Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Tabanan
Home / Artikel / BASYARNAS SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

BASYARNAS SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

   

  Oleh : Imdad

  1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif di tingkat global. Sehingga dalam tiga dasawarsa terakhir mengalami kemajuan yang begitu pesat, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasional.

Dalam praktiknya di Indonesia, ekonomi Islam atau yang lebih dikenal sebagai ekonomi syariah telah berkembang dalam bentuk kelembagaan seperti perbankan, BPRS, Asuransi Syari’ah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syari’ah, dengan instrumen obligasi dan Reksadana Syariah, Dana Pensiun Syari’ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, maupun lembaga keuangan publik Islam seperti lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola wakaf.

Perkembangan aplikasi ekonomi syariah di Indonesia sendiri dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, dengan landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian direvisi dengan  Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa Undang-Undang sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan aplikasi ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan kemajuan yang dicapai ekonomi syariah tersebut, dan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas dengan sistem ekonomi syariah, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang ekonomi syariah yang memerlukan penyelesaian yang juga harus sesuai dengan Hukum Islam.

Dalam rangka mengantisipasi timbulnya sengketa dalam bidang ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah, atas prakarsa MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 21 Oktober 1993 didirikan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). Badan ini kemudian diubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).[1]

Keberadaan BASYARNAS sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki posisi yang sangat penting mengingat sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, wewenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ada pada Pengadilan Negeri sehingga belum bisa dianggap sesuai dengan hukum syariah,[2] karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan hukum perdata Islam (fikih muamalah) dalam hukum formil maupun materiilnya.[3]  

Mengingat pentingnya peranan BASYARNAS sebagai lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah disamping Pengadilan Agama yang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 telah memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka perlu dilakukan kajian lebih jauh mengenai kedudukan dan peran BASYARNAS sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

  1. PERMASALAHAN

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah seputar kedudukan dan peran BASYARNAS sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini penulis ingin membahas lebih jauh persoalan tersebut untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana kedudukan BASYARNAS menurut peraturan perUndang-Undangan di Indonesia?
  2. Bagaimana peran BASYARNAS dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia?
  1. PEMBAHASAN
  1. ARBITRASE SYARIAH DI INDONESIA

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai arbitrase syariah di Indonesia, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan arbitrase itu sendiri.

Menurut R. Subekti sebagaimana dikutip Achmad Djauhari,[4] arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrare atau bahasa Belanda arbitrage yang berarti suatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, artinya bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak akan tunduk pada atau mentaati putusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih.

Sudiarto dan Zaeni Asyhadie mengutip beberapa pengertian arbitrase dari beberapa sarjana dan peraturan perUndang-Undangan sebagai berikut:[5]

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.

H.M.N. Poerwosutjipto yang menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase, menyatakan bahwa perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara suka rela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari beberapa pengertian di atas, meskipun terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah namun dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa di luar peradilan yang dilakukan oleh pihak ketiga mengenai sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya berdasarkan kesepakatan para pihak dan putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat.

Dalam ajaran Islam, semua aktivitas harus selalu bersandarkan pada dasar hukum yang telah ditetapkan dalam al-qur’an dan sunnah maupun hasil ijtihad ahlinya, dengan demikian keberadaan Majelis Tahkim atau Badan Arbitrase atas dasar Syariah sangat dianjurkan dalam Islam guna mencapai kesepakatan yang mashlahat dalam penyelesaian sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk sengketa dalam bidang mu’amalah. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam terhindar dari perselisihan dan pertengkaran yang dapat memperlemah Ukhuwah Islamiyah.

Dalam tradisi Islam, arbitrase telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah tahkim, yang secara harfiyah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah atau hakam bagi suatu sengketa.[6] Sistem hakam atau arbitrase ini berkembang di kalangan masyarakat Mekkah yang pada umumnya adalah masyarakat pedagang. Diantara sahabat Nabi yang pernah dipercaya sebagai hakam/arbiter antara lain Abu Syureich, Sa’id ibn Mu’adz, Zaid ibn Tsabit dan Jubair ibn Math’am.[7]

Di Indonesia sendiri keberadaan arbitrase telah ada sejak zaman kolonial Belanda,  hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal tentang arbitrase yang terdapat dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)  yang berlaku sejak tahun 1849.[8] Meskipun ketentuan tentang arbitrase ini sebenarnya ditujukan untuk golongan Eropa, namun berdasarkan pasal 377 HIR dan pasal 705 RBG maka ketentuan yang terdapat dalam RV dinyatakan berlaku juga untuk golongan bumiputera. Adapun Arbitrase Syariah belum dikenal masyarakat Islam Indonesia, meskipun dalam praktek kehidupan bermasyarakat sesungguhnya sistem bertahkim dengan meminta kepada seorang Kyai, Ustad, Sesepuh atau tokoh masyarakat untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan diantara mereka sudah lama berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Hanya saja belum dikenal istilah arbitrase atau tahkim.[9]

Pada tanggal 21 Oktober 1993 barulah dibentuk sebuah badan arbitrase syariah yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)[10], sebagai respon atas berdirinya Bank Muammalat Indonesia satu tahun sebelumnya, guna mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa dalam bidang ekonomi syariah yang memerlukan penyelesaian sesuai dengan Syariah (Hukum Islam). Selanjutnya pada tahun 2003 Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula berbentuk yayasan menjadi sebuah badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.[11]

Dengan berdirinya BAMUI yang kemudian diubah menjadi BASYARNAS menjadi tonggak berdirinya Arbitrase Syariah di Indonesia secara formal yang tidak lain merupakan reaktualisasi konsep tahkim dalam sistem Hukum Islam.     

  1. KEDUDUKAN BASYARNAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

Pembicaraan mengenai arbitrase tidak dapat dilepaskan dengan berbagai peraturan perUndang-Undangan yang ada. Jika melihat pada sejarahnya, selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah pasal 615 sampai 651 RV, pasal 377 HIR dan pasal 705 RBg. Dan berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 18 Agustus 1945, penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam RV, HIR dan RBg dinyatakan tetap berlaku.[12]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat pada penjelasan pasal 3 ayat (1) yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.[13]

Pada tanggal 3 Desember 1977 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia membentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga yang secara khusus memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.[14] Kemudian pada tahun 1993 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia dibentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang kemudian diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional guna memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa mu’amalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa dan lain-lain juga atas permintaan para pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.[15]

Dasar hukum berdirinya BAMUI di Indonesia adalah pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945[16] yaitu:

  1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Meskipun praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah ada di Indonesia semenjak zaman penjajahan Belanda namun peraturan perUndang-Undangan yang khusus mengatur masalah arbitrase baru terealisasi pada tahun 1999 dengan disahkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) semakin kuat. Dengan demikian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaannya adalah dari segi objek penyelesaian sengketa, apabila menyangkut perkara ekonomi syariah, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Pada tahun 2009 disahkan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, ketentuan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang sebelumnya hanya berupa penjelasan atas pasal 3 ayat (1), diatur tersendiri pada Bab XII mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni pada pasal 58 yang menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, serta Pasal 59 yang menyatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (ayat 1). Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (ayat 2). Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (ayat 3).[17]

Dari uraian di atas nampak jelas kedudukan badan arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia, meskipun tidak disebutkan arbitrase syariah secara khusus namun karena BASYARNAS merupakan salah satu lembaga arbitrase di Indonesia yang merupakan lembaga arbitrase khusus untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Hukum Islam,[18]maka badan arbitrase syariah dalam hal ini BASYARNAS termasuk di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada Bab IX diatur mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu pada pasal 55 yang mengatur cara-cara penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui atau di luar proses peradilan dimana sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau diselesaikan sesuai dengan isi akad baik melalui musyawarah, mediasi perbankan, BASYARNAS atau badan arbitrase lain, dan melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.[19]

Penyebutan langsung BASYARNAS dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah menunjukkan pentingnya kedudukan lembaga arbitrase syariah ini dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dibandingkan dengan lembaga arbitrase lain di Indonesia, hal tersebut tidak lain disebabkan karena sistem ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Hukum Islam sehingga penyelesaian sengketa yang timbul di dalamnya juga harus diselesaikan berdasarkan prinsip syariah.

Hal tersebut sejalan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana di setiap akad dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi :

 ‘’Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya, penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).[20]

  1.  PERAN BASYARNAS SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELE-SAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.

Badan Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa yang terjadi di masyarakat. Namun demikian keberadaan badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat seringkali dirasakan belum mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak baik dari sisi prosedural maupun putusan-putusan yang dihasilkan.

Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki maupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa diluar badan-badan peradilan. Dalam hal ini, terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan model penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sangat populer adalah apa yang disebut dengan arbitrase.[21]

Lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan secara tidak langsung telah membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia, yang mana telah memberi kesempatan bagi peranan hukum Islam dalam dunia ekonomi (bisnis). Dari sinilah melahirkan kesempatan untuk mendirikan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). Badan ini kemudian diubah menjadi Basyarnas (Badan Arbitrasi Syariah Nasional). Adapun tujuan dibentuknya Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah:[22]

  1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (ishlah) sebagaimana dimaksud oleh surat Al Hujurat ayat 9 dan surat An Nisa ayat 128.
  2. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.
  3. Badan Arbitrase Syariah Nasional lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu diantara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari ruh ajaran dan akhlaq Islam menuju jalan ishlah.
  4. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa mu’amalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa dan lain-lain
  5. Atas permintaan para pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut

Berdirinya BASYARNAS di Indonesia diharapkan sebagai dukungan dan partisipasi konkrit umat Islam terhadap upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, ketentraman dan kedamaian di kalangan umat Islam. Skop wewenang dari lembaga ini adalah meliputi semua lembaga keuangan syariah yang bersifat profit misalnya bank syariah, asuransi syariah, dan lain-lain.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga hakam satu-satunya dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.[23] Suhartono[24], mengutip dari Warkum Sumitro mengemukakan beberapa keunggulan BASYARNAS, diantaranya:

  1. Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.
  2. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (expertise).
  3. Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah.
  4. Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaanya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakikat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati.
  5. Di dalam proses arbitrase pada hakikatnya terkandung perdamaian dan musyawarah, sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.
  6. Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam, keberadaan BASYARNAS akan memberi peluang bagi berlakunya Hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara, karena didalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui BASYARNAS.

Dengan berdirinya BASYARNAS di Indonesia terdapat 2 lembaga arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berwenang menyelesaikan masalah perdata umum di Indonesia, dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang berwenang menyelesaikan semua permasalahan muamalat Islam secara tahkim menurut syariat Islam.

Walaupun sampai sekarang masih sangat sedikit perkara yang berhubungan dengan masalah muamalah Islam yang diselesaikan oleh BASYARNAS[25], bukan berarti ia belum melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya, tetapi karena permasalahan yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan Islam sampai saat ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak perlu sampai mengadukan perkaranya ke BASYARNAS. Disamping itu lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai bermunculan banyak setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian lembaga-lembaga perbankan syariah yang ada akhir-akhir ini di Indonesia masih relatif baru berkembang. [26]

Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan peran strategis kepada BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sekaligus sebagai tantangan karena lembaga arbitrase selain BASYARNAS juga dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sementara apabila dibandingkan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang relatif baru berdiri maka BASYARNAS masih harus berbenah diri untuk dapat menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat.[27] Untuk itu BASYRNAS harus mempunyai performance yang baik, mempunyai gedung yang representative, administrasi yang baik, kesekretariatan yang selalu siap melayani para pihak yang bersengketa dan arbiter yang mampu membantu penyelesaian persengketaan para pihak secara baik dan memuaskan.  

Disamping itu, untuk mengimbangi perkembangan ekonomi syariah yang semakin luas, maka apabila dipandang perlu dapat dibentuk cabang atau perwakilan BASYARNAS ditingkat propinsi. Yang dalam hal ini, pembentukan BASYARNAS ditingkat propinsi dilakukan atas usulan dari MUI setempat.

 

  1. PENUTUP
  1. KESIMPULAN

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang merupakan lembaga arbitrase syariah satu-satunya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta beberapa peraturan perUndang-Undangan terkait yang mengatur masalah arbitrase memiliki landasan hukum yang kuat sebagai dasar keberadaannya disamping lembaga arbitrase lainnya yang lebih dulu ada (BANI) maupun lembaga arbitrase yang muncul kemudian (BAPMI).

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat kedudukan dan peran BASYARNAS dalam menangani sengketa ekonomi syariah khususnya dalam sengketa Perbankan Syariah.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang masih memerlukan perbaikan, BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah mengingat semakin berkembangnya aplikasi ekonomi syariah di Indonesia yang semakin luas sehingga kemungkinan timbulnya sengketa semakin besar dan memerlukan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah.

  1. SARAN

Selama ini yang menjadi landasan hukum BASYARNAS adalah peraturan perUndang-Undangan yang mengatur Arbitrase umum, karenanya diperlukan aturan khusus yang mengatur tentang arbitrase syariah, hal tersebut dimaksudkan agar semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa lembaga arbitrase syariah berbeda dengan lembaga arbitrase umum karena sifatnya yang khas yang didasarkan kepada syariat Islam sehingga dapat menjamin terlaksananya penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip syariah baik secara formil maupun materil.  

Dengan dimungkinkannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah melalui lembaga arbitrase selain BASYARNAS harus menjadi cambuk bagi perbaikan-perbaikan internal maupun sosialisasi yang lebih luas sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat akan adanya lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan Hukum Islam sekaligus mendapat kepercayaan masyarakat luas.

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

Achmad Djauhari, Arbitrase Syariah di Indonesia, Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2006

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001

Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase;Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

ARTIKEL DAN JURNAL

Heri Sunandar,  Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), Jurnal Hukum Islam. Vol. VIII, No. 6. Desember 2007

Suhartono, Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, Mimbar Hukum, No. 66, Desember 2008

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

INTERNET

http://master.islamic.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&itemed=57

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view article&id=57& Itemid =60

http://pmiikomfaksyahum. wordpress.com/ 2007/07/31/mengurai-benang-kusut-badan-arbitrase-syariah-nasional-basyarnas/


[1] Heri Sunandar,  Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), Jurnal Hukum Islam. Vol. VIII, No. 6. Desember 2007, hal. 636

[2]http://master.islamic.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&itemed=57, diakses pada tanggal 30 September 2011.

 

[3] Suhartono, Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, Mimbar Hukum, No. 66, Desember 2008, hal. 104

 

[4] Achmad Djauhari, Arbitrase Syariah di Indonesia, Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2006, hal. 22

 

[5] Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase;Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 28

 

[6] Lih. Surat An Nisa: 65

 

[7] Achmad Djauhari, Op. Cit., hal 34

 

[8] Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 33 hal.15

 

[9] Achmad Djauhari, Op. Cit., hal. 37

 

[10] Ibid., hal. 40

 

[11] Ibid., hal. 42

 

[12] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 14

 

[13] Ibid., hal 2

 

14] Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 97

 

[15] Achmad Djauhari, Op. Cit., hal. 46

 

[16] Heri Sunandar, Op. Cit., hal 636

 

[17] Lih. Undang-undang  Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

 

[18] Munir Fuady, Op. Cit., hal. 64

 

[19] Lih. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 

[20] Sejarah Basyarnas, http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view article&id=57& Itemid =60, diakses pada tanggal29 September 2011.

 

[21] Munir Fuady, Op. Cit., hal. 33

 

[22] Achmad Djauhari, Op.Cit., hal 45-46

 

[23] Achmad Djauhari, Op. Cit., hal 45

 

[24] Suhartono, Op. Cit., hal 109-110

 

[25] Berdasarkan penelusuran hukumonline, dari awal berdirinya (2003) hingga Januari 2007, baru dua sengketa perbankan syariah yang berhasil dituntaskan Basyarnas. Tiga sengketa lainnya sempat didaftarkan tetapi akhirnya tidak diproses lantaran kurang memenuhi persyaratan. BAMUI dari 1993 hingga 2003 menyelesaikan 12 sengketa perbankan syariah. Dengan demikian, Basyarnas plus BAMUI baru menyelesaikan 14 sengketa perbankan syariah melaui BASYARNAS (http://pmiikomfaksyahum. wordpress.com/ 2007/07/31/mengurai-benang-kusut-badan-arbitrase-syariah-nasional-basyarnas/diakses pada tanggal 29 September 2011.

 

[26] Heri Sunandar, Op. Cit., hal 638.

 

[27] Suhartono, Op. Cit., hal 110

 

 

 

About Lukamnul Hakim, S.Kom