peningkatan market power Carrefour pasca akuisisi Alfa terbukti disalahgunakan oleh Carrefour dengan menekan pemasok melalui berbagai ketentuan trading terms yang merugikan baik bagi pemasok Carrefour maupun pemasok ex-Alfa. Tingginya barrier to entry untuk memasuki pasar menyebabkan perilaku Carrefour sulit untuk dikoreksi melalui mekanisme pasar. Hal ini terlihat juga dari perilaku Carrefour tersebut kemudian diikuti oleh pesaing-pesaing lainnya sehingga mengakibatkan para pemasok semakin tertekan;
  4. Dalam jangka panjang, perilaku Carrefour tersebut tidak hanya merugikan pemasok namun akan berakibat pada kerugian konsumen, karena konsumen akan sulit mendapatkan harga barang yang murah dan inovatif;
  5. Perilaku Carrefour tersebut merupakan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan sehingga melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 25 ayat (1) huruf a UU No 5 Tahun 1999 sebagai akibat dari akuisisi yang dilakukannya terhadap Alfa;
  6.  Akuisisi yang dilakukan Carrefour terhadap Alfa melanggar Pasal 28 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999;
  7. Pasar tradisional terbukti tidak berada dalam pasar bersangkutan Carrefour sehingga Tim Pemeriksa tidak melaksanakan penyelidikan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999 terkait dugaan predatory pricing oleh Carrefour yang mematikan pasar tradisional;

Berdasarkan hasil temuan tersebut kemudian Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Sidang Majelis Komisi sebagai berikut:[17]

  1. Menyatakan PT. Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) a, dan Pasal 28 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999;
  2. Menghukum dan memerintahkan PT. Carrefour Indonesia untuk menghentikan praktek monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan sesuai dengan kewenangan Sidang Majelis Komisi.

Kasus dugaan monopoli oleh PT Carrefour Indonesia ini mendapat sorotan di lingkungan kampus. Beberapa pakar hukum dan ekonomi dari Universitas Indonesia mempertanyakan proses pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap dugaan monopoli Carrefour paska akuisisi PT Alfa Retailindo Tbk. Ketua Umum Lembaga Kajian Persaingan Usaha (LKPU) FHUI Kurnia Toha[18] berpendapat bahwa definisi pasar upstream  yang digunakan KPPU tidak relevan. Menurutnya, pasar upstream seharusnya Carrefour sebagai pembeli sedangkan pemasok sebagai penjual barang. Dengan demikian Carrefour tidak memiliki pangsa pasar di pasar upstream.

Selain itu, dalam kasus tersebut, juga dipertanyakan pasar bersangkutan dalam definisi KPPU. Pakar ekonomi dari LKPU FHUI Andi Fahmi Lubis[19] mengatakan, dalam Permendag No.53/2008 disebutkan hanya ada dua jenis toko yakni pasar tradisional dan toko modern. Sedangkan toko modern, terdiri dari minimarket, supermarket, departemen store, hipermarket, dan grosir perkulakan.

Namun dalam hasil pemeriksaannya, KPPU membatasi pasar bersangkutan dalam kasus Carrefour hanya di hipermarket dan supermarket, sementara kategori toko modern lain tidak diperhitungkan, seharusnya KPPU juga mempertimbangkan keberadaan toko modern spesialis seperti Elektronic City yang menjual barang yang sama dengan Carrefour.

PT. Carrefour Indonesia sebagai Terlapor kemudian mengajukan pembelaan atau tanggapan sebagai berikut:

  1. Terlapor sama sekali tidak memiliki posisi monopoli dan tidak dominan karena pangsa pasar Terlapor kecil, sangat jauh dibawah 50% (lima puluh persen). Berdasarkan kajian AC Nielsen, pangsa pasar Terlapor (sebelum akuisisi) di pasar ritel nasional hanya sebesar 5,3% dan di pasar ritel modern hanya sebesar 14,5 %. Sedangkan pangsa pasar Terlapor (sesudah akuisisi) di pasar ritel nasional hanya sebesar 6,3% dan di pasar ritel modern hanya sebesar 17%.
  2. BAP yang dibuat oleh Tim Pemeriksa berdasarkan keterangan para pemasok, tidak sah. Karena mengandung konflik kepentingan dimana para pemasok yang dikutip keterangannya di dalam BAP tersebut merupakan pihak yang memiliki kepentingan tersendiri sehingga tidak objektif. Kepentingan yang dimaksud ini adalah kepentingan dari pemasok yang menginginkan agar trading terms diubah menjadi seperti yang mereka inginkan secara sepihak. Para pemasok ini tentu saja menginginkan agar trading terms antara Terlapor dengan pemasok diubah menjadi serendah-rendahnya sehingga akan memberikan keuntungan lebih besar lagi bagi mereka. Selain itu, keterangan dalam BAP dari 5 pihak pemasok yang dikutip Tim Pemeriksa KPPU dalam LHPL berbeda dengan hasil survey terhadap pemasok yang dilakukan oleh LPEM UI terhadap 500 pemasok Terlapor.
  3. Di dalam seluruh keterangan, isi pembelaan dan dokumen-dokumen bukti yang diajukan Terlapor, telah terbukti bahwa Terlapor tidak melanggar pasal 17 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) huruf a, dan Pasal 28 ayat (2) UU Antimonopoli. Selain itu, di dalam LHPL tidak ada bukti apapun bahwa seluruh dan setiap unsur Pasal 17 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) huruf a, dan Pasal 28 ayat (2) UU Antimonopoli terpenuhi. Jadi Terlapor tidak melanggar Pasal 17 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) huruf  a, dan Pasal 28 ayat (2) UU Antimonopoli.
  4. Pasal 28 ayat (3) UU Antimonopoli menyatakan bahwa penerapan Pasal 28 UU No. 5 tahun 1999 memerlukan Peraturan Pemerintah (PP), namun sampai saat ini belum ada PP terkait pasal tersebut. Berdasarkan norma hukum yang berlaku Pasal ini mensyaratkan PP sebagai peraturan pelaksana, maka Pasal 28 UU Antimonopoli ini tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang diuraikan di dalam Pembelaan dan Tanggapan tersebut, Terlapor (PT. Carrefour Indonesia) memohon kepada Majelis Komisi Perkara No. 09/KPPU-L/2009 untuk memberikan Putusan bahwa Terlapor TIDAK MELANGGAR Pasal 17 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 ayat (2) UU Antimonopoli[20]

Setelah melakukan kajian atas hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan pembelaan serta tanggapan pihak Terlapor, Majelis Komisi mengambil kesimpulan sebagai berikut:[21]

  1. Bahwa akuisisi Alfa yang dilakukan oleh Terlapor mengakibatkan dampak anti-persaingan dalam pasar jasa ritel hypermarket dan supermarket di Indonesia, sehingga Terlapor melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999;
  2. Bahwa akuisisi Alfa yang dilakukan oleh Terlapor telah memenuhi semua unsur Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Namun dikarenakan sampai dengan saat ini belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, maka Majelis Komisi, demi hukum, tidak dapat menyatakan Terlapor melanggar Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999;
  3. Bahwa Majelis Komisi tidak dapat melakukan analisis pemenuhan unsur Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, sehingga tidak dapat menyatakan Terlapor melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999;

Majelis Komisi sebelum mengambil keputusan juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

  1. Dampak akuisisi dalam perkara ini telah terbukti merugikan secara nyata. Namun belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, menyebabkan merger dan akuisisi belum dapat dikendalikan secara efektif;
  2. Majelis Komisi menilai bahwa Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 Tahun 2008 masih belum efektif dalam implementasinya;
  3. Sektor ritel merupakan salah satu sektor usaha yang strategis, namun ketiadaan dasar hukum yang kuat terhadap sektor ritel menyebabkan ketidakjelasan aturan sektor tersebut, antara lain adanya beberapa Peraturan Daerah yang anti persaingan, tidak efektifnya pengawasan dan sanksi yang berat bagi pelaku usaha ritel yang melanggar aturan dan belum lengkapnya batasan trading terms yang dapat dikenakan kepada pemasok;
  4. Berdasarkan Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Adminisitratif, maka perhitungan denda didasarkan pada nilai penjualan Terlapor pada pasar bersangkutan. Nilai trading terms Terlapor setelah melakukan akuisisi Alfa pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.1.422.042.000.098,00 (satu triliun empat ratus dua puluh dua miliar empat puluh dua juta sembilan puluh delapan rupiah), belum termasuk nilai trading terms yang diperoleh pada tahun 2009. Dengan menggunakan rumus dalam Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, perhitungan denda bagi Terlapor adalah sebesar Rp.284.408.400.020,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar empat ratus delapan juta empat ratus ribu dua puluh rupiah) sehingga melampaui batas maksimal denda yang ditetapkan dalam Pasal 47 huruf g UU No. 5 Tahun 1999;
  5. Setelah akuisisi, pangsa pasar Terlapor pada pasar bersangkutan upstream menjadi dominan, sehingga Terlapor dapat menerapkan perilaku yang anti persaingan. Oleh karena itu kekuatan pasar Terlapor perlu untuk dikurangi;

Selanjutnya pada tanggal 03 November 2009 Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., sebagai Ketua Majelis, dengan Anggota majelis Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., Benny Pasaribu, Ph.D dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. menjatuhkan putusan sebagai berikut:[22]

  1. Menyatakan bahwa Terlapor, PT. Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999;
  2. Menyatakan bahwa Terlapor, PT. Carrefour Indonesia tidak terbukti melanggar Pasal 20 dan Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999;
  3. Memerintahkan Terlapor, PT. Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT. Alfa Retailindo, Tbk. kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT. Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  4. Menghukum Terlapor, PT. Carrefour Indonesia membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (duapuluh lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Dengan demikian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bersalah PT Carrefour Indonesia atas penguasaan dominan pangsa pasar paska akuisisi PT Alfa Retailindo Tbk yang menurut kuasa hukum Carrefour Indonesia Ignatius Andy, putusan KPPU tersebut justru akan merusak iklim usaha di Indonesia karena akuisisi PT. Alfa Retailindo telah sesuai dengan kaidah hukum, termasuk diantaranya UU Pasar Modal, Peraturan Bapepam, dengan laporan resmi ke Bapepam dan dimuat di media massa sehingga akuisisi yang dilakukan Carrefour justru membuat persaingan usaha menjadi sehat.[23]Dan atas keputusan KPPU tersebut PT. Carrefour Indonesia mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

   

  1. PUTUSAN PENGADILAN ATAS KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA NOMOR: 9/KPPU-L/2009.

 

 Undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mempunyai maksud untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat sehingga memberikan kepastian dan kesempatan usaha yang sama kepada semua pelaku usaha, baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar. Undang-undang ini mempunyai tiga jenis sanksi terhadap pelaku persaingan tidak sehat dan pelaku monopoli, yaitu : sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.[24] Sanksi administrasi merupakan wewenang KPPU, sedangkan sanksi-sanksi lainnya merupakan wewenang hakim peradilan. Namun demikian masih diperlukan peraturan pelaksanaan lain yang merujuk pada Hukum Acara untuk digunakan dalam menindak lanjuti Undang-undang no. 5 tahun 1999, hal ini guna menghindari pertentangan pendapat dan perbedaan penafsiran.

Untuk menghindari kekacauan beracara dalam penegakan hukum Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap putusan KPPU. Berdasarkan pasal 2 PERMA tersebut keberatan terhadap keputusan KPPU hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, dan pada Pasal 3 ditegaskan bahwa putusan KPPU tidak termasuk dalam pengertian putusan Pejabat Tata Usaha Negara.[25]

Berdasarkan Keputusan KPPU dengan nomor perkara: 9/KPPU-L/2009 PT. Carrefour Indonesia telah terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999.

Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sementara Pasal 25 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

Pada tanggal 17 Februari 2010 keberatan yang diajukan PT Carrefour Indonesia atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon keberatan (PT. Carrefour Indonesia) tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 25 ayat 1 huruf a UU Nomor 5/1999 dan membatalkan keputusan KPPU Nomor 9/KPPU-R/2009 tanggal 3 November 2009 untuk seluruhnya. [26]

Dalam pertimbangannya Majelis hakim mengabulkan permohonan Carrefour karena menilai KPPU telah salah dalam menafsirkan terkait monopoli pasar ritel yang menyebutkan bahwa akibat Carrefour mengakuisi Alfa Retailindo, Carrefour menguasasi pasar ritel sebesar 58 persen karena barang-barang yang dijual di ritel Carrefour dijual sama dengan di pasar ritel lain dengan karakteristik yang sama. Majelis Hakim juga menggunakan acuan tiga riset[27], yakni AC Nielsen, Mars Indonesia, dan Euro Monitor, yang menyebutkan bahwa dalam penelitian pasar ritel menyebutkan bahwa Carrefour tidak menguasai pasar secara dominan.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan atas putusan KPPU dalam perkara nomor: 9/KPPU-L/2009 tidak sepakat dengan KPPU, terkait penguasaan pasar, karena berdasar riset setelah akuisisi pangsa pasar jauh di bawah 50 persen.[28]

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, KPPU mengajukan kasasi karena KPPU berpendapat PT. Carrefour Indonesia telah  melakukan monopoli di pasar retail modern setelah mengakuisisi PT Alfa Retailindo Tbk. KPPU melihat pangsa pasar Carrefour naik menjadi 57,99% di tahun 2008 pasca akuisisi Alfa. Disamping itu, Carrefour telah menyalahgunakan posisi dominan dengan meningkatkan dan memaksa potongan-potongan harga pembelian barang pemasok melalui skema trading term. Pasca akuisisi Alfa, potongan trading term meningkat dalam kisaran 13%-20%.[29]

Dalam putusan kasasi pada 21 Oktober 2010 Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait upaya mempertahankan putusannya bahwa PT Carrefour Indonesia melakukan monopoli pasar retail modern setelah mengakuisisi PT Alfa Retailindo Tbk. secara garis besar Majelis Kasasi sepakat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan putusan KPPU yang menghukum Carefour.[30]

Pihak Carrefour mengatakan keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan retail tersebut tidak melakukan praktik monopoli dapat dijadikan yurisprudensi atau acuan hukum bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum tentu selalu benar, dan merupakan tanggung jawab lembaga peradilan mengoreksi putusan KPPU.[31]

Jika melihat kepada putusan KPPU, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Mahkamah Agung atas perkara akuisisi PT. Alfa Retailindo, Tbk. oleh PT. Carrefour Indonesia maka dapat dilihat terdapat perbedaan pendapat dalam memperhitungkan dan menentukan pangsa pasar yang bersangkutan sehingga penghitungan yang berbeda tersebut pada akhirnya mengakibatkan putusan yang berbeda pula.

 

  1. PENUTUP
  1. KESIMPULAN

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah memberi iklim baru dalam persaingan usaha di Indonesia. Khusus dalam perkara akuisisi PT. Alfa Retailindo, Tbk. oleh PT. Carrefour Indonesia, KPPU sebagai lembaga pengawas yang diberi tugas dalam rangka mengawasi pelaksanaan Undang-undang tersebut telah melakukan tugasnya dalam memonitor aktivitas usaha yang diduga melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1999.

Putusan KPPU dalam perkara nomor: 9/KPPU-L/2009, mendasarkan dalil bahwa PT. Carrefour Indonesia telah melakukan praktek monopoli pasca akuisisi PT. Alfa Retailindo, Tbk.  pada pasar ritel modern kategori hypermarket dan supermarket di Indonesia, sedangkan putusan Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU dengan argumen bahwa pesaing PT. Carrefour Indonesia bukan hanya dalam kategori hypermarket dan supermarket melainkan semua yang dikategorikan toko ritel modern karena barang-barang yang dijual adalah sama oleh karenanya PT. Carrefour Indonesia tidak melakukan monopoli dalam pasar ritel modern di Indonesia.

Terlepas dari perbedaan pandangan dalam memperhitungkan dan menentukan pangsa pasar antara KPPU dan Pengadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda, namun hal ini setidaknya memperlihatkan telah berjalannya sistem pengawasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha di Indonesia.

     

  1. SARAN

Meskipun KPPU telah banyak menangani kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun kiprah KPPU sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1999 perlu ditingkatkan mengingat masih banyaknya kasus dugaan serupa yang dirasakan masyarakat sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.

Lembaga peradilan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dalam penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat diharapkan turut serta memberikan dukungan dengan menghasilkan putusan putusan yang berpihak bagi kemajuan dunia usaha yang bebas dari praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU-BUKU

Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tinjauan Terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

Agus Maulana, Pengantar Mikro Ekonomi, Jilid II, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2000

Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha; Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Moch Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia, Bandung, Pustaka, 2001.

Putusan KPPU perkara nomor: 9/KPPU-L/2009

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

 

INTERNET

Afifah Kusumadara, Pengertian dan Pelaksanaan atas Ketentuan Pengecualian Terhadap Perjanjian dan Perbuatan untuk Ekspor dalam Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Sehat (Studi untuk Pasal 50 Huruf g UU No. 5/1999), http://karyatulishukum.wordpress.com/about/studi-pasal-50-huruf-g-uu-no-51999/, diakses tanggal 28 November 2010.

Nur Afni Fiazia, Carrefour Indonesia Monopoli, http://www. investorindonesia.com/index.php? option=com_content &task = view &id=56321

Rahardi Ramelan, Lima Tahun Anti-Monopoli, http://www.leapidea.com/presentation?id=39, diakses tanggal 28 November 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Carrefour, diakses tanggal 28 November 2010

http://bisnis.vivanews.com/news/read/82589-pakar_hukum_ui_pertanyakan_ pemeriksaan_kppu, diakses tanggal 28 November 2010.

http://bisnis.vivanews.com/news/read/102559-_putusan_kppu_rusak_ iklim_ usaha, diakses tanggal 28 November 2010.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/17/15234193/Carrefour.Kalahkan.KPPU, diakses tanggal 28 November 2010

http://www.primaironline.com/berita/hukum/ma-tolak-kasasi-kppu-terkait-putusan-soal-carrefour, diakses tanggal 28 November 2010

http://www.tribunnews.com/2010/11/22/kubu-carrefour-putusan-ma-bukti-bahwa-kppu-bisa-salah, diakses tanggal 28 November 2010

http://www.kppu.go.id/baru/index.php?aid=51&mode=art&mnid=46&encodurl=11%2F28%2F10%2C01%3A11%3A04, diakses tanggal 28 November 2010

 


[1] Moch Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia, (Bandung, Pustaka, 2001), Hal.315

[2] Agus Maulana, Pengantar Mikro Ekonomi, Jilid II, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2000, Hal 4.

[3] Lihat Penjelasan Umum atas UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[4] Afifah Kusumadara, Pengertian dan Pelaksanaan atas Ketentuan Pengecualian Terhadap Perjanjian dan Perbuatan untuk Ekspor dalam Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Sehat (Studi untuk Pasal 50 Huruf g UU No. 5/1999), http://karyatulishukum.wordpress.com/about/studi-pasal-50-huruf-g-uu-no-51999/, diakses tanggal 28 November 2010.

[5] Rahardi Ramelan, Lima Tahun Anti-Monopoli, http://www.leapidea.com/presentation?id=39, diakses tanggal 28 November 2010.

[6] Ibid.

[7] Afifah Kusumadar, Op. Cit.

[9] Lihat putusan KPPU perkara nomor 9/KPPU-L/2009.

[10] Yang dimaksud monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, Undang-undang No.5 tahun 1999 pasal 1 angka 1.

[11] Yang dimaksud pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli, barang dan jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu (Undang-undang no.5 tahun 1999 pasal 1 angka 13).

 

[12] Nur Afni Fiazia, Carrefour Indonesia Monopoli, http://www.investorindonesia.com/index.php? option=com_content &task = view &id=56321

[13] http://id.wikipedia.org/wiki/Carrefour, diakses tanggal 28 November 2010

[15] Rahardi Ramelan, Op. Cit

[16] Lihat Putusan KPPU perkara nomor: 9/KPPU-L/2009 hal. 135-136

[17] Ibid, hal. 136

[19] Ibid.

[20] Ibid, hal. 232

[21] Ibid, hal. 278

[22] Ibid, hal. 280

[24] Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tinjauan Terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), Hal.. 95.

[25] Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha; Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal. 277

[27] Ibid.

[28] Ibid

About Lukamnul Hakim, S.Kom