Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Tabanan
Home / Artikel / PENULISAN BERITA ACARA SIDANG SESUAI STANDAR MAHKAMAH AGUNG DAN EYD

PENULISAN BERITA ACARA SIDANG SESUAI STANDAR MAHKAMAH AGUNG DAN EYD

Oleh : MARIYATUL QIBTIYAH, S.H.I.

  1. LATAR BELAKANG

Berita Acara Sidangadalah akta autentik yang berisi proses pemeriksaan perkara dalam persidangan. keotentikanBAS dikarenakan BAS dibuat oleh pejabat resmi negara dan ditandatangani oleh Panitera/PP yang bersangkutan dan Ketua Majelis[1] yang telah menyidangkannya. BAS merupakan potret jalanya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dari awalsampai akhir yakni sampai dibacakannya putusan/penetapan oleh Ketua Majelis dalam suatu persidangan.

Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan sebuah putusan atau penetapan hakim, sebaik apapun putusan atau penetapan hakim tanpa didukung dengan suatu berita acara sidang yang memadahi, baik dan benar yang sesuai dengan fakta persidangan maka hanyalah sebuah karangan mejelis hakim belaka.[2]

Penulisan berita acara sidang yang baik dan benar adalah penulisan yang mengikuti kaedah hukum acara perdata dan sesuai penulisan Ejaan Bahasa Indonesia yang diperbaruhi (EYD).

Tema paper ini, Penulis angkat karena menurut Penulis selama ini masih sering dijumpai penulisan Berita Acara Sidang yang kurang benar, baik dari format penulisan, tata penulisan kata dalam kaidah Bahasa Indonesia yang tidak sesuai dan juga bahasa yang digunakan penulisan BAS tidak baku. Setelah melakukan interview dengan pihak-pihak yang terkait, kesalahan penulisan ini dikarenakan SDM yang kurang memahami tata cara penulisan BAS dan juga kurangnya pemahaman mereka terhadap Kaidah Bahasa Indonesia, serta kurangnya Pelatihan mengenai penulisan BAS itu sendiri secara menyeluruh, karena selama ini para Panitera Pengganti hanya belajar secara otodidak.

Permasalahan yang telah Penulis temukan pada saat observasi berkas perkara baik untuk perkara Gugatan maupun Permohonan adalah banyaknya kesalahan penulisan kata “ di” ketika menjadi preposisi (kata depan), menjadi  prefiks (awalan kata kerja), penggunaan huruf kapital yang kurang sesuai, kesalahan penulisan nama, status Pemohon menjadi Penggugat atau Termohon  menjadi Pemohon, penulisan tanggal yang tidak seharusnya dan juga kesalahn penulisan yang lain yang disebabkan kurangnya ketelitian ketika membuat dan memeriksa BAS setelah dibuat. dan yang paling sering Penulis temukan yaitu penggunaan bahasa daerah yang tidak disertai arti kata dalam bahasa Indonesia.

Dalam Paper ini penulis akan mengupas dengan tuntas bagamaina cara menulis BAS yang benar, baik mengenai format penulisan maupun penerapan Kaidah Bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD, sertasolusi yang Penulis tawarkan agar para pihak yang terkait dengan pembuatan BAS ini menjadi profesional dan dapat menjadi role model di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama Tabanan.

 

  1. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas dapat Penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana cara menulis Berita Acara Sidang yang sesuai dengan format yang dietapkan Dirjen Badilag Mahkamah Agung ?
  2. Bagaimana cara menulis Berita Acara Sidang yang sesuai dengan EYD  ?
  3. Bagaimana cara agar dapat meminimalisir kesalahan pada BAS ?

Dari beberapa rumusan masalah di atas, Penulis berharapagar apa yang telah Penulis sajikan dalam Paper ini benar-benar dapat membantu dan bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan pembuatan BAS ini, sehingga meminimalisr adanya kesalahan dalam BAS dan BAS tetap menjadi akta otentik dalam persidangan.

  1. PEMBAHASAN
  1. DEFINISI BAS

Berita Acara Sidang (BAS) adalah sebuah potret jalannya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dimulai dari awal dan diakhiri sampai dibacakannya putusan/ penetapan hakim. Hakim dalam melaksanakan pemeriksa perkara harus benar-benar menerapkan hukum acara yang berlaku serta kelaziman beracara, dan apabila hakim melanggar rambu-rambu hukum acara maka dengan sendirinya putusan atau penetapannya batal demi hukum.[3]

Berita Acara Sidang atau juga disebut dengan “proses verbal” merupakan akta autentik yang berisi tentang proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan. Berita acara tersebut dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam membuat putusan perkara yang diadilinya.[4]

Keotentikan sebuah berita acara terletak pada cara dan bentuk pembuatannya. BAS dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang untuk itu dan kemudian ditandatangani oleh Panitera/Panitera Pengganti yang bersangkutan dan Ketua Majelis. Berita acara sebagai akta otentik, memuat segala kejadian dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara yang diproses, di dalam berita acara itu tercata semua keterangan Penggugat dan Tergugat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bukti, oleh karena itu berita acara merupakan sumber data dan fakta dalam membuat putusan.

Berita acara sidang itu mempunyai fungsi sebagai akta otentik, dasar hakim dalam menyusun putusan dan sebagai dokumentasi dan informasi keilmuan. Dalam pembuatan berita acara diperlukan kejujuran Panitera/Panitera Pengganti dan Hakim yang membuat berita acara tersebut. Dengan kata lain dibuat secara obyektif, apa adanya, tidak menambah atau mengurangi segala kejadian yang terjadi, dan keterangan yang diperlukan dalam persdiangan yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa.

  1. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembuatan Berita Acara Sidang adalah :

  • Pasal 197 ayat (1) dan (3), Pasal 198 ayat (2) RBg;
  • Pasal 185 dan 186 HIR;
  • Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
  1. FORMAT BAS SESUAI DENGAN ATURAN YANG DITETAPKAN MA

Dalam pembuatan BAS seorang Panitera/Panitera Pengganti harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara Penulisan BAS yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung, baik yang berkaitan dengan syarat, teknik penulisan, format dan juga bahasa yang digunakan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut meliputi[5] :

  1. Dalam pembuatan BAS harus memuat :
  • Judul dan nomor BAS
  • Hari, tanggal, bulan, dan tahun persidangan;
  • Identitas dan kedudukan para pihak berperkara secara jelas;
  • Susunan Majelis Hakim dan Panitera/PP yang sidang;
  • Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum;
  • Keterangan kehadiran dan ketidak hadiran para pihak berperkara dalam sidang
  • Upaya mendamaikan dan proses mediasi;
  • Pernyataan sidang tertutup untuk umum (khusus perceraian);
  •  Pembacaan surat gugatan;
  • Pemeriksaan para pihak (untuk memperjelas);
  • Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang terhadap sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum;
  • Pernyataan alasan penundaan sidang;
  • Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dengan penjelasan perintah hadir tanpa dipanggil lagi melalui relas dan atau dipanggil lagi melalui relas;
  • Penyataan sidang diskors untuk musyawarah Mejelis Hakim;
  • Pernyataan sidang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;
  • Pernyataan sidang ditutup;
  • Penandatanganan BAS oleh Ketua Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti.
  1. Pedoman Penulisan Berita Acara Sidang yang ditentukan Dirjen Badilag Mahkamah Agung  adalah sebagai berikut :[6]
  1. Format
  • Kertas : A4 – 70 gram
  • Batas : Kiri 4, Atas 3, Kanan 2, Bawah 3 (dalam Cm)
  • Huruf : Arial
  • Ukuran Huruf : 12
  • Spasi : 1 ½
  1. Tata Tulis
  • Kepala BAS : Memakai huruf kapital (tanpa garis bawah)
  • Nomor BAS : Setelah kata nomor tidak memakai titik dua penulisan nomor digit (Nomor 1/Pdt. …./20…./PA/Msy)
  • Di bawah Nomor BAS untuk sidang pertama ditulis “ Sidang Pertama” untuk Sidang berikutnya ditulis “ Sidang Lanjutan”
  • Penulisan Identitas : Meliputi nama (nama para pihak memakai huruf capital awalnya saja ), umur/tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman. Pada baris kedua dimulai dari ketukan ke 15 (3 tut tab), dalam hal para pihak menggunakan kuasa hukum, identitas kuasa diletakan setelah identitas para pihak.
  • Penulisan kedudukan para pihak: Penggugat/Pemohon/Pelawan,Tergugat/Termohon/Terlawan penulisan nama Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada kaki BAS menggunakan huruf kapital awalnya saja.
  • Kata melawan : ditulis (center text) dengan menggunakan huruf kecil.
  • Susunan majelis yang bersidang: Dalam BAS pertama dan BAS lanjutan yang ada pergantian majelis, susunan majelis ditulis secara lengkap nama dan gelar dengan menggunakan huruf kapital awalnya saja. Sedangkan BAS lanjutan yang bukan pergantian majelis ditulis dengan kalimat “Susunan majelis sama dengan susunan majelis sidang yang lalu”.
  • Renvoi :

dilakukan dengan cara mencoret dengan mengunakan satu garis, agar kata/kalimat yang dicoret tetap dapat dibaca. Tanda renvoi menggunakan SCG (Sah Coret Ganti), SC (Sah Coret), ST (Sah Tambah), Z cros. Setiap renvoi berita acara sidang diparaf oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti diletakkan sebelah kiri sejajar dengan kata atau kalimat yang direnvoi. Setiap renvoi dalam putusan diparaf oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota diletakkan sebelah kiri sejajar dengan kata atau kalimat yang direnvoi.

  • Alinea masuk : 5 karakter
  • Bentuk BAS : Balok/Iris Talas
  • Letak Nomor Halaman : Kanan bagian bawah, Nomor halaman BAS dari awal sampai dengan akhir bersambung termasuk di dalamnya Jawaban, Rekonvensi, Replik, Duplik, Rereplik, Reduplik, Alat Bukti, Kesimpulan, menjadi kesatuan dalam BAS dan diberi nomor urut halaman.
  1. Tata Bahasa[7] :
  • Menggunakan bahasa hukum, hindari bahasa gaul atau kosa kata yang mengandung banyak arti.
  • Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, kalau menggunakan kata dari bahasa asing harus diterjemahkan, contoh Penggugat menyatakan “Tegugat sudah tidak care (peduli) lagi kepada saya, jadi terjemahannya diletakkan dalam kurung.
  1. PENULISAN EJAAN  BAHASA INDONESIA YANG SESUAI  EYD

Penulisan berita acara sidang yang baik dan benar adalah penulisan yang mengikuti kaedah hukum acara perdata dan sesuai penulisan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD).

Adapun yang akan Penulis paparkan pada paper ini hanya sebatas penulisan ejaan bahasa Indonesia yang sering kita gunakan pada Berita Acara Sidang saja yang meliputi :

  1. Penggunaan Huruf Kapital
  • Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila di awal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital. Kecuali diatur lain. Misalnya: Lembaga dan Organisasi
  • Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.
  • Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.
  • Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar  jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. jika tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.
  • Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Hakim Ketua, Majelis Hakim, Hakim Anggota, Hakim Pengawas, Hakim Ad-hoc, dll. jika tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan ini”.
  • Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu Misalnya, para Penasihat Hukum yang mendampingi (untuk perkara waris) dan para Kuasa Hukum yang mewakili (untuk perkara perdata)”. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum adalah…”.
  • Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. Misalnya: Microsoft Office. Pengunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang resmi menggantikan kata tersebut.
  • Menulis  huruf pertama kata pada awal kalimat :[9] Sidang selanjutnya ditunda pada tanggal 14 Desember 2018
  • Huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan
  • Huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang (tidak dipakai jika tidak diikuti nama orang)
  • Huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, instansi, atau tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang (tidak dipakai jika tidak diikuti nama orang, instansi, atau tempat)
    huruf pertama nama jabatan atau instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya.
  • Huruf pertama unsur-unsur nama orang (tidak dipakai pada bin, atau binti)
  • Huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran (tidak dipakai untuk nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran);
  • Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa
    (tidak dipakai untuk nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan);
  • Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan unsur-unsur nama peristiwa sejarah (tidak dipakai untuk peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama);
  • Huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi dan unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi (tidak dipakai untuk unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi dan nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis) nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya;
  • Huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas, seperti dan, oleh, atau, dan untuk (tidak dipakai untuk kata yang bukan nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi);
  • Huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan;
  • Huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur kata ulang sempurna) di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal
  • Huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri;
  • Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan (tidak dipakai jika tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan);
  • Huruf pertama pada kata, seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu;[10]
  • Huruf pertama kalimat langsung tidak langsung
  • Dalam tanya jawab menggunakan kalimat langsung. Contoh pertanyaan : ”Apakah saudara (saksi) mengenal Tergugat”? Jawab :  “ya saya kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat” ;
  • Kalimat tidak langsung;  Contoh: “Atas pertanyaan Ketua, Tergugat menyatakan akan menjawab secara tertulis dan mohon diberikan waktu untuk itu”.[11]
  1. Penulisan kata

    1. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
  • Kata di sebagai kata depan bukan kata kerja, diikuti kata yang menunjukan arti tempat atau waktu.  Contoh :  Di mana dia sekarang?, Dia di rumah Ibunya, di saat, di setiap malam.
  • Kata ke sebagai kata depan contoh Dia berangkat ke kantor.
  • Kata dari sebagai kata depan contoh : Ia berasal dari kota Palembang
  • Kata maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar. Contoh : Maha Esa, Maha Pengasih.

    1. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya

Kata di diitulis serangkai (sambung) jika sebagai awalan atau menunjuk pada kata kerja dan sifat :Contoh dipukul, dimarahi, ditolong, disia-siakan

  1. Diberi tanda hubung jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital: non-Indonesia, non-komersial.
  1.  Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase, simbol mata uang
  1. Angka
  • Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad yakni satu,dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol;
  • Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, “dua orang sedang berjalan”. Penulisan angka yang besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst) kecuali berada di awal kalimat;
  • Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di awal kalimat harus ditambahkan awalan sejumlah.Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 (empat) meter tidak boleh disingkat 4 m;
  • Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun;
  1. Tanggal : Penulisan angka harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal 20 Januari 2016.
  2. Persentase : Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10 (sepuluh) persen, kecuali dalam tabel.
  3. Waktu : Penulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya, 08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT.
  4. Simbol Mata Uang : Penggunaan simbol mata uang berada di depan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00, US$9, 000, 000.25. Selain itu harus diikuti huruf diberi kurung, misalnya (lima puluh ribu rupiah), (sembilan juta dolar dua puluh lima sen).
  1. Penulisan Peraturan Perundang-Undangan

Harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

  1. Penulisan Istilah Asing/Latin

Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil, kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan isitilah asing harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing, kecuali untuk istilah-istilah asing yang sudah secara resmi diambil menjadi bahasa Indonesia. Misalnya, dwang som, adviesblad, uitvoerbaar bij voorraad.

  1. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan.

Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya, gugatan, jawaban, replik, duplik, eksepsi, memori banding, dan memori kasasi.

  1. Penulisan untuk Singkatan, Akronim dan Istilah Umum
  1. Singkatan
  • Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diawali koma dan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Lilik Mulyadi, S.H.
  • Singkatan nama resmi Lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Sertifikat Hak Milik disingkat SHM.
  • Singkatan umum  yang  terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya : sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan kawan dkk.
  1. Akronim
  • Nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut,baik di awal, tengah maupun akhir. Misalnya, Haji Muhammad Satiman ditulis H.M. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M.
  • Nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Satuan Polisi ditulis Satpol.
  • Akronim yang bukan nama diri yang  berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya, bandara (bandar udara), buser (buru sergap), pemilu.
  1.  Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum
  • Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Sebagai berikut: Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon, Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan, Turut Tergugat, Penggugat Rekonvensi, Saksi, Saksi Ahli, Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding, Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali.
  • Penulisan nama para pihak di awal (identitas) dan di amar putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital, misalnya ANDI ODANG, AHMAD NASIR, diakhiri tanpa tanda titik kecuali gelar untuk perseorangan Misalnya, Raden Mas Budi ditulis RM. Budi.
  1. Penggunaan Garis Bawah, Huruf Miring, Titik Dua dan Tanda Kutip
  1. Garis Bawah. Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.
  2. Huruf Miring. Digunakan untuk menulis :
  • Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku Negara Kertagama
  • Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai bahasa Indonesia secara resmi, contoh: uitvoerbaar bij voorraad.
  • Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta gono-gini, boedel waris, nyalindung kagelung, manggih kaya, tanah pertapakan, pipil.
  1. Tanda Baca : Penggunaan titik dua, harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru dan lainnya.
  • Penggunaan tanda kutip ganda, digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya: Budi mengatakan: “Saya akan segera berangkat.”
  • Penggunaan tanda kutip single, digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya: “saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka.” Apabila ada titik setelah tanda kutip ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda kutip. Misalnya: “kaki saya sakit.”
  • Kutipan dan Salinan Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis dengan secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

  • Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan

Kutipan atau salinan dari dokumen pengadilan (gugatan atau surat jawaban, dan lain-lain) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan manual ini.[12]

Untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan BAS seorang Panitera atau Panitera Pengganti  perlu memperhatikan format penulisan BAS yang  mengacu pada aturan yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam Buku II dan juga mengenai Tata Penulisan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD yang mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua Majelis sebagai penanggungjawab atas pembuatan BAS juga perlu memperhatikan serta memeriksa ulang hasil akhir dari pembuatan BAS tersebut sebelum ditandatangani. Karena dalam pembuatan BAS ini perlu adanya kerjasama antara Panitera/ Panitera Pengganti dengan Ketua Majelis yang menangani persidangan perkara tersebut.

  1. PENUTUP

    1. KESIMPULAN

Berita Acara Sidang (BAS) adalah sebuah potretjalannya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dimulai dari awal dan diakhiri sampai dibacakannya putusan/ penetapan hakim.

Otentikasi sebuah berita acara terletak pada cara dan bentuk pembuatannya. BAS dibuat dan ditandatanganioleh pejabat resmi yang berwenang yakni Panitera/Panitera Pengganti yang bersangkutan dan Ketua Majelis yangmemuat segala kejadian dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara yang diproses, berisiketerangan Penggugat dan Tergugat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bukti, oleh karena itu berita acara merupakan sumber data dan fakta dalam membuat putusan. Sehingga sudah sepatutnya sebagai pejabat yang berwenang untuk membuatnya menghindari adanya kesalahan baik dalam format penulisan maupun penulisan bahasa yang digunakan.

Pada tahun 2013 Mahkamah Agung telah membuat pedoman dalam penulisan BAS yang dimaksudkan agar penulisan BAS pada Pengadilan di seluruh Indonesia menjadi seragam baik dari sisi format penulisan maupun bahasa yang digunakan sehingga tidak ada perbedaan penulisan. Format penulisan BAS yang berlaku untuk Pengadilan Agama telah ditetapkan oleh Badilag dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (BUKU II) yang mencakup tata cara penulisan, format penulisan dan juga bahasa bahasa hukum yang sesuai dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang baku, dalam hal ini adalah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

  1. SARAN

BAS merupakan akta otentik, tentu sangat pentingberkenaan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai penegak keadilan, sudah seharusnya Pejabat yang bertanggungjawab dan berwenang dalam pembuatan BAS memperhatikan dan meneliti dengan seksama sebelum BAS tersebut dicetak dan ditandatangani. Untuk menghindari kesalahan dalam penulisan BAS sebaiknya Panitera/Panitera Pengganti meningkatkan kemampuan dalam pembuatan BAS dengan senantiasa berpedoman pada Format dan Bahasa yang digunakan. Tidak hanya itu, bahkan untuk hal kecil yakni penulisan tanda-tanda baca, besar kecilnya huruf, penulisan huruf tegak dan miring, dan juga kata yang seharusnya disambung atau dipisah juga harus diperhatikan. Sehingga para pembaca produk kita tidak menyepelehkan keilmuan kita dan juga tidak mencari-cari kesalahan kita sebagai penegak keadilan. Hal ini tentu saja akan menambah kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap produk-produk hukum yang kita buat. Dan juga perlunya kerja sama antara Panitera/Panitera Pengganti dengan Majelis Hakim yang bersidang untuk membimbing Panitera/Panitera Pengganti yang pembuatan Berita Acara Sidangnya masih ditemukan kesalahan.

Solusi yang Penulis tawarkan untuk menghindari kesahan pada penulisan BAS sebaiknya setiap Panitera Pengganti terutama yang bertugas di Pengadilan Agama Palembang mempunyai catatan kecil yang berisi kaidah penulisan bahasa Indonesia yang sesuai EYD yang ditempel di meja atau dicatat dalam note book sebagai pengingat. Dengan begitu insyaAllah kesalahan-kesalahan kecil pada penulisan BAS akan terhindar.


[1]Syamsul Anwar, “Materi tentang Teknik Pembuatan BAS yang Benar,” disampaikan pada Diklat Diklat PPC Calon Hakim Angkatan III, Tanggal : 19 Agustus -1 September (Bogor : Mahkamah Konstitusi, 2018), 1.

[2]Sarwohadi, “Cara Menulis Berita Acara Sidang Dengan Bahasa Yang Baik Dan Benar”, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/cara-menulis-berita-acara-sidang-dengan-bahasa-yang-baik-dan-benar-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-5-2, diakses tanggal 1 Desember 2018.

[3]Sarwohadi, “Cara Menulis Berita Acara Sidang Dengan Bahasa Yang Baik Dan Benar,’’ h. 1.

[4]Subuki, “Teknik Pembuatan Berita Acara Sidang (BAS),” disampaikan dalam Bimbingan Teknis Panitera Pengganti Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. ( Mataram : ), 1.

[5] Syamsul Anwar, “Materi tentang Teknik Pembuatan BAS yang Benar”, 2

[6] Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, ( Jakarta : 2014), h. 30.

[7] Sarwohadi, “Cara Menulis Berita Acara Sidang Dengan Bahasa Yang Baik Dan Benar’’, h. 2

[8] Andi Nurzafirah, “Pengertian EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)”, http://www.academia.edu/27722558/PENGERTIAN_EYD_Ejaan_Yang_Disempurnakan, diakses pada tanggal  1 Desember 2018

[9] Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016

[10] “Bahasa Indonesia EYD”, https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/EYD, diakses pada tanggal 25 November 2018.

[11] Sarwohadi, “Cara Menulis Berita Acara Sidang Dengan Bahasa Yang Baik Dan Benar’’, h. 16.

[12] Direktur Jenderal Pembinaan Administrasi Peradilan Agama  “Pedoman Format Berita Acara Sidang (Bas) Dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Tahun 2013”, (Jakarta : 2013).

About Lukamnul Hakim, S.Kom