Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Tabanan
Home / Berita / Fokus Pa Tabanan / Pengadilan Agama Se-Bali Ikuti Sosialisasi Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di PA Badung

Pengadilan Agama Se-Bali Ikuti Sosialisasi Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di PA Badung

Badung – Sesuai surat edaran yang diteken oleh Plh. Ketua PTA Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Hamzah Abbas, M.H Nomor : W22-A/1604/Hk.05/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, hari ini, senin (18/12/2017) seluruh Pengadilan Agama Se-Bali mengikuti sosialisasi implementasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Badung. Dalam surat tersebut yang diundang mengikuti sosialisasi adalah Ketua, Wakil/Hakim yang mampu menjalankan aplikasi SIPP, Panitera dan Admin di setiap satuan kerja. Meski demikian ada beberapa sekretaris yang turut hadir menyemarakkan acara tersebut. Perwakilan dari PA Tabanan yang hadir adalah Drs. Zainal Arifin, MH (Ketua), Imdad, SHI, MH (Hakim), Abdul Muaz, SH (Sekretaris) dan Mashur Hari (Admin).

Acara dibuka sekitar pukul 09.30 WITA oleh Panitera PTA NTB, H. Ma’shum Umar, SH, MH di ruang sidang utama PA Badung dengan Hendra Sari Atmaja, S.Kom dari PA Klungkung sebagai narasumber. Saat memberikan sambutan Panitera PTA NTB menerangkan bahwa sejatinya acara akan dilangsungkan di PTA NTB digabung dengan seremonial pisah sambut KPTA NTB, namun atas masukan dari beberapa pihak dan dengan pertimbangan anggaran, maka tempat acara sosialisasi dipecah menjadi tiga zona, yaitu Pulau Bali, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. “Sosialisasi implementasi SIPP Versi 3.2.0 di wilayah Lombok sudah selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu, wilayah bali kita laksanakan hari ini di PA Badung. Sedangkan di wilayah Sumbawa akan kita agendakan kemudian”, terangnya.

Sebagaimana pernyataan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH di Makassar beberapa waktu lalu, sebelum ayam berkokok pada tahun 2018, seluruh pengadilan sudah harus mengimplementasikan SIPP versi 3.2.0. Terkait hal ini Panitera PTA NTB menuturkan implementasi SIPP versi 3.2.0 adalah sebuah keniscayaan. Bahkan mantan Panitera/Sekretaris PTA Banjarmasin ini menerangkan pada bulan Februari 2018 mendatang akan diumumkan pengadilan dengan implementasi SIPP terbaik di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Secara khusus Panitera yang pernah bertugas di PTA manado ini menggambarkan bahwa SIPP adalah kinerja berbasis RT (real time), RO (real operator) dan TT (tuntas tugas). Oleh karena itu semua stake holder pengadilan agama harus berkerja bersama-sama, baik bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan. Bahkan Hendra Sari Atmaja, S.Kom selaku narasumber secara terang-terangan mengungkit soal ini. “bagian kepaniteraan bertugas menginput data perkara ke SIPP, sedangkan bagian kesekretariatan berkewajiban menyediakan sarana prasarana demi terlaksananya implementasi SIPP”, jelasnya.

Mantan pegawai PTA NTB ini juga menerangkan beberapa fitur terbaru yang tidak ada di versi sebelumnya. Penambahan fitur-fitur ini diharapkan bisa mempercepat dan memperlancar pekerjaan di kepaniteraan sesuai dengan tugas masing-masing. Di antara fitur-fitur tersebut adalah cetak jurnal harian, SKUM, pengembalian sisa panjar, tegoran, pilihan jenis perkara bagi perkara yang awalnya prodeo dan ternyata di tengah jalan berubah menjadi membayar biaya perkara, penambahan posita pada data umum, upload hasil relaas panggilan oleh jurusita pengganti, notifikasi hasil delegasi dan input putusan, baik versi utuh maupun yang sudah di anonimisasi.

Banyaknya fitur pada SIPP versi 3.2.0 tidak hanya semakin mempercepat dan mempermudah kinerja kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara, namun juga menuntut semua pihak untuk menggunakannya secara bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya. “Karena jika ada satu yang macet, maka akan mempengaruhi yang lain”, terangnya lebih lanjut. Di akhir acara Panitera PTA NTB kembali menegaskan kembali pentingnya implementasi SIPP versi 3.2.0 dan tetap berharap tidak ada dikotomi tugas kepaniteraan dan kesekretariatan mengenai SIPP. [imdoc]

About Lukmanul Hakim, S.Kom.