Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Tabanan
Home / Artikel / PERANAN BANK DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PERANAN BANK DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

 

Oleh : Imdad

  1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang telah diketahui oleh banyak orang, “bank” dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindah uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan rakyat banyak, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Dengan demikian bank tidak terlepas dari masalah keuangan, aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan Funding dan menyalurkannya kembali kepada yang membutuhkan dana (Lending).

Penghimpunan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh Bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berniat untuk menanamkan dananya.

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit. Besarnya bunga kredit yang diberikan pihak bank sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjamanan dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan, pengaruh besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Dalam makalah ini Penulis akan memaparkan mengenai fungsi dan tujuan lembaga perbankan di Indonesia serta sejauhmana Peranan bank dalam mendukung pembangunan nasional.

 

  1. PERUMUSAN MASALAH

Yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah seputar peranan bank dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini penulis ingin membahas lebih jauh persoalan tersebut untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

  1. Apa fungsi dan tujuan lembaga perbankan Indonesia?
  2. Bagaimana peran perbankan di Indonesia dalam menggerakkan roda pembangunan nasional?

 

  1. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Penulisan makalah mengenai peranan bank dalam pembangunan nasional ini bertujuan sebagai berikut;

  1. Untuk mengetahui fungsi dan tujuan perbankan yang ada di Indonesia.
  2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan bank di Indonesia dalam menggerakkan roda pembangunan nasional.

Adapun kegunaan dari hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

  1. Dapat menjadi sumber referensi bagi yang ingin mengetahui dan mempelajari fungsi dan tujuan lembaga perbankan di Indonesia.
  2. Dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan bank di Indonesia dalam menggerakkan roda pembangunan nasional.

    1. Dapat menjadi bahan rujukan bagi penulisan berikutnya mengenai permasalahan seputar peranan perbankan dalam pembangunan suatu negara.

 

  1. TINJAUAN PUSTAKA
  1. FUNGSI DAN TUJUAN LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara.[1] Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.[2]

Di Indonesia masalah yang terkait dengan perbankan diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Dalam penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ahli eknomi Universitas Gajah Mada Mubyarto sebagaimana dikutip Chatamarrasjid Ais[3] merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi Pancasila mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

  1. Dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi adalah soko guru perekonomian.
  2. Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang terpenting adalah moral.
  3. Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial.
  4. Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
  5. Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan mengandung pengertian bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut tercermin bahwa fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dan (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memrlukan dana (lacks of funds).

Bank sebagai lembaga yang berfungsi sebagai financial intermediary atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni: pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagai institusi yang amat penting peranannya dalam masyarakat, bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.[4]

Karena demikian eratnya kaitan antara Bank dan uang berdasarkan pengertian di atas, maka bank disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang masyarakat (to receive deposits) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Kemudian uang tersebut dikembalikan lagi pada masyarakat dalam bentuk kredit (to make loans).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga beroorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan sosial.[5] Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Perbankan yang berbunyi, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

 

  1. PERANAN BANK DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Dunia perbankan memiliki hubungan yang sangat erat dengan maju mundurnya perekonomian suatu negara. Jika sistem perbankan suatu negara sehat, maka ia akan menunjang pembangunan ekonomi. Sebaliknya apabila sistem perbankan suatu negara tidak sehat akan berdampak tidak baik bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu terwujudnya suatu sistem perbankan yang sehat perlu terus dilakukan secara berkesinambungan dan lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat itu adalah bank sentral.

Secara umum, peranan bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, perlu diwujudkannya sistem perbankan yang sehat dan efisien itu, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara.[6] sedangkan secara khusus Bank Sentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyarakat penyimpan dana dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian.[7]

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peran yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Sejarah telah membuktikan bagaimana para bankir Amerika Serikat seusai perang dunia II, menopang perusahaan-perusahaan raksasa untuk memperluas jaringan investasi, produksi dan perdagangan di Eropa dan Jepang yang notabene berarti menguasai ekonomi dunia. Para ahli keuangan dan perbankan mereka telah menempati posisi-posisi kunci pada badan-badan dunia seperti World Bank, IMF, OECD, GATT dan sebagainya.

Hal yang sama juga terjadi pada ekonomi Jepang yang walaupun ditopang oleh Amerika, telah secara cepat bisa bangkit dan maju melalui sektor moneter dan perbankan yang kemudian mendorong para industrialis dan padagang memacu produksi dan memperluas jaringan distribusi di berbagai penjuru dunia.

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki potensi untuk terus berkembang memacu pertumbuhan ekonominya dan hal ini dapat dilakukan apabila ditunjang sepenuhnya oleh pembiayaan Bank sebagai mitra usaha penyedia dana dan pelayanan kelancaran arus pembayaran uang. Dalam kaitan inilah bank disebut sebagai agent of development atau alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan.[8] 

Peranan kebijaksanaan moneter dalam suatu perekonomian biasanya nampak jelas pada waktu perekonomian tersebut berusaha untuk menciptakan dan memelihara suatu tingkat kestabilan eknomi. Kebijaksanaan moneter dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang terorganisir seperti Bank Central, Bank Umum, Bank Pembangunan dan lembaga keuangan non bank, bisa digunakan untuk menggairahkan pembentukan dana masyarakat untuk membiayai kegiatan ekonomi sesuai dengan kualitas dan tahap-tahap pembangunan.

Kebijaksanaan moneter yang baik dan dilakukan dengan waktu yang tepat dapat merupakan bantuan yang sangat berharga untuk merendahkan suatu kelesuan ekonomi yaitu melalui isi pengaturan persyaratan kredit yang dapat mempengaruhi iklim financial sehingga melalui kredit yang bisa diperoleh dengan mudah akan mendorong hasil konsumsi para konsumen sehingga bisa menambah kegairahan pasar dan kegiatan ekonomi masyarakat. [9]

Sistem moneter termasuk lembaga keuangan, merupakan sarana untuk pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat. Pembentukan tabungan ini sangat diperlukan bagi sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbaiki perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat modern membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat. Bank dengan segala perangkat dan jaringan bisnisnya adalah mitra masyarakat yang terampil dan terpercaya, dalam hal ini ada dua macam masyarakat yang berhubungan dengan Bank, yaitu para nasabah dan masyarakat umum. Para nasabah adalah masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung dengan Bank

  • Para penyimpan uang baik dalam bentuk giro, deposito atau tabungan.
  • Para penerima kredit bank.
  • Penerima transfer uang.
  • Pengirim transfer uang.
  • Para pedagang perantara pasar modal.

 Ekonomi masyarakat akan tumbuh berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Bank dalam melayani kebutuhan masyarakat.   

  

  1. PEMBAHASAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga ini dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (lack of funds). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, termasuk melayani pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.[10]

Oleh karena begitu pentingnya fungsi perbankan, maka dalam pengelolaannya harus didasarkan pada peraturan-peraturan yang tepat dan jelas. Peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan, agar perbankan memiliki landasan gerak yang kokoh sehingga mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan juga untuk meningkatkan kemajuan perbankan secara berkelanjutan dan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional.

Dalam rangka mengaktualisasikan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa paket kebijaksanaan yang dikeluarkan dalam periode tertentu sebagai langkah penyesuaian pengembangan masyarakat. Misalnya paket kebijakan deregulasi periode 1988-1991. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan Menteri Keuangan, dan surat keputusan direksi Bank Indonesia.[11]

Berkait dengan paket kebijaksanaan deregulasi, pada tanggal 27 Oktober 1988 Menko Ekuin Radius Prawiro mengumumkan serangkaian kebijaksanaan baru berupa paket deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan (KMP).[12] Paket inilah yang lebih dikenal dengan sebutan Pakto 1988 yang dijadikan aturan dasar bagi pengelolaan keuangan dalam usaha perbankan di Indonesia secara drastic, dimana salah satu isi pakto 1988 tersebut adalah adanya kemudahan untuk dapat mendirikan bank swasta baru dengan modal setornya untuk bank umum dan bank pembangunan swasta minimal 10 (sepuluh) milyar.[13]

Dengan adanya Pakto 1988, telah mendorong para pengusaha/konglomerat untuk berbondong-bondong mendirikan bank, sehingga berdirilah berpuluh-puluh bank dalam dua tahun terkahir repelita V. banyaknya jumlah perbankan waktu itu lebih ditekankan pada kemampuan permodalan tanpa didukung dengan manajemen yang baik dengan mengacu pada pedoman operasional atas dasar prinsip kehati-hatian sehingga mengakibatkan adanya krisis perbankan.

Di Indonesia krisis perbankan dapat dilihat pada kasus Bank Summa yang membuat geger masyarakat di penghujung tahun 1992. Krisis ini berlanjut dan mencapai klimaksnya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, dalam hal ini Menteri Keuangan Kabinet VII yaitu Marie Muhammad mengeluarkan Keputusan Menteri No. 86/MK/97 tertanggal 1 Nopember 1997 tentang pencabutan izin usaha 16 Bank Umum Swasta, kemudian pada tanggal 13 Maret 1999 diumumkan lagi pencabutan izin usaha dan likuidasi 38 bank, 7 bank diambil alih dan 9 bank lainnya masuk rekapitalisasi. Pencabutan izin usaha tahun 1999 merupakan titik puncak krisis perbankan khususnya dan krisis moneter pada umumnya.

Dalam kondisi seperti itu, kiranya tindakan pemerintah mencabut izin usaha bank dan melikuidasi bank dapat dipahami. Walaupun pada sisi lain tindakan melikuidasi bank membawa dampak yang cukup berat dalam kaitannya dengan perbankan secara keseluruhan dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.

Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank runs and panics. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus, Industri perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang apabila diamati akar penyebabnya (root causes) adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati (prudent) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan (practices and governance) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.

Tantangan lain yang dihadapi bank adalah berpalingnya nasabah tradisional bank kepada sumber pembiayaan lain. Tersedianya banyak alternatif sumber dana bagi perusahaan-perusahaan besar yaitu antara lain dari perusahaan-perusahaan modal ventura, perusahaan-perusahaan leasing, perusahaan-perusahaan hire-purchase, perusahaanperusahaan anjak piutang, perusahaan-perusahaan forfeiting, pasar uang, dan pasar modal dengan berbagai debt instrumentsnya seperti promissory notes dan obligasi serta equity instrumentnya mempertajam persaingan yang dihadapi bank. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk melakukan kegiatan di pasar modal mempersempit kemampuan bank dalam menyalurkan dananya sehingga menjadi alasan bagi bank untuk melakukan kegiatan pada pemberian kredit yang berisiko tinggi yang pada gilirannya berakibat pada keamanan dan kesehatan industri perbankan.

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit yang disalurkan kepada kelompok usahanya sendiri. Pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat.

Padahal praktik seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Untuk mendapatkan dan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat, industry perbankan harus diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung (direct regulation) maupun peraturan tidak langsung (indirect regulation). Peraturan langsung bertujuan mengurangi kewenangan pengurus bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang memberikan kredit kepada suatu perusahaan melebihi prosentase tertentu dari modalnya. Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada pemberian insentif yang bertujuan mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank, misalnya melalui penerapan peraturan mengenai persyaratan risk-based capital.

Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah. Produk bank berupa pemberian kredit menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan nasabah. Aset bank dalam bentuk pemberian kredit tersebut hanya dapat ditagih oleh bank sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit yang disepakati bank dengan nasabahnya. Singkat kata, utang bank adalah utang yang setiap saat dapat ditagih dan wajib dibayar sedangkan piutang bank hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu. Demikian bank terekspose kepada kemungkinan terjadinya kekurangan dana apabila nasabah penyimpan menarik simpanannya pada bank. Kondisi ini terjadi apabila mereka kehilangan kepercayaan kepada bank. Itulah sebabnya bank disebut sebagai lembaga kepercayaan.

Sementara itu, kurang transparannya bank menyebabkan reputasi merupakan masalah sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bank. Rumor dapat memperlemah kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Industri perbankan tidak saja rawan dirampok oleh pengurus dan atau pemiliknya tetapi juga rawan sebagai tempat penyembunyian hasil kejahatan. Itulah sebabnya bank harus mengenal nasabahnya yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer Principe) dan juga menerapkan prinsip kenali karyawan (know your employee). Dengan menerapkan kedua prinsip itu maka reputasi bank akan terjaga dan kepercayaan nasabah meningkat.

Pengalaman menunjukan bahwa penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-larut sehingga merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Padahal untuk menyelesaikan bank bermasalah telah diberlakukan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan penyelesaian perusahaan non bank. Maksudnya adalah agar penyelesaian bank bermasalah dapat dilakukan dengan cepat. Kecepatan penyelesaian bank bermasalah merupakan kunci terciptanya kepercayaan masyarakat. Berkurangnya kepercayaan terhadap suatu bank dengan mudah menyebar ke bank lain yang pada dasarnya sehat. Ini terjadi karena nasabah mengetahui bahwa apabila terjadi rush, maka nilai aset bank akan turun dengan cepat sehingga nasabah akan berupaya menarik simpanannya sebelum nasabah yang lain.

Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga pilar, yaitu pengawasan, internal governance dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank serta disiplin pasar. Melibatkan internal governance dalam melakukan pengawasan karena bank merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen bank yang sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetitif dan punitive atas kegagalan bersaing di pasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan.

Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin yang permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat berjalan efektif. Alasan dasar bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian lembaga penjamin simpanan adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan tersebut dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggung jawab adalah suatu pendekatan yang adil dan tepat.

Dengan demikian, bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian, mendukung sistem moneter yang aman dan efisien sekaligus mencegah pengurus bank mengambil risiko berlebihan yang pada gilirannya menghindari kemungkinan bailout oleh pemerintah.

 

  1. KESIMPULAN

Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembalai kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Tujuan daripada Perbankan Indonesia yaitu, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan dari kesejahteraan rakyat banyak.

Bank memiliki Peranan besar dalam mendukung kegiatan dunia usaha untuk membantu dan mendorong kegiatan ekonomi. Pengalaman krisis perbankan di Indonesia tahun 1997-1998 membuktikan bahwa sistem perbankan yang tidak sehat akan meruntuhkan perekonomian suatu negara. Perkembangan dunia perbankan merupakan bagian utama dari sisi keuangan suatu negara, karena tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah dalam menggalakkan sistem perkreditan bagi masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian suatu negara.

 

 

 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

 

BUKU-BUKU

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007.

Chatamarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.

Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Muyassarotussolichah, Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia; Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),Yogyakarta: Cakrawala, 2005.

Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta:Intermedia, 1995.

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

 


[1] Chatamarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 7

[2] Ibid.

[3] Ibid, hal. 18

[4] Ibid, hal. 3  

[5] Ibid, hal. 19

[6] Ibid, hal 153

[7] Ibid.

[8] Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal 2

[9] Ibid, hal. 4

[10] Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996 hal. 1

[11] Muyassarotussolichah, Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia; Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),Yogyakarta: Cakrawala, 2005, hal. 2

[12] Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 29

[13] Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta:Intermedia, 1995 hal. 24

About Lukamnul Hakim, S.Kom