Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Tabanan
Home / Artikel / SISTEM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

SISTEM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

 

Oleh : Imdad

  1. PENDAHULUAN

 Pada era modern pengakuan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual dirasakan semakin penting, yang dimasa-masa sebelumnya baik pada abad kuno dan pertengahan karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan karena dianggap bahwa karya cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia seperti halnya rumah, tanah atau benda lainnya.[1]

Hak kekayaan intelektual adalah padanan kata intellectual property rights (IPRs) yang merupakan konsep barat yang lahir setelah Revolusi Industri, dimulai dengan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Artistic and Literaty Works di abad 19, oleh karenanya Hak atas kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Namun pada penghujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement) dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual,[2] Dengan demikian hak atas kekayaan intelektual telah menjadi satu sistem yang melekat pada tata kehidupan modern yang tidak bisa dilepaskan dalam sendi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) melalui ratifikasi WTO Agreement dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi TRIPs.[3] Hal tersebut memberikan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai negara anggota dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Diantara kewajiban tersebut adalah pemberlakuan TRIPs bagi negara-negara berkembang paling lambat pada awal tahun 2000 yang tentu saja Indonesia harus melakukan berbagai penyesuaian perangkat peraturan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual baik dengan membuat peraturan perundang-undangan baru maupun merevisi undang-undang terkait yang telah ada guna mendukung pemberlakuan TRIPs tersebut.

Mengingat posisi Indonesia tersebut, maka perlu dilakukan kajian  lebih jauh mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta mengingat hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual yang paling mungkin dan paling banyak dihasilkan oleh bangsa Indonesia dibandingkan dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya, juga bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal penegakkan hukumnya.

  1. PERMASALAHAN

Dari pendahuluan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah seputar perlindungan hak cipta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penegakkan hukumnya, yang dalam hal ini penulis ingin membahas lebih jauh persoalan tersebut untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana perlindungan hak cipta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
  2. Bagaimana penegakkan hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut?
  1. PEMBAHASAN
  1. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK CIPTA

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan hak cipta perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hak cipta itu sendiri.

Istilah hak cipta berasal dari negara yang menganut common law yakni copyright, sedangkan di Eropa seperti Perancis dikenal istilah droit d’aueteur dan di Jerman sebagai urheberecht. Di Inggris, penggunaan istilah copyright pada awalnya dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Namun seiring dengan perkembangan hukum dan tekhnologi maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta adanya perluasan cakupan hak cipta, tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, musik, artistic work, fotograpi dan lain-lain.[4]  

Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta[5] menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku.

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Pencipta atau pengarang adalah seseorang yang memiliki inspirasi guna menghasilkan karya yang didasari oleh kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi (personal nature).

Ciptaan atau hasil karya adalah ciptaan atau hasil karya pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni ataupun sastra.

Hak Cipta muncul ketika sebuah karya telah diciptakan, sehingga pendaftaran atas Hak Cipta tidak diperlukan. Tetapi, untuk beberapa kepentingan yang lebih luas, pendaftaran dari hasil sebuah ciptaan sangat penting, karena dengan mendaftarkan hasil karya atau ciptaan maka akan memperoleh sertifikat Hak Cipta, dan sertifikat Hak Cipta tersebut merupakan satu-satunya barang bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan hak seseorang atas Hak Cipta dari hasil karya atau ciptaan tersebut.[6] 

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.[7]

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.[8]

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.[9]

Alasan utama munculnya hak kekayaan intelektual dalam masyarakat Barat, didasari pada penghargaan terhadap hasil kreasi dari pekerjaan manusia yang memakai kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak milik. Tumbuhnya hak milik atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankannya dari manusia lainnya. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas karya-karya intelektual tersebut.[10]

Persoalan hak kekayaan intelektual pada mulanya berada di bawah pengaturan sejumlah perjanjian multilateral yang diadministrasikan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization), yang didirikan dengan dua misi. Pertama, meningkatkan atau mempromosikan perlindungan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia dan kedua, mengadministrasikan perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual dan negara-negara anggota pesertanya.[11]

Sejak tanggal 15 April 1994 tidak kurang dari 124 negara, termasuk Indonesia, telah menandatangani GATT-Putaran Uruguay. Disamping disepakati berdirinya WTO (World Trade Organization) untuk menggantikan GATT, salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah berkaitan dengan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), dimana di dalamnya mengatur materi tentang hak kekayaan intelektual.[12]

Saat ini keberadaan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi. Begitupula dengan masyarakat internasional yang mau tidak mau akan bersinggungan dan terlibat langsung dalam masalah hak kekayaan intelektual dalam keterkaitannya dengan perdagangan barang dan jasa secara antar negara.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional tidak akan terlepas dari perdagangan internasional. Sekarang ini negara sebagai pelaku perdagangan internasional terorganisasikan dalam sebuah wadah yang disebut World Trade Organization (WTO). Salah satu konsekuensi dari keikutsertaan sebagai anggota WTO maka semua negara peserta termasuk Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIP’s).[13]

  Dalam sejarah Indonesia, pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual PropertyrightsTRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

  1. PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

Hak Cipta adalah hak yang melindungi hasil olah pikir manusia berupa ekspresi yang dituangkan dalam karya nyata atas sebuah atau beberapa ide. Ide yang tidak dijadikan sebuah karya nyata tidak ada Hak Ciptanya. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah dimulai dari zaman Hindia Belanda dengan berlakunya Auteurswet 1912 Stbl. 600/1912. Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Dasar tahun 1945, keberlakuan Auteurswet 1912 tetap dipertahankan hingga terbitnya Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang terus diubah hingga berlaku Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku sekarang.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta memuat bebrapa hal baru, diantaranya pembentukan Dewan hak Cipta yang bertujuan untuk ”membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hak cipta”. Dewan Hak Cipta beranggotakan berbagai kalangan, baik dari pemerintah, organisasi profesi dan anggota masyarakat yang potensial untuk itu. Para anggota Dewan Hak Cipta diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.   

Terkait dengan pelaksanaan perlindungan Hak Cipta secara internasional melalui Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Artistik dan Sastra (Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works) pada tahun 1886, pada tahun 1931 ketika masih di bawah nama Hindia Belanda, Indonesia (Hindia Belanda) menjadi salah satu anggota yang mereservasi Konvensi tersebut melalui Roma Act. Salah satu peristiwa penting terjadi pada tanggal 19 Februari 1959 di bawah pemerintahan PM Djuanda, dimana Indonesia pernah keluar dari Konvensi tersebut untuk memfasilitasi para intelektual Indonesia untuk dapat mengalihbahasakan ciptaan dan literatur asing untuk dapat dipergunakan memajukan pendidikan bangsa tanpa harus membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya. Sekarang ini Indonesia telah secara resmi meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Cipta seperti Berne Convention dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 serta WIPO Copyright Treaty dengan Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Hak Cipta menggariskan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis (deklaratif) setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hak Cipta mencakup hal-hal berikut ini:

  • Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  • Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu;
  • Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  • Lagu atau pun musik baik yang ada liriknya maupun yang tidak ada liriknya, gubahan musik;
  • Drama, drama musikal, tari-tarian, karya-karya koreografi, pewayangan, dan pantomime;
  • Seni rupa dalam segala bentuknya, misalnya saja seni lukis, gambar, ukir-ukiran, kaligrafi, pahatan, patung, kolase, dan seni-seni terapan lainnya;
  • Arsitektural;
  • Peta;
  • Seni batik;
  • Fotografi;
  • Karya sinematografi;
  • Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, data base dan karya-karya lainnya yang merupakan hasil pengalihwujudan.

Hak Eksklusif mengandung Hak Ekonomi, yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan atau produk Hak Terkait dan Hak Moral, yakni hak Pencipta untuk tetap mendapatkan pengakuan atas kepemilikan Ciptaan tersebut. Secara umum perlindungan Hak Cipta diberikan kepada setiap karya asli yang diciptakan seseorang atau lebih Pencipta atau diberikan kepada Pemegang Hak Cipta di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, Sastra dan Hak Terkait (Related Rights) bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran. Di samping itu, Negara berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Hak Cipta adalah pemegang Hak Cipta atas beberapa Ciptaan berupa karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional, folklore, hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi serta karya seni lainnya.

Umumnya perlindungan Hak Cipta diberikan seumur hidup Penciptanya dan masih berlaku hingga 50 (lima puluh) tahun sejak Pencipta (terakhir) meninggal dunia yang mulai dihitung pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya sejak Pencipta (terakhir) meninggal dunia. Ada beberapa pengecualian jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut ketentuan Undang-undang Hak Cipta, seperti:

  1. Hak Cipta atas folklore, hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi serta karya seni lainnya yang dipegang oleh Negara berlaku tanpa batas waktu.
  2. Hak Cipta atas Program Komputer, sinematografi, fotografi, database, perwajahan karya tulis hasil pengalihwujudan yang berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan atau diterbitkan.
  3. Hak Cipta atas Potret seseorang yang berlaku hingga 10 (sepuluh) tahun sejak orang yang dipotret meninggal dunia.
  4. Hak Terkait bagi pelaku berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau audiovisual.
  5. Hak Terkait bagi Produser Rekaman Suara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut selesai direkam.
  6. Hak Terkait bagi Lembaga Penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak siaran tersebut pertama kali disiarkan.
  7. Hak Moral berlaku tanpa batas waktu.

Terhadap terjadinya pelanggaran di bidang Hak Cipta berupa:

  1. Gugatan ganti kerugian secara perdata yang diajukan Pencipta atau Ahli Warisnya dalam hal-hal, sebagai berikut:

     

     

     

     

    1. Peniadaan atau penghapusan nama Pencipta yang tercantum dalam Ciptaan;
    2. Pengakuan atas suatu Ciptaan oleh pihak ketiga;
    3. Penggantian atau pengubahan Judul Ciptaan; dan/atau
    4. Pengubahan isi Ciptaan.
  2. Bersamaan dengan diajukannya Gugatan, Pencipta atau Ahli Warisnya juga berhak meminta Penetapan Sementara kepada Pengadilan Negeri untuk menyita, menyerahkan atau menghentikan pengumuman atau perbanyakan Ciptaan yang dilanggar tersebut guna mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, menyimpan dan mengamankan alat bukti serta meminta kepada pihak yang melanggar untuk menyerahkan alat bukti terkait.
  3. Selain diajukan Gugatan, secara terpisah, Negara, sebagai delik biasa dapat menindak, atau Pencipta atau Ahli Warisnya dapat melaporkan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta kepada pihak yang berwenang, yakni Kepolisian RI dan Ditjen HKI. Ancaman hukuman terhadap pelanggar Hak Cipta minimal pidana penjara 1 (satu) bulan dan maksimal 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) apabila terbukti melakukan pelanggaran berupa pengumuman dan/atau perbanyakan Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Ahli Warisnya.
  1.  SISTEM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA.

Masyarakat yang tertib adalah masyarakat yang menjunjung tinggi dan patuh hukum. Produk hukum dalam bentuk Undang-undang yang merupakan produk legislatif dimaksudkan tidak hanya mengikat warga negara ataupun rakyat saja, melainkan mengikat setiap orang tanpa terkecuali yang berada di territorial negara itu. Kelemahan pemerintah Indonesia selama ini adalah tidak ditegakkannya hukum.[14] 

Indonesia memiliki catatan buruk dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Sebuah survei yang dilakukan kepada para pelaku bisnis asing menunjukkan Indonesia berada di daftar teratas negara paling buruk dalam perlindungan hak kekayaan intelektual untuk tingkat Asia.

Meskipun Indonesia dinilai telah berhasil meloloskan undang-undang baru yang akan meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual, tetapi aturan-aturan tidak ditegakkan secara efektif sama sekali, dan tingkat pembajakan di Indonesia masih termasuk yang tertinggi di dunia. Indonesia diberi skor nilai terburuk 8,5 dari maksimum 10 poin dibandingkan dengan 11 negara Asia lainnya dalam survei PERC dari 1.285 manajer asing yang diselenggarakan antara Juni dan pertengahan Agustus. Nol adalah skor yang terbaik. Singapura memimpin daftar negara paling menghargai hak kekayaan intelektual dengan skor nilai 1,5, diikuti oleh Jepang (2,1), Hong Kong (2,8), Taiwan (3,8) dan Korea Selatan (4,1). Di ujung lain dari skala, Vietnam kedua terburuk di 8,4, China mencetak 7,9, Filipina 6,84, India 6,5, Thailand 6,17, dan Malaysia 5,8.

Peringkat mencerminkan sebagian besar penelitian oleh industri perangkat lunak global, yang khawatir dengan mudahnya ketersediaan film bajakan dan software di kota-kota Asia meskipun pemerintah berjanji untuk mengambil tindakan keras.[15]

Amerika Serikat memasukan Indonesia dalam daftar hitam kejahatan hak cipta bersama dengan Kanada dan Aljazair. Sedangkan dua negara, China dan Rusia, masih ada di urutan teratas daftar negara yang paling banyak terjadi pelanggaran atas hak cipta.

Kanada untuk kali pertamanya masuk dalam daftar atas dasar kekhawatiran merebaknya pelanggaran hak cipta di sana. Sedangkan masuknya Indonesia dan Algeria dianggap merefleksikan makin mengkhawatirkannya penghargaan atas hak cipta di dua negara tersebut.

Sebanyak 192 kasus pelanggaran hak intelektual terjadi dalam periode Juli-Desember 2008. 112 Kasus ditangani polisi dan 80 kasus ditangani kejaksaan. Dari 112 kasus pelanggaran intelektual yang ditangani polisi, 106 kasus berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, tiga kasus di bidang merk, dan tiga kasus bidang hak desain industri. Adapun kasus di bidang hak kekayaan intelektual yang dilakukan Kejaksaan Agung sebanyak 80 kasus. Terdiri dari 61 kasus pelanggaran hak cipta, satu kasus hak paten, dua kasus desain industri, dan 15 kasus merk.[16]

Kasus pelanggaran hak cipta sendiri di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Setelah melonjak tinggi pada 2006, jumlah kasus pelanggaran berangsur-angsur turun dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dimiliki Mabes Polri, ada sebanyak 251 kasus terkait pelanggaran hak cipta yang ditemukan pihak berwajib pada 2004, sedangkan pada 2005 dan 2006 melonjak menjadi 423 dan 1439 kasus. Beruntung, pada tahun 2007 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 598 kasus. Sementara, lanjutnya, pada 2008 sampai akhir Juli baru terdapat 76 kasus penegakkan hukum terkait pelanggaran hak cipta di tanah air, ditambah 8 kasus hak paten dan 1 kasus terkait merk.

Penggandaan cakram optik bajakan masih menjadi primadona para pelaku pelanggaran. Pelanggaran terkait cakram optik mengambil porsi hingga 90 persen dari pelanggaran hak cipta. Berikut jumlah barang bukti cakram optik yang dikumpulkan kepolisian RI dari 2004 – Juli 2008:

Tahun          -           Jumlah
2004              -           459 keping

2005              -           2,8 juta keping

2006              -           5,28 juta keping

2007              -           2,14 juta keping

2008              -           1,38 juta keping (hingga Juli)[17]

Pada dasarnya, dari 7 bidang hak kekayaan intelektual, hak cipta memiliki kedudukan khusus. Kejahatan terhadap bidang hak kekayaan intelektual lain diklasifikasikan sebagai kejahatan atau delik aduan, pada hak cipta tetap delik biasa. Alasan dipertahankannya status delik biasa pada hak cipta disebabkan beberapa karakter khusus hak cipta, antara lain:[18]

  • Hak cipta lahir bukan karena pendaftaran;
  • Karya cipta yang dilindungi, apalagi berkat perkembangan teknologi mutakhir, sangat rentan untuk dibajak;
  • Keinginan para pelaku di bidang karya cipta agar pelanggaran hak cipta dihukum seberat-beratnya.

Pada dasarnya perlindungan terhadap hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Banyaknya pembajakan-pembajakan diatas, dikarenakan belum sadarnya masyarakat Indonesia terhadap pengakuan hak cipta maka sudah seharusnya ada tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hak cipta sehingga akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta.[19]

Demikian juga adanya ancaman pidana yang tetap menekankan pada aspek hukuman badan, disamping meningkatkan jumlah pidana denda, yang berbeda dari bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, sehingga seharusnya aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian dapat lebih aktif untuk melakukan pencegahan terhadap pembajakan hak cipta sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak cipta.

  1. PENUTUP
  1. KESIMPULAN

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, hak cipta bersifat deklaratif. Artinya, pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan. Dengan kata lain, hak cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun, ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912, yang kemudian dicabut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Meskipun perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap hak cipta telah ada sejak masa kolonial Belanda namun dalam penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-undang tersebut di lapangan belum mencapai hasil maksimal sehingga Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

  1. SARAN

Perlindungan terhadap hak cipta yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia harus disosialisasikan secara intensif kepada masyarakat luas sehingga bisa menimbulkan kesadaran di masyarakat akan arti pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta. Dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat luas tersebut maka diharapkan penegakkan hukum atas ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengalami kendala di lapangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Bandung: PT Alumni, 2005

Adi Sulistiyono, Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), Surakarta:LPP UNS dan UNS Press, 2008

Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights; Kajian Hukum Terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual dan Kajian Hukum Komparatif Hukum Paten, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006 

Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam menghadapi Era Globalisasi, Pekanbaru:UIR Press, 2006

ARTIKEL DAN JURNAL

Vetti Rina Prasetyas, Problematika Hak Cipta di Indonesia: Masalah Upaya Perlindungannya, Widyariset, vol. 2, 2001

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

INTERNET

http://www.detikinet.com/read/2008/08/11/103523/986280/399/pelanggaran-hak-cipta-di-indonesia-naik-turun.

http://nasional.vivanews.com/news/ read / 53933 – indonesia _ masuk _ daftar_ hitam_as

http://www.tanyahukum.com/paten – merek – dan – hak – cipta / 23 / aspek – perlindungan-hukum-terhadap-hak-cipta-di-indonesia/

http://tekno.kompas.com/read/2010/08/25/17502973/Perlindungan.Hak.Cipta.. Indonesia. Terburuk. di.Asia,

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta


[1] Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam menghadapi Era Globalisasi, Pekanbaru:UIR Press, 2006, hal. 1

[2] Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Bandung: PT Alumni, 2005, hal.1

 

 

 

[3] Ibid., hal. 7

 

 

 

[4] Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights; Kajian Hukum Terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual dan Kajian Hukum Komparatif Hukum Paten, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 1

 

 

 

[5] Lihat Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Bab I pasal 1 tentang ketentuan umum

 

 

 

[7] http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, diakses pada tanggal 4 Oktober  2011.

 

 

 

[8] Ibid.

 

 

 

[9] Ibid.

 

 

 

[10] Adi Sulistiyono, Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), Surakarta:LPP UNS dan UNS Press, 2008, hal. 11

 

 

 

[11] Ibid., hal. 18

 

 

 

[12] Ibid., hal. 19

 

 

 

[13] Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 4 

 

 

 

[14] Syafrinaldi, Op. Cit., hal. 70.

 

 

 

[18] Achmad Zen Umar Purba, Op. Cit., hal 135

 

 

 

[19] Vetti Rina Prasetyas, Problematika Hak Cipta di Indonesia: Masalah Upaya Perlindungannya, Widyariset, vol. 2, 2001, hal. 173

 

 

 

 

 

 

 

About Lukamnul Hakim, S.Kom