Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Tabanan
Home / Artikel / OBLIGASI SYARIAH SEBAGAI INVESTASI PENDANAAN UMAT

OBLIGASI SYARIAH SEBAGAI INVESTASI PENDANAAN UMAT

 

 

Oleh : Imdad

  1. PENDAHULUAN

 Pelaksanaan pembangunan suatu negara memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal tersebut dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas.[1] Dan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya modal yang besar dan tersedia setiap saat tersebut dibentuklah lembaga yang disebut Pasar Modal (Bursa Efek) untuk memfasilitasi antara yang membutuhkan modal dan pemilik modal.

Di Indonesia sendiri Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.[2]

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.
Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:[3]

  • 14 Desember 1912: Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda.
  • 1914 – 1918: Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I
  • 1925 – 1942: Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
  • Awal tahun 1939: Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup.
  • 1942 – 1952: Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
  • 1952:  Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950)
  • 1956: Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif.
  • 1956 – 1977: Perdagangan di Bursa Efek vakum.
  • 10 Agustus 1977:  Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.
  • 1977 – 1987:  Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal.
  • 1988 – 1990:  Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan, Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat.
  • 16 Juni 1989:  Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
  • 13 Juli 1992: Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
  • 22 Mei 1995: Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).
  • 10 November 1995: Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996.
  • 2007: Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada awal tahun 1990-an sistem ekonomi syariah mulai berkembang di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992,[4] yang diikuti dengan pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah dan untuk menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT).[5]

Pada perkembangan selanjutnya sistem ekonomi Islam di Indonesia tidak hanya terjadi di dunia perbankan saja, akan tetapi terus meluas dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya dan pada gilirannya turut pula merambah ke Pasar Modal, ditandai dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII yang merupakan salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah.

Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). [6] JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal Syariah meniru pola serupa di Malaysia yang digabungkan dengan bursa konvensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100.[7]

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio saham yang halal.[8]

Ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII:

  1. emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
  2. bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional
  3. usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram.
  4. tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat

Selain filter syariah, saham yang yang masuk ke dalam JII harus melalui beberapa proses penyaringan (filter) terhadap saham yang listing, yaitu:

  • Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar.
  • Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
  • Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1 (satu) tahun terakhir.
  • Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks. Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain.[9]

Pasar Modal Syariah sebagaimana Pasar Modal Konvensional memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi dan reksadana syariah. Dan yang akan menjadi bahan kajian dalam makalah ini adalah instrumen Obligasi Syariah.

  1. PERMASALAHAN

Yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah seputar obligasi syariah yang merupakan salah satu instrumen berinvestasi di pasar modal syariah sebagai investasi pendanaan umat, yang dalam hal ini penulis ingin membahas lebih jauh persoalan tersebut untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

  1. Apa yang dimaksud dengan obligasi syariah dan bagaimana mekanisme berinvestasi melalui obligasi syariah?
  2. Bagaimana menjadikan obligasi syariah sebagai investasi pendanaan umat?

 

 

 

  1. PEMBAHASAN
  1. PENGERTIAN OBLIGASI SYARIAH DAN DASAR HUKUMNYA

Obligasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu obligatie yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan obligasi yang berarti kontrak. Dalam keputusan Presiden RI Nomor: 775/KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten. [10]

Pengertian obligasi menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 yaitu “Surat berharga jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada priode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo”.[11]

Dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia[12] disebutkan bahwa obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten, baik berupa badan hukum perusahaan maupun pemerintah yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam mengajukan investasi yang mereka laksanakan. Investasi dengan cara menerbitkan obligasi memiliki potensi keuntungan lebih besar dari produk perbankan. Keuntungan berinvestasi dengan cara menerbitkan obligasi akan memperoleh bunga dan kemungkinan adanya capital gain (keuntungan yang diperoleh dari jual beli obligasi di Pasar Modal atau Bursa Efek).[13]

Obligasi termasuk salah satu jenis efek, namun berbeda dengan saham yang kepemilikannya menandakan pemilikan sebagian dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham. Obligasi menunjukkan utang dari pernerbitnya. Dengan demikian pemilik obligasi memiliki hak dan kedudukan sebagai kreditor dari penerbit obligasi. Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang yang pada umumnya diterbitkan dalam jangka berkisar antara lima sampai sepuluh tahun lamanya. Ada juga yang jatuh tempo selama satu tahun, semakin pendek jangka waktu obligasi, maka semakin diminati oleh investor karena dianggap risikonya kecil. Pada saat jatuh tempo, pihak penerbit obligasi berkewajiban untuk melunasi pokok investasi di dalam obligasi tersebut.

Sebagai suatu efek obligasi dapat diperdagangkan di Pasar Modal. Ada dua jenis pasar obligasi:

  1. Pasar primer, yaitu pasar yang merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan.
  2. Pasar sekunder, merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek.[14]

Jenis Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yaitu:[15]

  1. Corporate Bonds: obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha swasta.
  2. Government Bonds: obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.
  3. Retail Bonds: obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds.

Heru Sudarsono[16] membagi jenis dan peringkat obligasi yang dikenal di Pasar Modal Indonesia, sebagai berikut:

  1. Berdasarkan Penerbitan.

     

    1. Obligasi Pemerintah Pusat
    2. Obligasi Pemerintah daerah
    3. Obligasi badan Usaha Milik Negara
    4. Obligasi Perusahaan Swasta
  2. Berdasarkan Jaminan

     

    1. Unsecured bonds/debentures atau obligasi tanpa jaminan
    2. Indenture atau obligasi dengan jaminan
    3. Mortgage bond atau obligasi yang dijamin dengan property
    4. Collateral trust atau obligasi yang dijamin dengan securitas
    5. Equipment trust certificates atau obligasi yang dijamin dengan asset tertentu.
    6.  Collateralized mortgage atau obligasi yang dijamin pool mortgage atau portofolio mortgage-backed securities.
  3. Berdasarkan Jenis Kupon

     

    1. Fixed rate, obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap sejak diterbitkan hingga jatuh tempo
    2. Floating rate, obligasi yang tingkat bunganya mengikuti tingkat kupon yang berlaku di pasar
    3. Mixed rate, obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap untuk periode tertentu 
  4. Berdasarkan Peringkatnya

     

    1. Investment grade bonds, minimal BB+
    2. Non investment grade bonds, CC atau speculative bond dan D atau junk bond
  5. Berdasarkan Kupon

     

    1. Coupon bonds pada obligasi berkupon
    2. Zero coupon bonds, untuk obligasi nirkupon
  6. Berdasarkan Call Feature

     

    1. Freely callable bond, obligasi yang dapat ditarik kembali oleh penerbitnya setiap waktu sebelum masa jatuh tempo
    2. Non-collable bond, setelah obligasi diterbitkan dan terjual, tidak dapat dibeli/ditarik kembali oleh penerbitnya sebelum obligasi tersebut jatuh tempo
    3. Deffered callable bond, adalah kombinasi antara freely callable bond dan non-collable bond
  7. Berdasarkan Konversi

     

    1. Convertible bond, obligasi yang dapat ditukarkan saham setelah jangka waktu tertentu.
    2. Non-convertibel bond, obligasi yang tidak dapat dikonversi menjadi saham
  8. Jenis Obligasi Lainnya

     

    1. Income bond, obligasi yang membayarkan kupon jika emiten penerbitnya mendapatkan laba
    2. Guaranteed bond, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan cabang tetapi tidak didukung oleh perusahaan induk
    3. Participating bond, obligasi yang memiliki hak menerima atas laba selain penghasilan bunga secara periodik
    4. Voting bond, obligasi yang mempunyai hak suara
    5. Serial bond, obligasi yang pelunasannya berdasarkan nomor seri
    6.   Inflation index bond, atau disebut juga treasury inflation protection securities (TIPS), obligasi yang nilai nominalnya (principal) selalu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku.  

Obligasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

  1. Nilai Nominal (Face Value) adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.
  2. Kupon (the Interest Rate) adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) Kupon obligasi dinyatakan dalam annual prosentase.
  3. Jatuh Tempo (Maturity) adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau Nilai Nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan diatas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memilki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi Kupon / bunga nya.
  4. Penerbit / Emiten (Issuer) Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi Obligasi Ritel. Mengukur resiko / kemungkinan dari penerbit obigasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu (disebut default risk) dapat dilihat dari peringkat (rating) obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti PEFINDO atau Kasnic Indonesia.

Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi dinyatakan dalam persentase (%), yaitu persentase dari nilai nominal.

Ada 3 (tiga) kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu:

  1. Par (nilai Pari): Harga Obligasi sama dengan nilai nominal, misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% x Rp 50 juta = Rp 50 juta.
  2. At premium (dengan Premi): Harga Obligasi lebih besar dari nilai nominal, misal: Obligasi dengan nilai nominal RP 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% x Rp 50 juta = Rp 51 juta.
  3. At discount (dengan Discount): Harga Obligasi lebih kecil dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% x Rp 50 juta = Rp 49 juta.

Sedangkan pengertian Obligasi Syariah merujuk pada fatwa DSN No. 32/DSN/-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Obligasi Syariah atau Islamic Bond disebut juga muqarada bonds. Muqarada adalah sinonim dengan kata qirad yang juga sama dengan mudharabah. Muqarada Bonds dikeluarkan oleh perusahaan sebagai mudharib kepda investor sebagai shahibul mal dengan tujuan pendanaan proyek tertentu yang dijalankan perusahaan. Keuntungannya didistribusikan secara periodik berdasarkan prosentase tertentu yang telah disepakati. Prosentase ini merupakan rasio pembagian keuntungan, sehingga menggunakan basis profit and loss sharing. Kontrak semacam ini juga menyediakan pembayaran bond pada saat maturity atau jatuh temponya.[17]

Dasar Hukum yang menjadi landasan bagi instrumen Obligasi Syariah di Pasar Modal antara lain:

  1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

ﻴﺎﺃﻴﻬﺎ ﺍﻠﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺃﻭﻔﻭﺍ ﺒﺎﻠﻌﻘﻭﺩ…

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…

  1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34:

…ﻭﺃﻭﻔﻭﺍ ﺒﺎﻠﻌﻬﺩ ﺇﻥ ﺍﻠﻌﻬﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ

Artinya: “ …dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

 

  1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

ﺍﻠﺫﻴﻥ ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﺍﻠﺭﺒﺎ ﻻ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺇﻻ ﻜﻤﺎ  ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻠﺫﻱ  ﻴﺘﺨﺒﻁﻪ ﺍﻠﺸﻴﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻠﻤﺱ, ﺫﺍﻠﻙ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻗﺎﻠﻭﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻠﺒﻴﻊ ﻤﺜﻝ ﺍﻠﺭﺒﺎ, ﻭﺃﺤﻝ ﺍﷲ ﺍﻠﺒﻴﻊ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻠﺭﺒﺎ, ﻔﻤﻥ ﺠﺎﺀﻩ ﻤﻭﻋﻅﺔ ﻤﻥ ﺭﺒﻪ ﻔﺎﻨﺘﻬﻰ ﻔﻠﻪ ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﻭﺃﻤﺭﻩ ﺇﻠﻰ ﺍﷲ, ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺩ ﻔﺄﻭﻠﺌﻙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻠﻨﺎﺭ ﻫﻡ ﻔﻴﻬﺎ ﺨﺎﻠﺩﻭﻥ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

 

  1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari’Amr bin ‘Auf al-Muzani:

ﺍﻠﺼﻠﺢ ﺠﺎﺌﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺼﻠﺤﺎ ﺤﺭﻡ ﺤﻼﻻ ﻭﺃﺤﻝ ﺤﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻠﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ ﺇﻻ ﺸﺭﻁﺎ ﺤﺭﻡ ﺤﻼﻻ ﺃﻭ ﺃﺤﻝ ﺤﺭﺍﻤﺎ

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

 

  1. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dari Abu Sa’id al-Khudri:

ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

 

  1. Kaidah Fiqh:

ﺍﻷﺼﻝ ﻔﻲ ﺍﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺩﻝ ﺩﻠﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

 

Dengan demikian Obligasi Syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-instrumen yang punya komponen bunga (interest-bearing instruments) ini keluar dari daftar investasi halal. Karena itu, dimunculkan alternatif yang dinamakan Obligasi Syariah.

Selama ini investasi pada pasar modal adalah obligasi yang bersifat utang dengan memberikan tingkat bunga (kupon) kepada investor (pemegang obligasi) pada saat jatuh tempo. Bentuk investasi ini dirasakan belum mampu memenuhi kebutuhan sebagian investor di Indonesia. Atas dasar itu, praktisi pasar modal di Indonesia berkeinginan kuat untuk meluncurkan produk investasi obligasi berdasar konsep syariah. Konsep ini mempunyai prinsip memberikan penghasilan bagi investor. Penghasilan ini berasal dari bagi hasil usaha tersebut, yang disebut dengan Obligasi Syariah Mudharabah.

 Obligasi Syariah Mudharabah ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan emiten untuk membayar kepada pemegang obligasi tersebut sejumlah pendapatan bagi hasil dan membayar kembali dana Obligasi Syariah Mudharabah pada tanggal jatuh tempo. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap periode tertentu (3 bulan, 6 bulan, atau setiap tahun). Besarnya pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang Obligasi Syariah Mudharabah dengan pendapatan yang dibagihasilkan, yang besarnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten triwulanan yang terakhir diterbitkan sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan. Pembayaran pendapatan bagi hasil kepada masing-masing pemegang obligasi akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan obligasi syariah yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah dana obligasi syariah yang belum dibayarkan kembali.[18]

Untuk menerbitkan Obligasi Syariah, ada beberapa kriteria persyaratan yang harus dipenuhi oleh emiten, yaitu:[19]

  1. Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam di antaranya adalah:
  1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  2. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
  3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
  1. Peringkat Investment Grade:
  1. memiliki fundamental usaha yang kuat;
  2. memiliki fundamental keuangan yang kuat;
  3. memiliki citra yang baik bagi publik;
  1. Keuntungan tambahan jika termasuk Korporasi atau Institusi Syariah yang terdaftar dalam komponen Jakarta Islamic Index

Undang-undang Penanaman Modal belum mengatur soal Obligasi Syariah, sehingga dasar hukum yang menjadi acuan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah nasional (DSN). Fatwa sendiri bukanlah salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia, namun untuk menghindari kerancuan atau kekacauan penerbitan instrument utang syariah, DSN mengeluarkan fatwa yang bisa menjadi acuan dalam penerbitan Obligasi Syariah. Pada pembukaan pasar Modal Syariah pada tanggal 14 Maret 2003, Bapepam telah membuat nota kesepahaman (MOU) dengan DSN-MUI mengenai penyelenggaraan kegiatan Pasar Modal syariah. Bapepam akan berusaha mempersiapkan infrastruktur untuk pengembangan Pasar Modal Syariah, termasuk peraturan perundang-undangan.[20]

Berkenaan dengan penerbitan Obligasi Syariah, DSN telah mengeluarkan fatwa bahwa berdasarkan akad mudharabah maka dalam hal Obligasi Syariah Mudharabah, emiten bertindak sebagai mudharib (pengelola modal), pemegang obligasi sebagai shahibul mal (pemilik modal). Emiten Obligasi Syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nisbah (yield) harus disebutkan dalam akad. Emiten harus memberikan jaminan untuk mengembalikan dana pemegang obligasi apabila lalai atau melanggar perjanjian. Kepemilikan Obligasi Syariah bisa dipindah tangankan selama disepakati dalam akad. Emiten menerbitkan obligasi hanya untuk pembiayaan usaha dan atau modal kerja emiten, tidak boleh untuk pembayaran utang. Emiten wajib menjamin pendapatan yang akan dibagikan kepada pemegang obligasi bersih dari unsur nonhalal sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/V/2001.[21]

Perbedaan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional adalah:[22]

  1. Obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasar kepada tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya;
  2. Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasar kepada rasio bagi hasil (nisbah) yang besarannya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor;
  3. Sedangkan dalam obligasi konvensional return yang didapatkan oleh investor berupa tingkat suku bunga (kupon).
  4. Obligasi syariah diawasi oleh Wali Amanat dan Dewan Syariah Nasional, sedangkan obligasi konvensional hanya diawasi oleh Wali Amanat saja.
  5. Obligasi syariah akadnya harus sesuai syariah, yaitu memiliki underlying assets seperti akad mudaharabah, musyarakah, murabahah, salam, ishtisna dan ijarah.
  6. Jenis usaha yang dikelola emiten serta serta hasil pendapatan penerbit obligasi syariah harus terhindar dari unsur non halal.

  

  1. MEKANISME BERINVESTASI MELALUI OBLIGASI SYARIAH

Keuntungan dalam berinvestasi dengan obligasi dipengaruhi oleh banyak  hal salah satunya adalah pengetahuan tentang peluang para individu dalam melihat dan mempelajari seluk beluk sarana investasi itu sendiri. Dalam mencapai berbagai tujuan keuangan keluarga beragam produk investasi tersedia, tinggal para investor untuk memilih produk alternatif mana yang akan dijadikan andalan investasi. Jika pilihan para investor jatuh pada obligasi maka ada beberapa tahap yang perlu dilalui supaya tujuan investasi melalui obligasi memberikan hasil yang maksimal dan sesuai dengan rencana.

Pada dasarnya mekanisme berinvestasi melalui obligasi syariah sama dengan berinvestasi dengan instrumen obligasi konvensional yang membedakan adalah pada sisi produknya saja. Harian Sinar Harapan sebagaimana dikutip Abdul Manan,[23] menyebutkan tahapan yang harus dilalui untuk berinvestasi melalui instrumen obligasi:

  1. Membuka rekening.

Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses transaksi obligasi adalah memilih perusahaan sekuritas yang memiliki divisi fixed income yang menangani pembelian dan penjualan obligasi. Pilih perusahaan yang pengalaman, memiliki tim yang solid baik trader/dealer ataupun riset serta fee yang kompetitif.

Dengan membuka rekening, investor bisa mendapatkan informasi perkembangan dan perdagangan obligasi setiap saat, sehingga investor mendapatkan pengetahuan pergerakan pasar obligasi secara akurat dan up to date.

  1. Memahami produk obligasi.

Pada tahap ini, investor dianjurkan untuk mempelajari seluk beluk informasi yang dibutuhkan mengenai obligasi, baik mengenai investasinya sendiri, potensi risiko yang terkandung, maupun potensi keuntungannya. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajarinya secara mandiri, bertanya kepada bagian riset perusahaan sekuritas, dimana investor membuka rekening atau melalui internet.

Dengan mempelajari instrumen obligasi secara lengkap, diharapkan investor mengenal investasi tersebut dengan baik, sehingga mempermudah pengambilan keputusan investasi. Mempelajari instrumen, dimana investor ingin menempatkan investasi, akan memberikan manfaat maksimal dalam mencapai rencana yang diinginkan. 

  1. Melakukan analisis.

Analisis dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan. Dengan informasi yang lengkap, diharapkan keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dianjurkan untuk membandingkan antara obligasi sejenis. 

  1. Memberikan amanat beli.

Setelah melalui analisis, investor memperoleh jenis obligasi yang ingin dibeli. Tahap selanjutnya adalah memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang telah kita pilih. Pihak trader akan melakukan pembelian obligasi sesuai dengan jenis serta harga yang diinginkan.

  1. Menyiapkan dana.

Membeli obligasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satuan pembelian obligasi biasanya bernilai Rp. 1 milyar, sehingga sulit bagi investor individu untuk dapat ikut berinvestasi dalam obligasi. Namun ada juga yang menawarkan satuan bernilai Rp. 50 juta atau Rp. 100 juta.

Setelah amanat pembelian dilakukan, sebaiknya dana tersebut sudah dialokasikan. Jangan sampai dikenakan penalti, karena keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu, penempatan dana tunai yang serba mendadak mungkin bisa mengganggu kelancaran arus kas keuangan investor dan keluarga.     

  1. Menyelesaikan pembayaran obligasi.

Pembayaran dana pembelian obligasi dalakukan melalui transfer ke rekening perusahaan sekuritas tersebut. Setelah pembayaran selesai, maka investor sebagai pembeli tinggal menunggu proses settlement atas transaksi tersebut.

Obligasi yang telah dibeli akan tercantum di dalam rekening perusahaan sekuritas yang tercatat di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).

Pemindahtanganan hak atas obligasi akan sangat mudah dilakukan secara elektronik, karena saat ini fisik obligasi tidak lagi berupa sertifikat, namun sudah scriptless (tanpa warkat).

Administrasi pembukuan akan dilakukan oleh bank kustodian perusahaan sekuritas. Untuk hal ini, tentunya bank bersangkutan akan memungut biaya tertentu.

Adapun jenis-jenis obligasi syariah yang ditawarkan adalah:

  1. Obligasi Mudarabah.

Obligasi syariah mudarabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa dewan syariah nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.[24] Akad mudarabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal/investor) dengan pengelola (mudharib/emiten).

Ikatan atau akad mudarabah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana pemilik harta hanya menyediakan dana secara penuh dalam kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha. Sedangkan pemilik usaha memberikan jasa dengan mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk asset pada kegiatan usaha tersebut.

Adapun ketentuan atau mekanisme obligasi syariah mudarabah adalah:[25]

  1. Kontrak atau akad mudarabah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan.
  2. Rasio atau presentase bagi hasil (nisbah) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (revenue) atau keuntungan (profit). Berdasarkan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa yang lebih mashlahat adalah penggunaan revenue sharing.
  3. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan, meningkat ataupun menurun dengn mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.
  4. Pendapatan bagi hasil merupakan jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah.
  5. Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kuartalan, maupun bulanan).
  6. Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual emiten, maka obligasi syariah memberikan indivative return tertentu.  
  1. Obligasi Ijarah

Obligasi ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.[26] Akad ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek.

Ketentuan obligasi syariah dengan akad ijarah sebagai berikut:[27]

  1. Objeknya dapat berupa barang maupun berupa jasa.
  2. Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
  3. Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.
  4. Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/upah.
  5. Pemakaian manfaat (penyewa) harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga.  
  6. Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.
  1. Obligasi syariah musyarakah.

Obligasi syariah musyarakah adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjsnjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai proporsi modal masing-masing pihak.[28]

  1. Obligasi syariah istishna.

Obligasi syariah istishna adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.[29]

Perbedaan Obligasi Syariah sebagai bentuk pendanaan (financing) dan sekaligus investasi (investment) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindarkan pada riba. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Obligasi Syariah dapat memberikan:

  1. Bagi Hasil berdasarkan akad Mudharabah/ Muqaradhah/ Qiradh atau Musyarakah. Karena akad Mudharabah/ Musyarakah adalah kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indicative/ expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.
  2. Margin/Fee berdasarkan akad Murabahah atau Salam atau Istishna atau Ijarah. Dengan akad Murabahah/ Salam/ Isthisna sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return.

Di Indonesia, yang banyak digunakan dalam penerbitan obligasi syariah adalah struktur Mudharabah (bagi hasil pendapatan) baik yang telah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Sehingga, yang paling dikenal adalah Obligasi Syariah Mudharabah.

 

  1. OBLIGASI SYARIAH SEBAGAI INVESTASI PENDANAAN UMAT

Sebagaimana produk-produk investasi pada umumnya maka obligasi syariah juga dapat menjadi salah satu alternatif bagi investasi pendanaan umat, meskipun produk investasi ini belum tergali secara optimal potensinya mengingat belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah apalagi sistem yang digunakannya.[30]

Sesungguhnya obligasi syariah merupakan produk investasi yang mempunyai kemampuan mengangkat perekonomian rakyat kecil mengingat telah ada jenis obligasi ritel yang diterbitkan dengan nominal kecil agar dapat dibeli secara ritel oleh para investor menengah ke bawah atau dapat juga melalui instrument reksadana syariah pendapatan tetap dengan menginvestasikan dana yang dihimpun masyarakat ke dalam obligasi syariah.[31] reksadana adalah unit-unit investasi yang dikeluarkan oleh pengelola dana (fund manager). Unit investasi ini merupakan penggabungan dari saham-saham atau instrumen investasi lainnya yang dimiliki fund manager, yang dibeli dari hasil dana yang dikumpulkan dari ratusan, atau ribuan investor. Dengan cara ini, nilai serta return dari investasi gabungan ini akan meningkat.

Dalam definisi sederhana, reksadana syariah adalah reksadana dalam bentuk-bentuk di atas dengan beberapa syarat tambahan, terutama sekali ketiadaan unsur riba dalam portofolionya. Sekuritas-sekuritas yang dibeli dan ‘dipegang’ oleh fund manager syariah mestilah juga memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur oleh syariah, di mana pelaksanaannya akan diawasi oleh sebuah badan pengawas syariah.

Salah satu hal menarik mengenai reksadana syariah adalah keterlibatan banyak institusi keuangan dunia dalam pemasaran dan pemakaiannya. Menurut beberapa kalangan, di Eropa sendiri sekarang ada lebih dari 50 pengelola reksadana syariah. Salah satunya adalah Al-Sukoor European Equity Fund yang dikelola oleh Commerzbank AG, Jerman.

Sebenarnya ada dua mekanisme umum yang bisa digunakan untuk menjadikan obligasi syariah dengan mekanisme reksadana syariah pendapatan tetap sebagai ujung tombak kesejahteraan umat. Pertama, reksadana merupakan instrumen investasi yang bisa menyalurkan dana tabungan rakyat kecil dan memberikan keuntungan yang relatif tinggi. Selain itu, reksadana juga merupakan sarana investasi jangka panjang, di mana masyarakat dibiasakan untuk berfikir jauh ke depan, demi kesejahteraan yang berkesinambungan (sustainable welfare).

Banyak hal yang bisa dicapai dengan reksadana, misalnya sebagai persiapan hari tua, perjalanan haji, biaya sekolah, dan sebagainya. Meskipun demikian, reksadana juga memiliki fleksibilitas penarikan atau penjualan unit penyertaan setiap waktu, seperti layaknya jenis-jenis tabungan lainnya.

Namun demikian reksadana nampaknya masih merupakan ‘barang mewah’ bagi sebagian besar rakyat Indonesia, dibandingkan dengan di Amerika Serikat yang jumlah penduduknya hampir sama dengan Indonesia, jumlah reksadananya lebih dari 10.000 funds, dan dikelola oleh ribuan fund managers. Sedangkan di Indonesia baru mencapai sekitar 90 funds yang dikelola sekitar 70 fund managers.[32]

Bahkan dengan Malaysia saja Indonesia masih tertinggal jauh. Di negeri jiran itu, reksadana adalah idola bagi ibu-ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, serta pekerja golongan menengah ke bawah. Daya tarik ini bukanlah hanya disebabkan oleh kesadaran menabung masyarakat yang tinggi, namun juga karena modal yang diperlukan sedikit, jaringan pemasaran yang luas (i.e. kantor-kantor pos), mudah disetor dan ditarik, serta kadar keuntungannya yang jauh lebih besar dari menabung di bank (selisih antara 4-5% di bank dan 10-15% di reksadana).[33]

Salah satu penyebab yang lain adalah keterlibatan pemerintah, baik federal maupun negeri, dalam ikut serta secara aktif menerbitkan Amanah-amanah Saham, meskipun sebagian besarnya tetap dibawah kelolaan Permodalan Nasional Berhad (PNB). PNB adalah salah satu fund manager terbesar, yang juga mempunyai banyak kepentingan bisnis di Indonesia.

Dalam situasi pasar Indonesia yang demikian, justru merupakan satu tantangan yang menarik. Memang, bagi sebagian kecil pemerhati, obligasi syariah dinilai hanya sebagai kelatahan penggiat ekonomi syariah dalam mensyariahkan berbagai produk konvensional, dengan hanya bermodalkan modifikasi yang sangat minim. Namun perlu dicatat bahwa faktor riba adalah penghalang utama enggannya sebagian investor muslim, yang puluhan juta jumlahnya, untuk memarkir uangnya dalam sektor ini.

Oleh karena itu, ijtihad untuk menjadikan obligasi syariah sebagai suatu sarana investasi bebas riba patut dipuji, mengingat ini merupakan usaha yang sama-sama menguntungkan, baik pihak investor maupun dunia usaha atau emiten. Bagi investor, obligasi syariah menjanjikan return yang cukup lumayan dan malah bisa dua kali lipat dari apa yang diperoleh dari menabung di bank. Sebaliknya, pengusaha memperoleh sumber dana yang sangat besar dan untuk jangka masa yang cukup lama.

 

  1. PENUTUP
  1. KESIMPULAN

Untuk memberikan alternatif investasi di pasar Modal yang sesuai dengan syariah maka dikeluarkan instrumen obligasi syariah dengan menggunakan akad mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam dan istishna. Obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Pada prinsipnya mekanisme berinvestasi melalui instrumen obligasi syariah sama dengan berinvestasi melalui instrumen obligasi konvensional. Yang membedakan adalah akad yang digunakan, jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah, serta hasil investasi yang harus bersih dari unsur non halal.

Obligasi syariah dapat menjadi investasi pendanaan dalam rangka mensejahterakan umat apabila dilakukan pemasaran serta usaha memasyarakatkan produk yang lebih intensif, terlebih lagi dengan mekanisme reksadana syariah pendapatan tetap sehingga dapat menjadi roda investasi yang bukan saja menguntungkan namun juga cocok untuk rakyat kecil, yang merupakan bahagian terbesar rakyat Indonesia.

 

  1. SARAN

Keberadaan instrumen investasi obligasi syariah perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas agar dapat memberi kesempatan untuk dapat mengecap pertumbuhan equity dan keuntungan pasar modal yang senantiasa lebih besar dari kadar bagi hasil bank, karena investasi dilakukan dengan cara yang sejalan dengan syariah, sehingga idealnya, dapat membawa misi muamalah Islam itu sendiri yaitu, menjadikan investasi tadi sebagai alat kemakmuran dan kemajuan dunia usaha yang Islami.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU-BUKU

Abdul Manan, Aspek hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007

Fathurrahman Djamil, Pasar Modal di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2007, hal. 103-104.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah mudharabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah.

Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006

Heru Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonosia-FH UII, Yogyakarta, 2007

Iggi H Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal; Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003 hal. 68

Irsan Nasarudin dan Indra Surya,  Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Prenada, 2006, hal. 206

 

 

INTERNET

http://www. idx. co. id / Main Menu / Tentang BEI / OurProduct / Obligasi / tabid / 254 /lang/id-ID/language/id-ID/ Default.aspx, diakses tanggal 05 Nopember 2011.

http://zonaekis.com/pengertian-obligasi-syariah, diakses tanggal tanggal 05 Nopember 2011.

http://www.idx.co.id/ MainMenu / Tentang BEI / History / tabid / 61/lang/id-ID/ language/id-ID/Default. aspx, diakses tanggal 18 Nopember 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Islamic_Index, diakses tanggal 20 Nopember 2011

http://zonaekis.com/memberdayakan-umat-lewat-reksadana-syariah, diakses tanggal 28 Nopember 2011

 

 

 


[1] Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 1

 

[3] Ibid

 

[4] Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 60

 

[5] Ibid, hal. 61

 

[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Islamic_Index, diakses tanggal 20 Nopember 2011

 

[7] Ibid

 

[8] Ibid.

 

[9] Ibid.

 

[10] Abdul Manan, Aspek hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 118

 

[11] http://zonaekis.com/pengertian-obligasi-syariah, diakses tanggal tanggal 05 Nopember 2011.

 

[13] Abdul Manan, Op Cit, hal. 118

 

[14] Ibid, hal. 120

 

[15] http://www. idx. co. id, Op Cit.

 

[16] Heru Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonosia-FH UII, Yogyakarta, 2007, hal. 223-2324

 

[17] Iggi H Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal; Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003 hal. 68

 

[19] Ibid.

 

[20] Irsan Nasarudin dan Indra Surya,  Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Prenada, 2006, hal. 206

 

[21] Ibid, hal 207

 

[22] Fathurrahman Djamil, Pasar Modal di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2007, hal. 103-104.

 

[23] Abdul Manan, Op Cit, hal. 123-125

 

[24] Lihat fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah mudharabah.

 

[25] Abdul Manan, Op. Cit, hal. 129

 

[26] Lihat fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah.

 

[27] Abdul Manan, Op. Cit, hal. 134

 

[28] Ibid, hal 135

 

[29] Ibid.

 

[30] Abdul Manan, op. Cit, hal. 135

 

[31] Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op. Cit, hal. 212

 

[32] http://zonaekis.com/memberdayakan-umat-lewat-reksadana-syariah, diakses tanggal 28 Nopember 2011

 

[33] Ibid.

 

About Lukamnul Hakim, S.Kom