Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Tabanan
Home / Artikel / PERKEMBANGAN HUKUM ASURANSI SYARIAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

PERKEMBANGAN HUKUM ASURANSI SYARIAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh : Imdad

  1. PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang

Umat Islam sebagai bahagian terbesar dari bangsa Indonesia jauh sebelum masa kemerdekaan telah menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, bahkan telah masuk dan melebur serta menjadi bagian dari norma masyarakat Indonesia sejak masuknya ajaran Islam pada abad ke 7 Masehi.[1]

Pada hakikatnya tuntutan terhadap eksistensi Hukum Islam di belahan dunia Islam manapun, termasuk Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari tuntutan ketaatan pada ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi pedoman dalam segala bidang kehidupan manusia yang salah satunya adalah bidang ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, umat Islam meyakini bahwa Allah SWT telah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pengharaman riba tersebut kemudian menjadi perdebatan serius ketika masyarakat Indonesia hanya mengenal satu sistem asuransi konvensional yang operasionalisasinya didasarkan pada sistem bunga yang oleh sebagian kalangan disamakan dengan riba.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia yang dipelopori oleh PT Asuransi Takaful Indonesia yang berdiri pada tahun 1994[2] merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia yang belum memperoleh pelayanan jasa asuransi

Bersandar pada kenyataanbahwa otensisemakin

Meskipun demikian, perkembangan asuransi syariah di Indonesia yang cukup pesat bukan tanpa tantangan, masih adanya anggapan bahwa asuransi syariah tidak berbeda secara substansi dengan asuransi konvensional serta kebutuhan akan adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung perkembangan asuransi syariah, menjadi kendala yang harus segera dicari solusinya sehingga berdampak positif bagi perkembangan asuransi syariah di tanah air.

Dalam makalah ini penulis ingin menggali lebih jauh mengenai perkembangan hukum asuransi syariah di Indonesia, yang di harapkan dari pembahasan tersebut dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan asuransi syariah di Indonesia sekaligus dapat menjadi referensi dalam mengkaji persoalan seputar hukum asuransi syariah di masa mendatang.

 

  1. Perumusan Masalah

Yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah seputar perkembangan hukum asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari pembahasan tersebut, penulis berupaya menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana sejarah perkembangan asuransi syariah di Indonesia?
  2. Bagaimana perkembangan hukum yang menjadi landasan bagi beroperasinya sistem asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
  1. PEMBAHASAN
  1. SEJARAH PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Asuransi “verzekering” (bahasa belanda) berarti pertanggungan, ada dua pihak terlibat dalam perjanjian asuransi, pihak pertama sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat terjadinya.[3]

Pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1 “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi.

Asuransi pada awalnya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Bisnis asuransi kemudian masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang pada waktu itu masih bernama Nederlands Indie. Keberadaan asuransi di Indonesia sebagai akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya.[4] Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan.

Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya. Manfaat dan peranan asuransi belum dikenal oleh masyarakat, lebih-lebih oleh masyarakat pribumi.[5]

Jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada waktu itu masih sangat terbatas dan sebagian besar terdiri dari asuransi kebakaran dan pengangkutan. Asuransi kendaraan bermotor masih belum memegang peran, karena jumlah kendaraan bermotor masih sangat sedikit dan hanya dimiliki oleh Bangsa Belanda dan Bangsa Asing lainnya. Pada zaman penjajahan tidak tercatat adanya perusahaan asuransi kerugian satupun. Selama terjadinya Perang Dunia II kegiatan perasuransian di Indonesia praktis terhenti, terutama karena ditutupnya perusahaan- perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris.[6]

Adapun pengertian asuransi syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Sejarah asal-usul asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional sebagaimana disebutkan di atas, praktik asuransi syariah berawal dari budaya suku Arab sebelum zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan aqilah yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan dibayar dengan uang darah (diyat) sebagai konpensasi bagi saudara terdekat dari terbunuh, dengan cara mengumpulkan dana yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak disengaja.

Konsep aqilah ini kemudian diformulasi berdasarkan prinsip syariah sehingga menjadi asuransi syariah, oleh karenanya praktik asuransi syariah adalah pengembangan prinsip tolong menolong melalui dana tabarru’ juga memasukkan unsur investasi baik dengan akad bagi hasil (mudharabah) maupun fee (wakalah).[7]    

Di Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dilaksanakan, umat Islam gagal memasukkan nilai-nilai yang ada dalam Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan UUD 1945.[8] Akibat dari kegagalan ini, Hukum Islam mengalami kesulitan dalam perkembangan selanjutnya dan selalu berhadapan dengan politik hukum negara.

Pada zaman Orde Lama perkembangan, hukum Islam jalan di tempat, politik hukum pemerintah tidak memihak kepada Islam, banyak tokoh-tokoh Islam ditangkap dan dipenjara tanpa diadili.[9] Bahkan saat itu dari sumber yang terpercaya menyebutkan, bahwa salah seorang petinggi ABRI waktu itu meyebut setelah tumbangnya komunis maka Islam menjadi musuh ABRI berikutnya. Sikap Islam phobi ini sangat terasa mulai dari 1965 sampai pada 1987, bahkan oleh kelompok lain sampai saat ini.

Sejak akhir tahun 1980-an pemerintah secara pelan-pelan menuju pemahaman sampai akhirnya pada tahun 1990 mulai merangkul ummat Islam. Hal ini antara lain ditandai dengan izin Soeharto mendirikan ICMI yang kemudian dipimpin Habibie, izin (bahkan beliau yang meyempurnakan nama) Harian Republika dan juga bank Islam pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang nama ini juga disempurnakan beliau, dan menjadi pemodalnya.[10]

Berdirinya Bank Muammalat Indonesia sebagai bank Islam pertama di Indonesia memberikan pengaruh yang besar bagi pengembangan sistem eknomi syariah di tanah air termasuk asuransi syariah yang kemudian berdiri pada tahun 1994 dipelopori oleh PT Asuransi Takaful Indonesia.[11]

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Hingga Agustus 2007 perusahaan asuransi syariah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia berjumlah sebanyak 47 buah perusahaan.[12] nilai (value) yang besar kepada perekonomian nasional.

Dengan demikian harapan sebagian umat Islam yang menghendaki adanya sistem asuransi yang sesuai dengan Hukum Islam telah menjadi kenyataan, terlepas dari masih adanya berbagai pendapat dan pandangan bahwa praktik asuransi syariah di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah bahkan tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional.

  1. ASURANSI SYARIAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah keliru, sesuai nasihat IMF (International Monetary Fund) izin usaha 16 Bank Umum Nasional dicabut pada 1 November 1997, terjadilah efek domino yang meluluhlantakkan sistem perbankan Indonesia,[13] yang kemudian berdampak pada munculnya krisis multidimensional melahirkan perubahan besar dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian melahirkan era baru yang disebut dengan era reformasi.

Di era reformasi hukum mengalami perkembangan yang amat  pesat berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk menggantikan peraturan lama yang dipandang tidak sesuai dengan perkembangan. Perkembangan tersebut tentu mempengaruhi politik Hukum Islam dalam tata hukum nasional.[14]

Pada masa inilah ekonomi syariah termasuk asuransi syariah menjadi primadona baru dalam sistem perekonomian di tanah air karena dipandang tahan terhadap krisis ditengah bergugurannya lembaga keuangan konvensional. Kondisi demikian mau tidak mau menjadi perhatian pemerintah dan lembaga legislatif untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kehadiran sistem ekonomi syariah.

Pada tanggal 10 Nopember 1998 lahir Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182. Meskipun undang-undang ini mengatur tentang perbankan akan tetapi lahirnya Undang-undang ini merupakan sebuah pengakuan terhadap eksistensi sistem ekonomi yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Pelembagaan prinsip syariah ini, tentu saja pada gilirannya akan semakin memperkuat otoritas Hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah. Operasional sistem ekonomi syariah ditengah praktik sistem ekonomi kontemporer diharapkan menjadi satu sistem ekonomi alternatif sebagai pengganti sistem ekonomi berbasis bunga, dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) menjadi satu karakteristik umum yang melandasi totalitas sistem operasional kegiatan usaha.[15]

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa secara etimologis pengertian bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar darinya yakni suatu pemberian hasil untuk orang yang mengolah/menanami tanah dari yang dihasilkannya, seperti: setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[16]

Pada tahun 2006 kembali dilakukan terobosan dalam pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia dengan lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan baru pada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah.

Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan kewenangan baru pada Pengadilan Agama dimana pada pasal 49 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

  1. perkawinan;
  2. waris;
  3. wasiat;
  4. hibah;
  5. wakaf;
  6. zakat;
  7. infaq;
  8. shadaqah; dan
  9. ekonomi syari'ah.

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, meliputi:

  1. bank syari’ah;
  2. asuransi syari’ah;
  3. reasuransi syari’ah;
  4. reksadana syari’ah;
  5. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
  6. sekuritas syari’ah;
  7. pembiayaan syari’ah;
  8. pegadaian syari’ah;
  9. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah;
  10. bisnis syari’ah; dan
  11. lembaga keuangan mikro syari’ah.

 Pemberian kewenangan tersebut adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan mengingat asuransi syariah adalah lembaga keuangan yang didirikan dan dioperasikan berdasarkan Hukum Islam dan Pengadilan Agama adalah satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia yang sumber hukum materiilnya berdasarkan Hukum Islam.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama, oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di pengadilan lain, terlebih lagi sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 3 tahun 2006 alinea ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.[17]

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:[18]

  1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
  2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
  3. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun sistem ekonomi syariah telah mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun masih terbatas pada bidang tertentu saja khususnya perbankan syariah yang bahkan telah memiliki Undang-undangnya sendiri dengan disahkannya Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya sidang paripurna DPR RI pada tanggal 16 Juni 2008, sebanyak sembilan fraksi secara bulat menyetujui pengesahan RUU menjadi UU Perbankan Syariah. Hanya satu fraksi yakni dari Partai Damai Sejahtera yang menyatakan menolak. Dengan begitu, karena perbandingan yang jauh antara jumlah yang menerima dan menolak, membuat RUU Perbankan Syariah lolos sebagai aturan baru.

Berbeda dengan Perbankan Syariah, hingga saat ini asuransi syariah belum memiliki aturan khusus yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Ketiadaan aturan tersebut menyebabkan landasan operasional perasuransian syariah di Indonesia masih mengandalkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Mengingat aturan tentang asuransi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini masih sebatas pada operasional asuransi konvensional sehingga secara umum tidak bisa diterapkan kepada asuransi syariah.

Aturan perundang-undangan mengenai asuransi dapat ditemukan pada KUHPerdata pada Pasal 1774 yang mengkategorikan perjanjian asuransi (pertanggungan) dalam kelompok perjanjian untung-untungan, oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum asuransi syariah karena adanya unsur judi (maysir) yaitu adanya unsur untung rugi yang digantungkan pada kejadian yang belum tentu karena asuransi syariah tidak didasarkan untung rugi tapi didasarkan konsep tanggung jawab dan tolong menolong.[20]Demikian juga dalam KUHD, Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 kesemuanya belum membedakan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah sehingga ada beberapa ketentuan yang tidak bisa diterapkan kepada asuransi syariah karena bertentangan dengan prinsip syariah.[21] Oleh karenanya kebutuhan akan adanya aturan yang khusus mengenai perasuransian syraiah tidak bisa dielakkan lagi guna mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

  1. PENUTUP
  1. Kesimpulan

Berbeda dengan asuransi konvensional yang mengandung unsur maysir karena bersifat untung-untungan dan unsur investasi yang berbasis bunga maka praktik asuransi syariah adalah pengembangan prinsip tolong menolong melalui dana tabarru’ juga memasukkan unsur investasi sesuai prinsip syariah baik dengan akad bagi hasil (mudharabah) maupun fee (wakalah).

Asuransi syariah mulaiberkembang di Indonesia pada awal tahun 1990-an dan terus berkembang pesat di berbagai wilayah di Indonesia seiring dengan makin dikenalnya sistem ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga sehingga dipandang tidak sejalan dengan syariah Islam yang menjadi keyakinan sebagian besar rakyat Indonesia.

Perkembangan asuransi syariah yang menggembirakan di Indonesia tidak diiringi dengan perkembangan perangkat aturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dasar hukum asuransi syariah masih menggunakan aturan perundang-undangan asuransi konvensional yang dalam beberapa hal tidak sejalan dengan prinsip syariah.

  1.  Saran

Kehadiran asuransi syariah yang telah mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan sumber daya yang ada sehingga dapat membuktikan bahwa sistem asuransi syariah tidak hanya sekedar beda dengan sistem asuransi konvensional tetapi juga memberikan manfaat nyata terutama dalam mensejahterakan masyarakat.

Potensi asuransi syariah yang sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam harus direspon positif oleh berbagai kalangan, termasuk para pembuat kebijakan, khususnya lembaga legislatif dan pemerintah untuk melahirkan berbagai aturan perundang-undangan yang mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

  1. BUKU-BUKU

Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, Jakarta, 2001.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Al-Ma’arif, Bandung, 1987.

Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

  1. ARTIKEL DAN JURNAL

Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan ke-2, Banten 2007.

Abdul Manan, Hukum Islam dalam Bingkai Pluralisme Bangsa, Makalah dalam Seminar Nasional "Hukum Islam dalam Bingkai Pluralisme Bangsa" yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 27 Oktober 2008 dalam rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga ke-57 tahun 2008.

Dadan Muttaqien,  Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Asuransi syariah Pasca Disahkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Asuransi Syariah, Mimbar Hukum dan Peradilan, no. 70, PPHIMM, Jakarta, 2010

Hasbi Hasan, Ekonomi Syariah dalam Politik Hukum Nasional, Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 68, PPHIMM, 2009

  1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang asuransi.

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

  1. INTERNET

Anonim, Mengenal Konsep Asuransi Syariah, http://wahyu15.wordpress.com/artikel/, diakses 13 Januari 2010

http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-asuransi/, diakses 17 Januari 2010

Sofyan S. Harahap, Soeharto dan Bank Islam di Indonesia, http://sofyan.sjafri.cm/2009/06/03/ soeharto-dan-bank-islam-di-indonesia/#more-108, diakses pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010.       


[1] Hasbi Hasan, Ekonomi Syariah dalam Politik Hukum Nasional, Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 68, PPHIMM, 2009, hal. 117.

 

[2] Anonim, Mengenal Konsep Asuransi Syariah, http://wahyu15.wordpress.com/artikel/, diakses 13 Januari 2010

 

[3] Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 1

 

[5] Ibid.

 

[6] Ibid.

 

[7] Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 11

 

[8] Abdul Manan, Hukum Islam dalam Bingkai Pluralisme Bangsa, Makalah dalam Seminar Nasional "Hukum Islam dalam Bingkai Pluralisme Bangsa" yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 27 Oktober 2008 dalam rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga ke-57 tahun 2008, hal.1

 

[9] Ibid., hl. 2

 

[10] Sofyan S. Harahap, Soeharto dan Bank Islam di Indonesia, http://sofyan.sjafri.cm/2009/06/03/ soeharto-dan-bank-islam-di-indonesia/#more-108, diakses pada hari rabu tanggal 02 juni 2010 jam 14.00 WIB

 

[11] Anonim, Mengenal Konsep Asuransi Syariah, http://wahyu15.wordpress.com/artikel/, diakses 13 Januari 2010

 

[12] Zainuddin Ali, Op. Cit.,hal. 20.

 

[13] Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 191.

 

[14] Ibid., hal. 26.

 

[15] Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, Jakarta, 2001, hal. 137.

 

[16] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Al-Ma’arif, Bandung, 1987, hal. 158-159.

 

[17] Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan ke-2, Banten 2007, hal. 9

 

[18] Ibid, hal. 8

 

[19]  Dadan Muttaqien,  Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perbankan syariah Pasca Disahkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Mimbar Hukum dan Peradilan, no. 70, PPHIMM, Jakarta, 2010, hal. 143 

 

[20] Gemala Dewi, Op. Cit., hal. 197   

 

[21] Ibid, hal. 198-199

 

About Lukamnul Hakim, S.Kom