Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Tabanan
Home / Artikel / TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA

 

 

 

Oleh : Imdad

  1. LATAR BELAKANG MASALAH

 Manusia pada dasarnya selalu aktif dalam kehidupannya, ia tidak hanya diam berpangku tangan, melainkan ada saja sesuatu yang dikerjakan, baik berupa gagasan maupun karya nyata. Sesuatu yang dikerjakan itu pada umumnya berhubungan dengan perbuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbuatan inilah yang disebut dengan berusaha.

Dalam rangka mewujudkan usahanya, orang bebas menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain tentang jenis usahanya, lembaga usahanya, permodalannya, manajemennya dan sebagainya sepanjang usahanya positif, tidak mengganggu orang lain serta dapat berguna bagi masyarakat terlebih lagi bila usahanya dapat ikut serta dalam memberikan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Dari sinilah kemudian lahir apa yang disebut dengan perusahaan.

Kata usaha merupakan sinonim dari kata bisnis yang berasal dari bahasa Inggris business yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.[1]

Secara garis besar, kegiatan bisnis dapat dikelompokkan atas tiga (3) bidang usaha, yaitu sebagai berikut :

  1. Bisnis dalam arti perdagangan (commerce), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh : Produsen (pabrik), dealer, agen, dan sebagainya.
  2. Bisnis dalam arti kegiatan industri (Industry), yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh: Industri perhutanan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya.
  3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa (Service), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh: Jasa perhotelan, Konsultan, Akuntan dan sebagainya.[2]

Menurut jenisnya perusahaan terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu:[3]

  1. Perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang didirikan oleh satu orang dengan modal pribadinya dan manajemennya sangat sederhana. Namun bukan berarti usahanya selalu dikerjakan sendiri, akan tetapi pemiliknya dapat memperkerjakan sejumlah orang untuk membantu dan memperlancar usahanya.
  2. Persekutuan Perdata, yaitu perusahaan didirikan berdasarkan perjanjian oleh minimal 2 (dua) orang, namun perjanjian tersebut tidak harus berupa akta notaris, namun tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.
  3. Persekutuan Firma, yaitu perusahaan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah nama bersama. Pengertian di bawah nama bersama adalah agar para sekutu tidak bertindak atas nama sendiri dalam berhubungan dengan pihak ketiga, tetapi atas nama persekutuan. Persekutuan firma dapat didirikan dengan akta notaris maupun dengan perjanjian tertulis biasa (di bawah tangan).
  4. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap), yaitu perusahaan yang didirikan antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung untuk seluruhnya pada pihak yang satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.
  5. Perseroan Terbatas, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Dari kelima jenis perusahaan tersebut, menurut Sri Rejeki Hartono[4] bentuk Perseroan Terbatas banyak diminati oleh para pengusaha karena Perseroan Terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham).

Dalam menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan dari suatu perseroan terbatas, kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang sangat lumrah. Kecenderungan yang ada menunjukkan proporsi perusahaan yang mempergunakan pinjaman yang semakin besar. Bahkan, dapat diketahui semakin lama semakin sedikit perusahaan yang tidak mempergunakan modal dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan.

Sejak awal, baik peminjam maupun yang meminjamkan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mengandung resiko. Bahkan, besarnya resiko yang mungkin timbul menjadi pertimbangan utama dalam penentuan besarnya balas jasa bagi suatu pinjaman. Galibnya, semakin besar resiko kerugian yang mungkin terjadi semakin besar tingkat balas jasa atas suatu pinjaman.

Agar dapat mengkalkulasi resiko, biasanya pihak peminjam mengkaji kinerja dari perusahaan pada saat sebelum sampai dengan sesudah dikucurkannya pinjnaman. Dalam banyak kasus, para kreditur tidak menjadikan besarnya colateral sebagai satu-satunya bahan pertimbangan sebelum memberi pinjaman, tetapi justru prospek perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Dalam praktek bisnis, pertimbangan yang didasarkan atas prospek suatu perusahaan semakin menonjol dan ini terbukti dengan semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi dewasa ini mempunyai modal pinjaman yang jauh lebih besar dari jumlah modalnya sendiri.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana apabila sebuah perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya tersebut dan apa yang diperlukan untuk membantu dunia usaha untuk mengatasi dan menyelesaikan ketakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang yang besar tersebut? Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk menyaring dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Kebijaksanaan penyelesaian masalah utang piutang tersebut pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada para investor, baik nasional maupun asing untuk menanamkan modal atau mengembangkan usaha di Indonesia.

Secara teoritik, seperti umumnya utang piutang, debitur yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mereka dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, selain kemungkinan tadi debitur dapat pula merundingkan permintaan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai jalan akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan apabila proses perdamaian tidak tercapai.[5]

Mengenai Kepailitan, pengaturannya dapat ditemukan dalam Faillisements Verordening Stb. 1905 Nomo 217 jo Stb. 1906 Nomor 348 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan (Faillisements Verordening) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 (Undang-Undang Kepailitan).

Dengan adanya revisi terhadap peraturan Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran diharapkan dapat memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang piutang perusahaan. Selanjutnya selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut di atas perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk secara khusus pula untuk menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan, termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran. Dengan diberlakukannya Undang-undang Kepailitan yang baru (UU No. 4 Tahun 1998), praktek-praktek yang tidak diinginkan besar kemungkinan akan terjadi. Pihak tertentu dapat memohon suatu perusahaan dinyatakan pailit dengan tujuan utama bukan hanya untuk melindungi piutang yang diberikannya, tetapi lebih jauh lagi, yaitu untuk melenyapkan pesaingnya dari pasar.

Hal lainnya bahwa terhitung sejak diberlakukannya Undang-undang Kepailitan hingga sampai saat ini, dapat dikatakan masih banyak terdapat berbagai macam kontroversi yang muncul, misalnya mengenai saat jatuh tempo dari suatu hutang, mengenai penilaian kreditur kedua, mengenai status hukum dari joint operation, mengenai keberadaan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya utang yang telah jatuh tempo, mengenai masalah novum yang dimajukan pada tingkat peninjauan kembali. Hal lainnya adalah bahwa di dalam Undang-undang Kepailitan hasil revisi tidak membedakan subyek hukum dalam kepailitan (debitur pailit) dengan segala akibat hukumnya. Undang-undang Kepailitan hasil revisi ini tidak mengatur mengenai “kelanjutan” atau “eksistensi” dari suatu subyek hukum yang dinyatakan pailit. Yang jelas secara umum Undang-undang Kepailitan hasil revisi masih tetap mengidentifikasikan kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum.

Karena dirasa dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan serta dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ternyata dengan dikeluarkannya Undang-undang ini, pengaturan tentang eksistensi dari suatu subyek hukum yang dinyatakan pailit terutama eksistensi Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit masih belum diatur secara jelas dan tegas.

Di samping itu dengan sifat badan hukumnya yang terbatas dalam arti bahwa kekayaan perseroan terpisah dengan kekayaan para pesero pengurus dalam prakteknya menunjukkan bahwa perseroan seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertanggungjawaban yang lebih luas, yang seharusnya dapat dikenakan, dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Dengan berkedok di belakang sifat pertanggungjawaban yang terbatas tersebut acapkali kita temukan keadaan dimana perseroan dijadikan tameng bagi Direksi perseroan yang tidak beritikad baik. Melalui pelaksanaan kegiatan perseroan terbatas, dengan pertanggungjawaban yang terbatas, harta kekayaan Direksi yang beritikad tidak baik seolah-olah menjadi tidak tersentuh.[6] Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tema tersebut dalam makalah yang berjudul “TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA”.

 

  1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas lebih jauh persoalan tersebut untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana akibat hukum perseroan terbatas dalam hal telah dijatuhi putusan pailit?
  2. Bagaimana tanggung jawab direksi perseroan terbatas sebagai akibat hukum kepailitan tersebut?

 

  1. METODE/PENDEKATAN

Dalam penulisan makalah mengenai tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang telah dijatuhi putusan pailit ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penulis menggunakan data-data yang diambil baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dimana penulis terlebih dahulu menggambarkan objek penelitian dengan membandingkan data yang diperoleh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum kemudian dilakukan analisa secara kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan dari data-data yang berhasil dikumpulkan.

 

  1. PEMBAHASAN
  1.   KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

Didalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai perseroan terbatas tidak akan kita jumpai didalam Pasal Pasalnya, namun demikian menurut dari Pasal: 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur sebagai berikut :[7]

  • Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
  • Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan mempunyai suara untuk mengambil keputusan dalam hal mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar.
  • Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugas yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka (1) di sebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari bunyi Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 seperti tersebut diatas bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum berarti bahwa badan Hukum (Perseroan Terbatas) merupakan penyandang hak dan kewajibannya sendiri yang memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagi subyek hukum. Dalam pengertian sebagai penyandang hak dan kewajiban badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapt dimiliki oleh setiap orangperorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan seperti misalnya yang diatur dalam buku kedua KUHPerdata tentang kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut, ilmu hukum telah merumuskan organ perseroan yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 2 UUPT organ perseroan terbatas adalah:

  1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  2. Direksi
  3. Dewan Komisaris

Tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan. Direksi atau pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengangkatan direksi dilakukan oleh RUPS akan tetapi untuk pertama kali pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi di dalam akta pendiriannya.

Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam persetujuan/perjanjian, yaitu:[8]

  1. Perjanjian pemberian kuasa, di satu sisi.
  2. Perjanjian kerja/perburuhan, di sisi lainnya.

Sedangkan syarat untuk menjadi anggota Direksi menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

  1. dinyatakan pailit.
  2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau
  3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Direksi memiliki tugas untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. mengurus perseroan seperti tersebut di dalam penjelasan resmi dari Pasal 92 ayat 1 UUPT meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan, akan tetapi undang-undang tidak memberikan secara rinci seperti apakah pengurusan yang dimaksud. Dalam hukum di Negeri Belanda tindakan pengurusan yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan-perbuatan yang rutin yang dinamakan sebagai daden van beheren[9] akan tetapi tugas tersebut dapat dilihat di dalam anggaran dasar yang umumnya berkisar pada hal:[10]

  1. Mengurus segala urusan.
  2. Menguasai harta kekayaan perseroan.
  3. Melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam Pasal 1796 KUHPdt yaitu:
  1. Memindahtangankan hipotik barang-barang tetap.
  2. Membebankan hipotik pada barang-barang tetap.
  3. Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik.
  4. Mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan.
  1. Dalam hal berhubungan dengan pihak ke-3, baik secara bersama-sama atau masing-masing mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan.

Adapun wewenang direksi adalah berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Sementara itu wewenang direksi yang lazim terdapat dalam anggaran dasar antara lain:[11]

  1. Memohonkan perpanjangan waktu kepada pemerintah dalam hal pengeluaran saham yang jatuh tempo dan diperlukan perpanjangan waktu.
  2. Bersama-sama komisaris berwenang menandatangani surat-surat saham.
  3. Berwenang untuk menahan keuntungan atas saham dan melarang mengeluarkan suara atas saham jika dalam pemindahan hak tidak dipenuhi kewajiban-kewajibannya.
  4. Berwenang mengadakan RUPS setiap waktu bila diperlukan.
  5. Berwenang menandatangani notulen rapat jika tidak dibuat dengan proses verbal notaris.

 

  1.  HUKUM KEPAILITAN DALAM PERSEROAN TERBATAS.

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau “Bangkrupt” adalah:

the state or condition of e person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due” The term includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bangkrupt[12]

 

Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampun tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

Sedangkan di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang sebagai pengganti dari UU No. 4 Tahun 1998 definisi mengenai kepailitan dapat kita lihat di dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu: Kapailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh:

  1. Debitur sendiri
  2. Atas permintaan seorang atau lebih kreditur.
  3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
  4. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
  5. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
  6. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri Keuangan.

Subyek hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah:

  1. Orang perorang”, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum, jika permohonan pailit itu diajukan oleh “debitor perorangan yang telah menikah” maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isteri, kecuali antara suami atau isteri tidak ada percampuran harta.[13]
  2.  “Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya”. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “Firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masingmasing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.[14]
  3. “Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum”. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.[15]
  4. Harta Peninggalan.[16]

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan jika persyaratan kepailitan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 UUK & PKPU telah terpenuhi yaitu:

  1. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur.
  2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Untuk memahami dari persyaratan kepailitan di atas, maka akan dipaparkan secara lebih lengkap sebagai berikut:

  1. Keharusan adanya dua kreditur

Keharusan adanya dua kreditur merupakan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 Kitan Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan untuk didahulukan”.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, yang disebut dengan nama Kreditur. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara: 1. Pari passu, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditur tersebut. 2. Pro rata, sesuai dengan besarnya imbangan piutang masingmasing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.

Sehubungan dengan eksistensi dari sekurangnya dua orang kreditur merupakan suatu syarat mutlak karena jika hanya ada satu kreditur tidak perlu kepailitan karena tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada beberapa kreditur.

  1. Pengertian Utang Yang Jatuh Waktu

Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam Pasal 1 ayat (6), disebutkan bahwa pengertian “Utang” adalah: Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Sedangkan pengertian dari “Jatuh waktu” dapat kita lihat di dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa pihak yang berhutang dianggap lalai apabila ia dengan surat teguran telah dinyatakan pailit dan dalam surat tersebut debitur diberi waktu tertentu untuk melunasi hutangya.

Dari rumusan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilihat bahwa, dalam Perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu. Undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketetapan waktu dalam perikatannya, dimana:

  1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya tersebut, debitur dianggap telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya.
  2. Dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat mana debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, maka debitor baru dianggap lalai jika ia telah ditegur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya yang terutang tersebut masih juga belum memenuhi kewajibannya yang terutang tersebut. Dalam hal yang demikian maka bukti tertulis dalam bentuk teguran yang disampaikan oleh kreditur kepada debitur mengenai kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti debitur yang lalai.

Dalam konstruksi hukum tersebut maka apabila terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitur. Sedangkan bila tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitur dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitur telah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau utang debitur kepada kreditur belum dapat dianggap jatuh tempo.

Tujuan kreditur mengajukan permohonan pailit adalah agar harta debitur atau harta pailit dapat dijadikan pembayaran utang-utangnya. Yang dimaksud dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan. Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang secara tegas menyatakan bahwa: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan, dan meliputi juga seluruh kekayaan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung”. Walau demikian ketentuan Pasal 20 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang mengecualikan beberapa macam harta kekayaan debitur dari harta pailit.

Khusus bagi individu atau debitur perorangan yang dinyatakan pailit, maka seluruh akibat dari pernyataan pailit tersebut yang berlaku untuk debitur pailit juga berlaku untuk suami atau isteri yang menikah dalam persatuan harta dengan debitur pailit tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mewajibkan adanya persetujuan dari suami atau isteri, dalam hal seorang debitur yang menikah dengan percampuran harta ingin mengajukan permohonan kepailitan. Ini berarti bahwa kepailitan tersebut juga meliputi seluruh harta kekayaan dari pihak suami atau isteri debitur perorangan dari debitur yang dinyatakan pailit tersebut, yang menikah dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan tersebut meliputi harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit diumumkan dan harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.

 

  1.  AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT.

 

  1. Akibat hukum bagi Perseroan Terbatas selama kepailitan.

Dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena berdasar ketentuan di dalam Pasal 104 UUK dan PKPU yang berbunyi: (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap pernyataan putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasar bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia tidak secara otomatis membuat perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut karena kepailitan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia tidak menyebabkan terhentinya operasional perseroan. Akan tetapi dalam hal perusahaan yang dilanjutkan ternyata tidak berprospek dengan baik, maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan beroperasinya perseroan terbatas dalam permohonan seorang Kreditur.

Setelah perseroan tersebut dihentikan, maka Kurator mulai menjual aktiva boedel tanpa memerlukan bantuan/persetujuan debitur pailit. Akan tetapi pasal tersebut di atas tidak berlaku apabila di dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak sehingga demi hukum harga pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Kurator/Kreditur yang hadir dalam rapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan (Pasal 179 ayat (1)) dan usul tersebut hanya dapat diterima apabila usul tersebut disetujui oleh para kreditur yang mewakili lebih dari ½ (setengah) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 180 ayat (1).

Walaupun syarat-syarat seperti di atas telah terpenuhi, tetap beroperasi tidaknya suatu badan hukum perseroan masih harus tetap mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Kurator, Debitur dan Kreditur, yang diadakan khusus untuk membahas atas usul kreditur sebagaimana tersebut di dalam Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 180 ayat (1), Pasal 183 UUK & PKPU. Dengan diteruskannya kelanjutan usaha dari debitur (perseroan terbatas) pailit maka dimungkinkan adanya keuntungan yang akan diperoleh diantaranya yaitu: 1. Dapat menambah harta si pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu. 2. Ada kemungkinan lambat laun si pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh. 3. Kemungkinan tercapai suatu perdamaian.[17]

Dalam hal usaha dari perseroan terbatas diteruskan atau perseroan tetap beroperasi, jika kita baca Pasal 16, Pasal 69 ayat 1, Pasal 104 UUK & PKPU dapat disimpulkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha dari debitur (perseroan) pailit maka yang berwenang untuk mengurus Perseroan sebagaimana layaknya seorang direksi adalah kurator. Kurator wajib bertindak sebagai pengelola perusahaan yang baik. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan standar profesi kurator dan pengurus Indonesia dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.

  1. Akibat hukum bagi Perseroan Terbatas setelah berakhirnya kepailitan

Sebelum membahas eksistensi Perseroan Terbatas setelah berakhirnya kepailitan, berikut ini akan dipaparkan terlebih dahulu syarat-syarat berakhirnya kepailitan, yaitu: 1. Apabila pembagian terhadap harta si pailit telah dilakukan secara tuntas dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti; 2. Apabila homogolasi akor telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; 3. Apabila ada pertimbangan dari hakim yang memutus kepailitan, bahwa harta si pailit ternyata tidak cukup untuk membiayai kepailitan.

Dalam hal kepailitan badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, bubar atau tidaknya perseroan tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan karena didalam undang-undang kepailitan dan undang-undang perseroan terbatas tidak adanya pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan terbatas secara terperinci sebagaimana didalam KUHD yang mengatur alasan pembubaran perseroan terbatas.

Kepailitan perseroan hanya menjadi alasan tidak mampu membayar hutang kepada kreditur. Dalam hal ini kreditur tentunya tidak boleh dirugikan dengan adanya keadaan tidak mampu membayar ini. Oleh karena itu apabila perseroan pailit sehingga tidak mampu membayar hutangnya, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri suatu perseroan dapat dibubarkan. Pembubaran tersebut diikuti dengan pemberesan sehingga kreditur berhak mendapatkan pelunasan dari hasil pemberesan tersebut.

Karena perseroan adalah suatu badan hukum maka atas setiap perseroan yang bubar perlu dilakukan pemberesan/likuidasi. Keberadaan status badan hukum perseroan yang bubar tetap ada untuk kebutuhan proses likuidasi tetapi perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk pemberesan kekayaannya dalam proses likuidasi.[18] Apabila perseroan bubar, maka likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib: a. Mendaftarkan dalam daftar perusahaan b. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia; c. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian; dan d. Memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

 

  1.  TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN PAILIT

 

Sebagai organ dari perseroan, keberadan direksi bergantung sepenuhnya pada keberadaan perseroan, dan sebaliknya perseroan baru dapat menjalankan kegiatannya jika ada direksi yang mengurus dan mengelolanya. Berdasarkan paparan di atas maka direksi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan atas tindakan yang mengatasnamakan perseroan. Perseroan yang dirugikan oleh tindakan, perbuatan, atau perikatan yang dibuat oleh direksi, dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi berkenaan, baik selama ia menjabat maupun setelah diberhentikan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.

Pertanggungjawaban (Accountability) atas tindakan direksi dapat diketahui dari apakah tindakan yang dilakukannya berdasarkan wewenang (authority), termasuk di dalamnya didasarkan pada prinsip fiduciary duty atau tidak, dan tindakan tersebut didukung oleh keadaan yang seimbang antara tugas dan kewajiban dengan kemampuan melaksanakan tugas dan kemampuan (capability) atau tidak.

Demikian juga apabila sebuah Persoroan Terbatas mengalami kepailitan, maka baik secara langsung ataupun tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum bagi para pengurusnya terutama bagi direksi perseroan. Ada banyak persoalan tentang akibat hukum yang timbul dari putusan mengenai kepailitan perseroan terbatas salah satuya adalah mengenai sejauh mana pertanggungjawaban terhadap adanya kepailitan perseroan terbatas, apakah badan hukumnya itu sendiri yang akan memikul tanggung jawab ataukah organ perseroan dalam hal ini direksi yang akan bertanggung jawab secara pribadi.

Sebagai ujung tombak dalam pengurusan Perseroan, direksi bertanggung jawab penuh untuk mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan. Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan terhadap suatu perseroan terbatas maka akan ada akibat hukum yang timbul dari putusan pailit tersebut terhadap direksi perseroan tersebut. Akibat hukum terhadap adanya kepailitan suatu perseroan yang dikelolanya maka direksi dapat dikenai tanggung jawab baik secara Perdata maupun Pidana.

  1. Pertanggungjawaban Direksi Secara Perdata Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas.

Sebagai suatu badan hukum, kepailitan perseroan berarti adalah kepailitan dirinya sendiri, akan tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa kepailitan terjadi karena adanya salah urus dan tidak dipenuhinya asas kehati-hatian oleh Direksi perseroan maka dimungkinkan oleh Undang-Undang bahwa Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya kepailitan perseroan.

Hal ini dapat kita dapati pengaturannya di dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

  1.   Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
  2.   Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
  3.   Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pertanggungjawaban Direksi terhadap adanya kepailitan Perseroan dapat juga kita lihat di dalam ketentuan Pasal  104 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas: ayat (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Ayat (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Namun demikian pada ayat (4) pasal 104 UUPT disebutkan bahwa Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan:

  1. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  4. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Akibat hukum lainnya selain dari pertanggungjawaban secara pribadi apabila karena kelalaian Direksi perseroan menjadi pailit adalah bahwa sebagai seorang individu seorang mantan anggota direksi yang perseroannya pailit dianggap seolah-olah kepailitan tersebut adalah kepailitan terhadap diri pribadinya sehingga dengan adanya kepailitan menjadikan hak-hak dia dibatasi. Hal ini dapat kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan bahwa seseorang tidak dapat diangkat menjadi anggota Direksi apabila ia pernah menjabat sebagai anggota direksi dari suatu perseroan pailit.

  1. Pertanggungjawaban Direksi Secara Pidana Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas.

Dalam buku kedua kejahatan Bab XXVI KUHP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tanggung jawab pidana direksi berkenaan dengan kepailitan perseroan. Adapun pasal-pasal yang mengatur hal tersebut adalah:

  1. Pasal 398 KUH Pidana “Seorang pengurus atau komisaris PT. Maskapai Andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan: (1) Bila yang bersangkutan turut membantu atau mengijinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan. (2) Bila yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai, atau perkumpulan, turut membantu atau mengijinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal ia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah lagi. (3) Bila yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban seperti tersebut dalam Pasal 6 alinea pertama KUHD dan Pasal 27 (1) Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.
  2. Pasal 399 KUH Pidana “Seorang pengurus atau komisaris PT. Maskapai Andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun bila yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang pada perseroan, maskapai, atau perkumpulan untuk: (1) Membuat pengeluaran yang tidak ada atau tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari boedel. (2) Telah memindahtangankan (vervreemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya. (3) Dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang pada waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tidak dapat dicegah lagi. (4) Tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat catatan menurut Pasal 6 alinea pertama KUHD dan Pasal 27 (1) Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.
  3. Pasal 400 KUHP Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, dihukum barangsiapa yang mengurangi dengan penipuan terhadap hak orang yang mengutangkan: 1.e. dalam hal menyerahkan harta bendanya menurut hukum, dalam hal jatuh pailit atau dalam hal penyelesaian urusan perniagaan atau jika dapat disangka lebih dulu salah satu hal itu akan terjadi dan kemudian hari betul penyerahan harta benda, jatuh (pailit) atau penyelesaian urusan perniagaan itu terjadi, maka ia melarikan sesuatu barang dari harta benda itu, atau menerima bayaran, baik dari piutang, yang belum dapat ditagih maupun dari utang yang sudah dapat ditagih, dalam hal yang tersebut kemudian, jika diketahuinya bahwa jatuhnya pailit atau penyelesaian urusan perniagaan orang yang menguntungkan telah dituntut, atau oleh sebab mufakat oleh orang yang berutang itu; 2.e. pada waktu pemeriksaan piutang dalam hal menyerahkan harta benda menurut hukum, jatuh pailit atau urusan penyelesaian perniagaan, menerangkan dengan dusta sesuatu penagihan yang sebenarnya tidak ada, atau membesar-besarkan jumlah piutang yang betul ada. (KUHP 35, 43, 397-1e, 399-1e, 405, 486).
  4. Pasal 401 KUHP (1) Penagihan utang yang suka menerima pemufakatan pengadilan yang ditawarkan karena ia telah mengadakan perjanjian dengan orang yang berutang atau dengan orang lain, dengan dituntutnya keuntungan yang luar biasa, dihukum, kalau persetujuan itu diterima, dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan; (2) Dalam hal demikian, maka hukuman yang serupa itu juga dijatuhkan kepada orang yang berutang atau, jika yang berutang itu perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, pada pengurusannya atau pembantunya yang membuat perjanjian itu. (KUHP 43, 405).
  5. Pasal 402 KUHP Barang siapa yang dinyatakan tidak mampu akan membayar utangnya atau kalau ia bukan pedagang ia akan dinyatakan jatuh pailit, atau barang siapa yang diijinkan menyerahkan harta bendanya menurut keputusan pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, jika ia untuk mengurangi dengan tipu hak orang yang menghutangkan padanya dengan dusta mengarang utang, atau menyembunyikan keuntungan atau melarikan suatu barang dari harta bendanya, atau memindahkan sesuatu barang dengan percuma atau dengan nyata di bawah harga, atau pada waktu ia dinyatakan tidak mampu, menyerahkan harta bendanya atau dinyataan jatuh pailit atau pada ketika itu ia tahu, bahwa salah satu dari hal ikhwal itu, tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang yang berpiutang padanya dengan memakai jalan apapun juga.
  6. Pasal 520 KUHP Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan, dihukum: 1.e. Barangsiapa yang sudah mendapat pertangguhan pembayaran utangnya dengan kekuasaan sendiri melakukan perbuatan sedang untuk itu menurut undang-undang umum harus dilakukan dengan perantaraan pengurus harta benda. 2.e. Pengurus atau komisaris perseroan, maskapai, perkumpulan atau badan yang sudah mendapat pertangguhan pembayaran utangnya, yang dengan kekuasaan sendiri melakukan perbuatan, sedang untuk itu menurut undang-undang hukum harus dilakukan dengan perantaraan pengurus harta benda.

Dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa baik anggota direksi maupun komisaris Perseroan Terbatas dapat dituntut secara pidana bila mereka telah menyebabkan kerugian pada kreditur Perseroan Terbatas dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan jika mereka: (1) Turut serta dalam atau memberi persetujuan atas perbuatan-perbuatan yang melanggar anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perbuatan-perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian berat sehingga Perseroan Terbatas jatuh pailit. (2) Turut serta dlam atau memberi persetujuan atas pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dengan maksud menunda kepailitan, atau (3) Lalai dalam mengadakan pembukuan sebagaimana diwajibkan oleh UUPT dan anggaran dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya baik anggota direksi maupun komisaris Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit dapat dituntut secara pidana dan dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) bila merekayasa pengeluaran/utang dengan maksud mengurangi secara curang hak-hak para kreditur Perseroan Terbatas atau mengalihkan kekayaan Perseroan Terbatas dengan cuma-cuma atau dengan harga jauh di bawah pasaran.

Berkenaan dengan tanggung jawab pidana tersebut di atas, perlu diperhatikan bahwa mantan anggota direksi dan mantan komisaris Perseroan Terbatas tidak bebas dari ancaman tersebut. Pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) yang diberikan RUPS tidak mungkin mencakup tindak pidana yang telah dilakukan anggota direksi dan komisaris karena hal tersebut bukan wewenang RUPS.

Dalam Undang-Undang Kepailitan, dengan adanya putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada suatu perseroan terbatas maka tidak hanya akan berakibat bagi badan hukum perseroan itu sendiri melainkan bisa juga berakibat bagi diri pribadi para direksinya. Di dalam undang-undang kepailitan BAB II Bagian Keempat mengenai tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator dapat kita jumpai pasal-pasal yang mengatur mengenai akibat hukum kepailitan perseroan terhadap diri pribadi direksi perseroan yaitu: Dapat kita jumpai di dalam Pasal 93 UUK dan PKPU yang berbunyi: “Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul hakim pengawas, permintaan kurator atau atas permintaan seorang kreditur atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan, baik di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas (ayat 1)”. Penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas (ayat 2) dan jangka waktu dari penahanan berlangsung maksimal selama 30 hari terhitung sejak penahanan dilakukan (ayat 3) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 hari atas permintaan seorang kreditur atau lebih atau atas usul hakim pengawas (ayat 4). Penahanan terhadap debitur pailit diajukan apabila ada alasan-alasan seperti:

  1. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk membantu kurator melaksanakan upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat berharga dan dokumen penting lainnya. (Pasal 98 UUK & PKPU)
  2. Dengan sengaja tidak bersedia dipanggil untuk memberikan keterangan oleh hakim pengawas, kurator atau panitia kreditur. (Pasal 110 UUK & PKPU)
  3. Tidak bersedia memberikan keterangan mengenai sebab-sebab kepailitan dan keadaan harta pailit kepada Hakim pengawas demi kepentingan kreditur. (Pasal 121 ayat 1 dan 2 UUK & PKPU).

Permintaan untuk menahan debitur pailit harus dikabulkan oleh pengadilan apabila permintaan itu didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut di atas tadi. (Pasal 95 UUK & PKPU). Selain akibat hukum seperti yang tersebut di atas, dengan adanya kepailitan terhadap perseroan menyebabkan sempitnya ruang gerak bagi pengurus perseroan untuk melakukan aktivitasnya di dalam bidang bisnis karena adanya larangan untuk meninggalkan tempat domisili mereka tanpa adanya persetujuan dari hakim pengawas (Pasal 97 UUK & PKPU).

 

  1. PENUTUP
  1. KESIMPULAN

Sebagai Badan Hukum, kepailitan Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri bukan kepailitan para pengurusnya, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian dari para pengurusnya. Sehingga seharusnya pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara tanggung renteng atas adanya kerugian karena kelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertangungjawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan.

Apabila sebuah Perseroan Terbatas telah dinyatakan pailit, maka kelanjutan usaha dari Perseroan Terbatas pailit tergantung dari cara pandang Kurator serta kreditur atas prospek usaha debitur pailit di masa datang, kepailitan perseroan terbatas demi hukum tidak membubarkan perseroan terbatas. Pembubaran perseroan terbatas setelah putusan pailit dibacakan hanya dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh kreditur dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Dalam prakteknya, kepailitan perseroan terbatas adalah juga kepailian bagi direksinya karena implikasi dari adanya kepailitan itu tetap mengikuti Direksi di luar bidang kegiatan bisnis sehingga membatasi gerak bagi direksi untuk berkarya di bidang lainnya, terutama yang mensyaratakan bahwa seseorang tidak pernah menjadi direksi dari suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.

 

  1. SARAN

Sebagai Badan Hukum perseroan terbatas adalah merupakan subyek hukum yang bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya terlepas walau perbuatan itu dikuasakan kepada pengurus dalam hal ini direksi perseroan. Oleh karenanya perlu kiranya ditegaskan dalam Undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada direksi apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas. Dengan demikian nantinya dapat secara jelas ditentukan mana yang menjadi tanggung jawab perseroan terbatas dan mana yang menjadi tanggung jawab direksi perseroan.

Agar tidak terjadi kerancuan hukum, perlu adanya pembedaan subyek hukum dalam kepailitan (debitur pailit) dengan segala akibat hukumnya, yaitu adanya pengaturan mengenai kelanjutan atau eksistensi dari subyek hukum badan hukum yang dinyatakan pailit, sehingga dapat dibedakan hak dan kewajiban antara kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

 

BUKU-BUKU

 

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Dreksi Atas Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Ratnawati Prasojo, Pembubaran Perseroan, Likuidasi dan Hak Implikasinya Terhadap Kepailitan, Rangkaian Lokakarya terbatas hukum kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003.

R.B. Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Alumni, Bandung, 2001.

Rudhy Prasetya, Maatschap, Firma dan Persekutan Komanditer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Sri Rejeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Zainal Azikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

 

 

 

 


[1] R.B. Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 1.

[2] Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 1.

[3] Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal.19

[4] Sri Rejeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 1-2.

[5] Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Alumni, Bandung, 2001, hal. 101

[6] Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Dreksi Atas Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 9.

[7] Agus Budiarto, Op.Cit, hal 24.

[8] Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Op.Cit, hal 97.

[9] Rudhy Prasetya, Maatschap, Firma dan Persekutan Komanditer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 19.

[10] Agus Budiarto, Op.Cit, hal 63.

[11] Ibid, hal 65-66.

[12] Gunawan Widjaja, Op. Cit, hal 11.

[13] Pasal 4 UUK dan PKPU

[14] Pasal 5 UUK dan PKPU

[15] Pasal 3 ayat 5 UUK dan PKPU

[16] Pasal 207 UUK dan PKPU

[17] Zainal Azikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 76.

[18] Ratnawati Prasojo, Pembubaran Perseroan, Likuidasi dan Hak Implikasinya Terhadap Kepailitan, Rangkaian Lokakarya terbatas hukum kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003.

About Lukamnul Hakim, S.Kom